Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANTAUAN ORANG ASING Diana Maria; Ansorullah Ansorullah
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemantauan orang asing; 2) untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemantauan orang asing. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan terhadap tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemantauan orang asing bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak diketemukan mengenai ketentuan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemantauan orang asing. Dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah, tidak ditentukan secara jelas dan tegas ruang lingkup atau tugas yang dimaksud apakah disesuaikan dengan tugas dan fungsi gubernur dan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi; 2) implikasi hukum terhadap tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemantauan orang asing mengacu 3 (tiga) aspek yaitu pendekatan konsep dan yuridis, kelembagaan dan aspek administrasi. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah, Pemantauan Orang Asing.

ANALISIS KONSTITUSIONALITAS DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 MENURUT HUKUM TATA NEGARA INDONESIA Ferdiansyah Hanafi; Ansorullah Ansorullah
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 3 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstrak Ketika diartikan dalam arti luas maupun sempit, maka tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi. Dalam arti luas konstitusi dimaknai sebagai sistem pemerintahan suatu negara dan merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya, dapat bersifat hukum (legal) maupun yang bukan hukum (non legal atau ekstra legal), sementara dalam arti sempit dimaknai sebagai sekumpulan peraturan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam suatu dokumen.Salah satu peristiwa besar dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, “Dekrit ini menegaskan untuk memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia”. Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak bisa dilepaskan dari kegagalan Konstituante membentuk sebuah UUD baru pengganti UUD Sementara 1950. Tindakan yang di keluarkan Presiden Soekarno menjadi kontroversi di kalangan masyarakat maupun ahli-ahli hukum, mulai dari kedudukan Hukum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, apa yang mendasari di keluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan implikasi nya terhadap ketatanegaraan Indonesia.Bahan hukum yang di gunakan terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum skunder, bahan hukum tersier,serta pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran kepustakaan.penelitian ini menunjukkan kedudukan hukum dekrit presiden 5 juli 1959 dalam hukum tata Negara Indonesia,Latar Belakang di keluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959,Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan Implikasi nya terhadap Ketatanegaraan Indonesia. Problematika dasar hukum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi perbincangan yang hangat di antara masyarakat Indonesia,yang mempertanyakan apa dasar Hukum dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959. dan juga mempertanyakan apakah langkah yang di tempuh oleh Presiden Soekarno merupakan langkah yang Konstitusional atau inkonstitusional. Kata Kunci: Konstitusionalitas, Dekrit Presiden 5 Juli 1959,Kedudukan Hukum, Implikasi

Analisis Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Judicial Review Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang Dio Siaga Putra Pulungan; Ansorullah Ansorullah
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

This study aims to determine and analyze the authority of the Supreme Court in judicial review of the laws and regulations under the law and the legal consequences of the authority of the Supreme Court to instruct the makers of the regulations, in order to cancel the legal consequences caused by the laws and regulations. tested. The research method used is a normative juridical research type. The results of the study show that 1) The right of judicial review of laws and regulations at a lower level or under the law is the authority of the Supreme Court. The nature of the Supreme Court's Judicial Rights Decision, which is ex nunc or pro future, namely decisions that apply to the future. The Supreme Court in its decision stated that the statutory regulations requested for review were (1) invalid regulations or (2) not applicable to the public and (3) ordered the relevant agencies to revoke them; 2) the legal consequences of the RI Supreme Court decision Number 57/P/HUM/2019 against PKPU No. 3/2019 and PKPU No. 4/2019 that regarding the order to the KPU agency to revoke PKPU No. 3/2019 and PKPU No. 4/2019 which has been canceled within the 90-day deadline, is a logical consequence when a rule has been overturned by the Supreme Court. This provision is a form of affirmation of administrative actions that must be taken by the KPU that issued the regulation. The revocation must be carried out immediately, without the administrative action of the revocation, the Supreme Court's decision Number 57/P/HUM/2019 which has been declared to have no binding legal force is no longer enforceable.Keywords: Authority, Supreme Court, Judicial Review.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKOSONGAN KEKUASAAN PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Muhammad Rahmani; Ansorullah Ansorullah
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

This study aims to determine whether the laws and regulations have been effective in overcoming the vacuum of government power, and what anticipatory steps Indonesia can take to overcome the vacuum of government power. This study uses a normative juridical research method. The results of the research and discussion show that the existing laws and regulations in Indonesia have not been effective in overcoming the vacuum of government power, because in the provisions of Article 8 Paragraph (3) of the 1945 Constitution, it shows that the People's Consultative Assembly has the authority to elect the President and Vice President in the event of a vacancy. the power of the government, this provision injures the value of people's sovereignty in the previous provision, namely Article 1 Paragraph (2), so that the system of separation of powers based on the principle of checks and balances becomes unclear. Therefore, the government needs to abolish or change these provisions and the provisions of other relevant laws and regulations, as well as consider the implementation of the safety protocol for survivors in the executive government system of the Republic of Indonesia.

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENEGAKKAN PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 21 TAHUN 2020 Satriadi Satriadi; Ansorullah Ansorullah; Muhammad Eriton
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstract The purpose of this research was to: 1) knowed the role of the Jambi City civil service police unit to enforcing mayor’s regulation number 21 of 2020 dan 2) knowed the obstacles faced by of the Jambi City civil service police unit to enforcingmayor’s regulation number 21 of 2020. This research was juridical empirical with descriptive data analysis. The result of this study was: 1) the role of the Jambi City civil service police unit to enforcingmayor’s regulation number 21 of 2020 consists of three forms, namely supervision is carried out by conducting raids and patrils in coordination with the Satgas Covid-19, TNI/Polri and ormas, the role of coaching is carried out by providing direct appeals and through posters, brochures and billboards, as well as the role of controlling by applying strict sanctions for business locations that violate. 2) The obstacles faced by of the Jambi City civil service police unit to enforcingmayor’s regulation number 21 of 2020 was lack of public awareness and lack of business owner awareness.

ANALISIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH Tania Ananda pratiwi; Ansorullah Ansorullah; Bustanuddin Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i1.20398

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) kewenangan presiden dalam pemberhentian Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 2) kesesuaian kewenangan presiden dalam pemberhentian kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kedaulatan rakyat, serta 3) pengaturan pemberhentian Kepala Daerah ke depan. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) kewenangan presiden dalam pemberhentian Kepala Daerah secara langsung sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana kewenangan ini bersifat mutlak karena presiden memiliki wewenang penuh sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, 2) kewenangan presiden untuk memberhentikan kepala daerah (Gubernur) secara langsung tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. 3) Pengaturan pemberhentian Kepala Daerah ke depan sebaiknya memberikan batasan substansi hukum, baik hukum tata negara maupun hukum pidana, dan tidak lagi didasarkan pada pertimbangan substansi politik.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search