Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Analisis Kebijakan Kepemilikan Asing Pada Sektor Perbankan Di Indonesia Terhadap Ketahanan Ekonomi Negara Alih Swasana, Rizky Dea; Munandar, Adis Imam; Subiyantoro, Heru
Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Vol. 2, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan kepemilikan asing di sektor Perbankan Indonesia sangat longgar jika dibandingkan dengan negara- negara sekitarnya. Pelonggaran sektor keuangan dilembagakan melalui Undang-Undang No. 10/1998 tentang Perbankan. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 29/1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, mengatur bahwa pihak asing dapat memiliki saham bank komersial hingga 99 persen. Liberalisasi perbankan tidak terlepas dari kondisi ekonomi pada akhir tahun 1997 yang mengalami krisis ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko kebijakan kepemilikan asing di sektor perbankan di Indonesia terhadap ketahanan ekonomi negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis kebijakan kepemilikan asing di sektor perbankan di Indonesia terhadap ketahanan ekonomi negara menggunakan analisis risiko Hank Prunckun (2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa skala tingkat risiko kebijakan kepemilikan asing hingga 99% berada pada risiko sedang dan tinggi. Risiko sedang dapat diatasi oleh pemerintah dengan melakukan strategi menuntut timbal balik dari pihak asing yang bank-bank dari negara itu memasuki pasar Indonesia. Selain itu, risiko tinggi dapat diatasi oleh pemerintah dengan meninjau semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan kepemilikan asing di sektor ekonomi strategis. Pembatasan kepemilikan asing diperlukan tetapi bisa dilakukan secara bertahap agar pasar tidak menjadi oligopolistik
Narrative policy framework analysis and stakeholder analysis on ownership policy in the banking sector for economic resilience Swasana, Rizky Dea Alih; Munandar, Adis Imam; Subiyantoro, Heru
Journal of Economic Resilience and Sustainable Development Vol. 2 No. 1: (February) 2025
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/ersud.v2i1.2025.1340

Abstract

Background: Foreign ownership policy in Indonesian Banking has been regulated by the Government through Law Number 10 of 1998 concerning Banking. Through this law, the opportunity for foreign investors to own banking shares or establish banks in Indonesia is increasingly open. The strong foreign ownership of a bank has the potential to hinder the supervision process of the bank concerned and the practice of good governance, as well as disrupt financial system stability as a whole and threaten the economic resilience of the Indonesian state. Methods: The researcher conducted an analysis by Narrative Policy Framework (NPF) analysis and stakeholder analysis on the Minutes of Meeting on the Process of Amending Law Number 7 of 1992 to Law Number 10 of 1998 concerning Banking. This research is descriptive analytical on data obtained from the results of observations, interviews, documentation, and analysis of research subjects. Findings: The results of the study indicate that the opening of opportunities for foreign ownership in changing laws is a short-term solution provided by the government. Risk analysis has shown that the scale of the risk level of foreign ownership policy up to 99 percent is at the level of medium and high risk. Stakeholder analysis shows that the Government and Parliament are parties that have a large interest and strength in foreign ownership policies in the Indonesian banking sector. Conclusion: The Government and Parliament need to review the banking laws that have been used for 21 years. The findings highlight the need for a more balanced and strategic approach to foreign ownership policies to safeguard Indonesia's financial system stability and economic resilience. Novelty/Originality of this Article: This study contributes to the limited literature on foreign ownership policies in Indonesian banking by employing the NPF to reveal the hidden narratives and political dynamics behind the legislative process. 
Kebijakan Dana Desa dan Konflik Sosial: Studi Kasus di Sungai Tabuk, Kalimantan Selatan Munandar, Adis Imam
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 5 No. 2, Desember 2019
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v5i2.6902

Abstract

Dana desa merupakan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan, namun juga memicu konflik sosial pada pengunaannya. Penelitian ini bertujuan memetakan dan memitigasi konflik sosial pada penggunaan dana desa. Metode penelitian dengan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan i) adanya konflik sosial baik horizontal-vertikal maupun internal-eksternal pada stakeholder dana desa. Pemicu konflik sosial dari ketidaksiapan, kecurigaan, ketidakpedulian dan kepentingan yang terjadi. Upaya peningkatan kesiapan dan kualitas SDM, sosialisasi serta mediasi dapat mengurangi potensi konflik sosial