Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Alhiwar: Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Farid Nofiard
Universitas Lambung Mangkurat
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KADERISASI KEPEMIMPINAN PAMBAKAL (KEPALA DESA) DI DESA HAMALAU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Nofiard, Farid
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kaderisasi yang dijalankan oleh pambakal (Kepala Desa) di Desa Hamalau untuk mempersiapkan kader penggantinya agar dapat melanjutkan kepemimpinnya sebagai Kepala Desa sehingga kelangsungan organisasi yang dipimpinnya akan terus berlanjut. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk mengkaitkan dengan teori tentang proses kaderisasi yang di kemukakan oleh Stradling dengan penelitian yang menggunakan metode kualitatif untuk menggali atau mengungkap proses kaderisasi pambakal (Kepala Desa) di Desa Hamalau. Berdasarkan hasil penelitian ini menggambarkan bahwa dalam proses kaderisasi oleh seorang pemimpin terdapat proses pemberian pendidikan politik kepada kadernya. Proses pendidikan politik yang dimaksud meliputi beberapa hal yaitu Pertama, pengetahuan yang terdiri dari pengalaman professional dan pengetahuan praktikal. Kedua, keterampilan yang terdiri dari keterampilan intelektual, keterampilan tindakan, keterampilan komunikasi. Ketiga, sikap dan nilai-nilai prosedural. Dalam prakteknya setiap pambakal (Kepala Desa) di Desa Hamalau sudah melakukan proses kaderisasi terhadap kadernya walaupun proses kaderisasi itu dijalankan secara non formal. Akan tetapi proses kaderisasi ini hanya dijalankan oleh lingkungan keluarga tertentu saja, ditemukan beberapa faktor penyebanya yaitu diantaranya petuah orang tua zaman dahulu yang cenderung melarang keturunnya menjadi Kepala Desa, kesibukan masyarakat, dan tidak adanya faktor pendorong masyarakat untuk berlomba-lomba memperebutkan kursi kepemimpinan Kepala Desa seperti halnya di desa-desa lainnya.   Kata Kunci: Kaderisasi, Kepemimpinan, Pembakal
Komunikasi Politik Digital di Indonesia Farid Nofiard
Al-Hiwar : Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah Vol 10, No 2 (2022): Juli-Desember
Publisher : UIN Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/al-hiwar.v10i2.7548

Abstract

The habits of the Indonesian people in seeking the information at this time have experienced a shift from what was previously considered television and print media as a means of actual information, turning to digital media as the main media for seeking information. This is in line with the demands of the industrial revolution 4.0 which demands an all-digital society, the great attention of the Indonesian people to the internet is an opportunity for political actors to turn to digital media as a means of political communication. Through research using descriptive literature study methods, researchers try to observe through online news, scientific magazines, television news, and digital literacy related to political communication built by political actors in Indonesia today. It was found that the results of political communication built through digital media were more effective because political messages were more easily conveyed thanks to the great attention of the Indonesian people to the internet. In addition, digital media can save time and cost in delivering political messages. This digital political communication, apart from personal branding, can also be used to resolve conflicts between the government and society 
Praktik Kerja Lapangan bagi Mahasiswa pada Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan Farid Nofiard; Ellisa Vikalista; Saifudin Saifudin; Nor Afifah; Liana Liana
Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5, No 3 (2023)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/btjpm.v5i3.8251

Abstract

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan lembaga pemerintahan non Kementerian yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan di Indonesia. Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian dari praktik perkuliahan yang diikuti sebanyak 77 perwakilan mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP ULM yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2022, dibagi dalam 3 tahapan yaitu tahap persiapan meliputi kordinasi kegiatan dengan pihak Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan. Tahapan pelaksanaan dengan dilaksanakannya sosialisasi oleh Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan dengan Lecture Method, diskusi dan tanya jawab. Materi yang disampaikan terkait peran, fungsi dan tugas ATR/BPN dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan. Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian dan mendapatkan feedback atas kegiatan. Adapun hasil yang didapatkan setelah PKL ini dilaksanakan, para mahasiswa pengambil mata kuliah Politik Hukum Agraria telah mengetahui dan memahami terkait peran, fungsi dan tugas ATR/BPN dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat membantu sosialisasi kepada masyarakat dan mengurangi potensi timbulnya kesalahpahaman terhadap peran, fungsi dan tugas dari lembaga ATR/BPN sekaligus mengurangi potensi konflik pertanahan di Indonesia.The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) is a non-ministerial government agency appointed to carry out government duties in the land sector in Indonesia. Fieldwork practice at the ATR/BPN Regional Office of South Kalimantan Province is part of the lecture practice which was attended by 77 representatives of Government Science study program students of FISIP ULM, which was carried out in 3 stages, namely the preparation stage including coordination of activities with the ATR / BPN Regional Office of South Kalimantan Province. The implementation stage with the implementation of socialization by the Regional Office of ATR /BPN of South Kalimantan Province with lecture, discussion, and question-and-answer methods. The material presented is related to the role, function, and duties of ATR/BPN in carrying out government duties in the land sector. The last stage is the evaluation of activities to measure the success of service activities and get feedback on activities. As for the results obtained after this fieldwork practice was carried out, students taking Agrarian Law Politics courses already know and understand the roles, functions, and duties of ATR/BPN in carrying out government duties in the land sector in accordance with statutory provisions, so that they can help socialize to the community and reduce the potential for misunderstanding of the roles, functions, and duties of ATR/BPN institutions while reducing the potential for land conflicts in Indonesia.
INOVASI PEMERINTAHAN DESA SUNGAI KALI MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI , Farid Nofiard
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 10 No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v10i2.3778

Abstract

Latent problems surrounding Human Resources and Information Technology Infrastructure are the main obstacles to the use of Information Technology in the innovation process of the Sungai Kali Village government. The paradigm "asal kawa makan sahari, esok bacari pulang" which was formed among the residents of Sungai Kali Village has also become an obstacle for the Sungai Kali Village government to develop its Village government. However, the Sungai Kali Village government has innovated by utilising information technology through the village website. Although still in the information phase, this innovation is still very likely to be developed to the interaction phase and even to the transformation phase. This research uses descriptive qualitative methods to describe the innovation process carried out by the Sungai Kali Village Government based on Backus's E Government Solution theory.
Persepsi Masyarakat terhadap Perubahan Lahan Permukiman Menuju Desa Wisata di Kelurahan Kuin Utara Kota Banjarmasin Muzdalifah, Safa; Purnamawati, Nike; Nofiard, Farid; Qubayla, Farah; Bhakti, Sandra; Halisa, Novia Nur; Oktaviani, Tiara Nisfu; Fauzi, Akhmad
REFORMASI Vol 15, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i1.6292

Abstract

This study aims to examine community attitudes towards the policy of converting residential land into a tourist village in Kuin Utara Village, Banjarmasin City. Good governance thrives through community involvement in policy implementation; in this situation, understanding the perceptions of local communities is very important, considering that the community is the direct beneficiary of the development of tourist villages. This study examines community perceptions of the transformation of residential land into a tourist village in Kuin Utara Village, Banjarmasin City. With a focus on social change, economic impacts, infrastructure development, environmental concerns, and cultural preservation, this study uses a quantitative approach through questionnaires and field observations used to collect 100 research samples. The results of the study indicate complex dynamics in community views, reflecting their hopes and concerns about the changes that occur so that findings in the field indicate that the Kuin Utara Village community has a supportive attitude towards converting residential land into a tourist destination. This is indicated by the active involvement of the community in the management of tourist attractions, as well as local community projects that aim to utilize tourism potential to improve welfare.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap kebijakan alih fungsi lahan permukiman menjadi desa wisata di Kelurahan Kuin Utara, Kota Banjarmasin. Tata kelola pemerintahan yang baik tumbuh subur melalui keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan; dalam situasi ini, pemahaman terhadap persepsi masyarakat setempat menjadi sangat penting, mengingat masyarakat merupakan penerima manfaat langsung dari pembangunan desa wisata. Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat terhadap transformasi lahan permukiman menjadi desa wisata di Kelurahan Kuin Utara, Kota Banjarmasin. Dengan fokus pada perubahan sosial, dampak sosial budaya, pengembangan infrastruktur, kekhawatiran lingkungan, dan pelestarian budaya, studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif  melalui kuisioner dan observasi lapangan yang digunakan untuk mengumpulkan 100 sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya dinamika kompleks dalam pandangan masyarakat, mencerminkan harapan dan kekhawatiran mereka terhadap perubahan yang terjadi sehingga temuan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Kuin Utara memiliki sikap mendukung alih fungsi lahan permukiman menjadi destinasi wisata. Hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan objek wisata, serta proyek-proyek masyarakat setempat yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan.
RESPON MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN IMPLIKASINYA PADA PEMBANGUNAN EKONOMI RURAL DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KELURAHAN KUIN UTARA BANJARMASIN Purnamawati, Nike; Muzdalifah, Safa; Nofiard, Farid
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 1 (2025): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v9i1.3541

Abstract

This study aims to determine public perceptions of local government policies in developing tourism villages and their implications for rural economic development in Kuin Utara Village, Banjarmasin City. Tourism village development is a development strategy based on local potential and aims to improve community welfare through the tourism sector. The approach used in this study is quantitative descriptive, with data collection techniques through questionnaires distributed to 100 respondents living in areas affected by the policy. The results of the study indicate that most people have a positive perception of the policy, especially related to economic opportunities such as opening businesses, new jobs, and increasing household income. Based on the results of the Guttman scale analysis which shows a positive public perception (87%) of the policy of changing residential land into the North Kuin Tourism Village, it can be concluded that the public generally supports this policy from an economic aspect. However, there are still concerns regarding land conversion and its impact on social sustainability. These findings indicate the importance of a participatory approach and intensive policy communication from the government so that tourism village development can run inclusively and sustainably.
Co-Authors Akhmad Fauzi Bhakti, Sandra Ellisa Vikalista Farah Qubayla Halisa, Novia Nur Liana Liana Muzdalifah, Safa Nike Purnamawati Nor Afifah Oktaviani, Tiara Nisfu Saifudin Saifudin