Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.217
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS
Siti Malikhatun Badriyah
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Degradasi Kekuatan Eksekutorial Dalam Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Muhammad Mizan Aufa; Siti Malikhatun Badriyah
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.39069

Abstract

AbstractA new paradigm or understanding of Article 15 paragraph (2) and (3) Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary was born after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII / 2019. One of the impacts is the degradation of the executorial power in the execution of the fiduciary. This research aims to determine and analyze how the degradation of executive power in the execution of fiduciary after the Constitutional Court Ruling. The approach method used in this research is normative juridical with descriptive-analytical research specifications. The data collection techniques used were field studies and literature studies. The collected data were analyzed qualitatively. The executive power in the execution of the fiduciary has degraded into a conditional executorial power, namely, the debtor must acknowledge the breach of contract and submit the object of the guarantee voluntarily. Therefore, the Government should immediately arrange regulations related to fiduciary to create justice for the parties and society.Keywords: relegation; executorial power; fiduciary executionAbstrakParadigma atau pemahaman baru terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusialahir setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Salah satu dampaknya adalah terjadinya degradasi kekuatan eksekutorial pada pelaksaanan eksekusi jaminan fidusia. penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana degradasi kekuatan eksekutorial pada pelaksaanan eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.Kekuatan eksekutorial dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami degradasi menjadi kekuatan eksekutorial bersyarat yaitu debitor harus mengakui adamya cidera janji dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela.Oleh karena itu Pemerintah seharusnya segera melakukan penataan peraturan terkait jaminan fidusia untuk menciptakan keadilan bagi para pihak dan masyarakat.Kata kunci: degradasi; kekuatan eksekutorial; eksekusi jaminan fidusia
Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Debitor Yang Berprofesi Sebagai Notaris Evelin Fifiana; Siti Malikhatun Badriyah
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.35974

Abstract

AbstractNotary is a public official who has the authority to make authentic deeds and other powers in practice as regulated in Article 12 of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position which regulates notaries who can be subject to bankruptcy decisions. This study aims to determine that bankruptcy can be the basis for dismissal of a notary position and legal consequences of a debtor's bankruptcy decision as a notary. The method used in this research is normative legal research. This study uses legal materials obtained from the results of library research. From this literature research, legal materials are collected which include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The approach used in this research is the statute approach and the conceptual approach. The results of the research show that the provisions of Article 9 paragraph 1 letter a and Article 12 letter a of the Notary Position Law regulate the dismissal of a notary which is combined with bankruptcy decisions contrary to the Law on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations provides arrangements for bankruptcy legal subjects, namely individuals and bodies. law, not in a position that is carried out by the debtor, therefore a bankrupt notary who is a position cannot be removed from that position and the legal consequences of a bankrupt notary based on the Bankruptcy Law only cause a person to lose the right to act freely on his assets but not to lose. the right to carry out a profession and position.Keywords: bankruptcy; notary; legal consequencesAbstrakNotaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya dalam praktik sebagaimana diatur didalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang notaris yang dapat dijatuhkan putusan pailit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepailitan dapat menjadi dasar pemberhentian jabatan notaris dan akibat hukum putusan pailit debitor yang berprofesi sebagai notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian didapatkan bahwa kententuan Pasal 9 ayat 1 huruf a dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tentang pemberhentian notaris yang dijatukan putusan pailit bertentangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan pengaturan terhadap subjek hukum kepailitan yaitu orang pribadi dan badan hukum,bukan pada jabatan yang dijalankan oleh debitor oleh sebab itu notaris pailit yang merupakan suatu jabatan tidaklah dapat diberhentikan dari jabatannya tersebut dan Akibat hukum dari notaris pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan hanya menyebabkan seorang kehilangan hak untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya saja tetapi tidak kehilangan hak untuk menjalankan profesi dan jabatannya.Kata kunci: kepailitan; notaris; akibat hukum
Urgensi dan Penerapan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 Intan Nur Baiti; Siti Malikhatun Badriyah
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.40910

Abstract

AbstractCyber Notary concept is alternative that can be used Notary to work and making transactions during the pandemic. Article 15 paragraph (3)UUJN provides opportunities application of Cyber Notary concept where Notary can use functions and authority based on technology, such as making deeds and conducting certification by electronic. The purpose of this study is to analyze and describe reasons Cyber Notary concept cannot be applied in Covd-19 pandemic situation and the opportunities implementng Cyber Notary concept related to Notary's authorty in Notary Regulations. The method used is normative legal research by conducting legal analysis based on study from legislation and literature of Cyber Notary. It was concluded that the factor meaning of "essence" of authentic deeds, communicaton tools and internet networks were not evenly distributed, prone to abuse and the existence of conflicting norms between UUJN and UU TE as reason that Cyber Notary could not be applied. Opportunities for implementation of Cyber Notary are very open but contraned about regulation of Cyber Notary has not been further regulated so implementaton of Cyber Notary has not been perfect.Keywords: cyber notary; notary; covidAbstrakKonsep Cyber Notary merupakan suatu alternatif yang dapat digunakan dan memudahkan transaksi pekerjaan Notaris di masa pandemi. Pasal 15 ayat (3) UUJN memberikan peluang penerapan konsep Cyber Notary. Notaris dapat melakukan fungsi dan wewenang berbasis teknologi, misalnya membuat akta dan melakukan sertifikasi secara elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan alasan konsep Cyber Notary belum dapat diaplikasikan guna menyikapi situasi pandemi Covid-19 serta peluang penerapan konsep Cyber Notary terkait dengan kewenangan Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan analisa hukum berdasarkan pengkajian bahan yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan bahan literatur terkait konsep Cyber Notary. Melalui hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa faktor makna “esensi” akta otentik, alat komunikasi dan jaringan internet yang belum merata, rawan disalahgunakan serta adanya pertentangan norma antara UUJN dan UU ITE sebagai alasan bahwa Cyber Notary belum dapat diterapkan. Peluang penerapan Cyber Notary sangat terbuka namun terkendala terkait belum adanya pengaturan lebih lanjut sehingga penerapan Cyber Notary belum berjalan sempurna.Kata kunci: cyber notary; notaris; covid
Tinjauan Hukum Terhadap Perusahaan Pengangkutan Udara Wings Air Dalam Pengangkutan Penumpang dan Bagasi Danang Wahyu Diono; Siti Malikhatun Badriyah; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43746

Abstract

Perlindungan Hak Cipta Karya Buku, Musik, dan Sinematografi Thifal Afifah Ridwan; Siti Malikhatun Badriyah; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43804

Abstract

Law violations against works such as books, films or cinematography are increasingly prevalent in the community. These violations include illegal copying of books, music, or cinematography with the intention of benefiting certain parties and are carried out without obtaining permission from the copyright holder. This is due to the lack of public understanding of the violations committed and also the weak laws governing the copyright of a work. The research method used is a type of normative research. This study aims to determine the implementation and obstacles in protecting copyright works in the fields of books, music, and cinematography. In practice, piracy of various copyrighted works such as books, songs, or cinematography is common among people throughout Indonesia. The perspective on copyright will emerge when the copyright owner registers his work in advance with the Directorate General of Intellectual Property Rights, which is unnecessary. There should be no need to register in advance for a copyright. It is not an easy job to raise public awareness of the importance of respecting the creations of others. Apart from the need for large costs, adequate facilities and infrastructure must fully support this.Keywords: copyright; book; music; cinematography.AbstrakPelanggaran hukum terhadap karya seperti pada buku, film ataupun sinematografi semakin marak terjadi di kalangan masyarakat. Pelanggaran tersebut di antaranya adalah seperti penggandaan buku, musik, ataupun sinematografi secara ilegal dengan maksud menguntungkan pihak-pihak tertentu dan dilakukan tanpa mengantongi izin dari pemegang hak cipta. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dengan pelanggaran yang dilakukan dan juga lemahnya hukum yang mengatur tentang hak cipta dari suatu karya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala dalam perlindungan Hak Cipta Karya di bidang buku, musik, dan sinematografi. Pada prakteknya bahwa pembajakan terhadap berbagai karya cipta seperti buku, lagu, ataupun sinematografi banyak terjadi di kalangan masyarakat di seluruh Indonesia. Perspektif tentang hak cipta akan muncul ketika pemilik hak cipta mendaftarkan karyanya terlebih dahulu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang pada harusnya tidak diperlukan. Seharusnya tidak perlu terlebih dahulu mendaftar untuk mendapatkan hak cipta. Memang bukan pekerjaan yang mudah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya cipta orang lain. Selain diperlukannya biaya yang besar, sarana dan prasarana yang memadai harus mendukung penuh terkait hal ini.Kata kunci: hak cipta; buku; musik; sinematografi.
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Terhadap Proses Pengikatan Hak Tanggungan Di BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan) Eli Durotun Nasiha; Siti Malikhatun Badriyah; Irma Cahyaningtyas
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43750

Abstract

AbstractOne of the services provided by a bank in serving the financing needs of their customers is credit activities. The provision of credit by a bank with the object of collateral in the form of land or objects related to the land is called Mortgage Rights. The purpose of this research is determine how the implementation of a credit agreement with guarantees of Mortgage Rights at BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, what obstacles arise and how are the solutions. The method is a sociological juridical approach that is descriptive analysis. The results of this research indicate that the imposition of mortgage guarantees must go through a credit application process, survey and appraisal, credit approval, and credit agreement. There are several obstacles in implementing the Mortgage Agreement at BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, but there are also solutions to overcome these obstacles. The conclusion of this research is that the Mortgage Agreement can always be implemented anywway as long as it qualified by the laws and regulationsKeywords : credit; collateral; mortgage rightAbstrakSalah satu layanan yang diberikan bank untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabahnya yaitu kredit. Kredit dengan objek jaminan berupa tanah disebut Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan Hak Tanggungan di BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, serta apa saja hambatan yang timbul dan bagaimana solusinya.  Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembebanan jaminan hak tanggungan harus melalui proses pengajuan permohonan kredit, survey dan apraissal, persetujuan kredit, dan akad kredit. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian Hak Tanggungan di BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, namun ada pula solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kesimpulan penelitian ini adalah Perjanjian Hak Tanggungan akan tetap dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.Kata kunci: kredit; jaminan; hak tanggungan
Pelaksanaan Jual Beli Dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Rusti Yani; Siti Malikhatun Badriyah
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46023

Abstract

Abstract The implementation of the Sale and Purchase of Apartments is generally carried out by making a Sale and Purchase Agreement (PPJB) which is made under the hand with a standard contract model made unilaterally by the developer and the buyer only has to sign it. This article discusses whether a PPJB that is made under the hand can be considered an illegal act because the PPJB creation should have been carried out in front of a notary, especially PPJB where the position of the parties is not balanced. This article uses empirical normative research, which is carried out using secondary data by analyzing existing legal principles related to the implementation of PPJB for apartments and separation of ownership rights from apartments and continued with primary data through interviews. The result of this research is that PPJB which is made under hand does not provide legal certainty to consumers. Keywords: buy and sell; certificate of ownership of flat units; flats                                                                                                                                    Abstrak Pelaksanaan Jual Beli Apartemen pada umumnya dilakukan dengan permbuatan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) yang dibuat secara dibawah tangan dengan model kontrak baku yang dibuat sepihak oleh pengembang dan pembeli hanya tinggal menandatanganinya. Artikel ini membahas apakah sebuah PPJB yang dibuat secara dibawah tangan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena seharusnya pembuatan PPJB dilaksanakan di hadapan notaris khususnya PPJB yang kedudukan para pihaknya tidak seimbang.  Artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris, yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder dengan menganalisis kaidah hukum yang ada dan berkaitan dengan pelaksanaan PPJB apartemen serta pemisahan hak kepemilikan dari apartemen dan dilanjutkan dengan data primer yang dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB yang dibuat dibawah tangan tidak memberikan kepastikan hukum kepada konsumen.Kata kunci : jual beli; sertifikat hak milik atas satuan rumah susun; rumah susun
Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online oleh Notaris Novia Betsy Clarissa; Siti Malikhatun Badriyah
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.41927

Abstract

AbstractThe development of the guarantee law brought tendencies to the guarantee institution. one of its products is a fiduciary guarantee which is quite appealing. With the online registration of fiduciary guarantees, it really has a one-of-a-kind mechanism from manual registration. This writing objectives to determine and examine the effectiveness of on-line registration of fiduciary guarantees by a Notary. The research technique used is normative juridical. This journal discusses the effectiveness of fiduciary guarantee registration which currently uses an internet system according with the law of the Minister of law and Human Rights wide variety 9 of 2013 regarding the Enforcement of digital Fiduciary assure Registration. The digital registration of fiduciary manner is finished through a notary reliable appointed by way of the financial institution or economic institution. but, there are nevertheless inhibiting elements within the online fiduciary registration system. The inhibiting factors are disturbances within the online machine, either on the overall legal administration internet site or non-Tax nation sales (PNBP) payments, incomplete records provided via the financial institution, and re-registration of fiduciary ensures. So these elements cause the net registration of fiduciary ensures to be ineffective.Keywords: effectiveness; fiduciary; online; notaryAbstrakPerkembangan aturan agunan membawa perkembangan pada forum jaminannya. Salah satu produknya merupakan agunan fidusia yang relatif diminati. Menggunakan diadakannya pendaftaran agunan fidusia secara online tentunya mempunyai mekanisme yang berbeda menggunakan registrasi secara manual. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivtas registrasi agunan fidusia secara online oleh Notaris. Metode penelitian yang dipergunakan ialah yuridis normatif. Artikel jurnal ini membahas efektivitas registrasi agunan fidusia yang saat ini sudah menggunakan server elektronik dimana pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Tahapan registrasi fidusia melalui langkah elektronik dilakukan oleh notaris yang ditunjuk bank ataupun ditunjuk oleh lembaga pembiayaan. Namun, masih terdapat kendala pada langkah-langkah registrasi fidusia secara online. Faktor-faktor penghambat tadi ialah gangguan pada sistem online baik pada website administrasi hukum umum ataupun pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), data kurang lengkap diberikan oleh pihak bank, dan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia ulang, sehingga faktor-faktor tersebut menyebabkan pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem online tidak efektif.Kata kunci: efektivitas; fidusia; online; notaris
Prosedur Eksekusi Objek Lelang Hak Tanggungan Dimana Objek Masih Dikuasai Pihak Lain Hikmah Nurul Hidayah; Siti Malikhatun Badriyah
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46046

Abstract

Civil cases arise from a hindrance relationship in which the debtor's performance obligations and the creditor's right to performance will be without hindrance if each party fulfills its obligations. Execution is an attempt by a creditor to realize his rights by force because the debtor does not fulfill his obligations voluntarily. The definition above the purpose of writing this law is to find out how the legal protection given to the auction winner for the auction object which is still controlled by another party, along with the execution procedure and the obstacles it encounters. Procedure for legal protection that can be given to auction subjects, first the winner of the auction submits a request for vacant execution at the Semarang District Court, then the Chairperson of the Semarang District Court gives Aanmaning to carry out voluntary vacating, if it has not been heeded then Aanmaning will be carried out again so that he will be executed heeding the warning from the Chairman Semarang District Court, then if the person executed continues to control the auction item, the Chief Justice will order a bailiff to vacate.Keywords: Execution; Auction; Civil CasesAbstrakPerkara perdata timbul dari suatu hubungan perintangan dimana debitur memiliki memiiki kewajiban untuk mendapatkan prestasi dan kreditur berhak terhadap prestasi, akan tanpa hambatan jika seluruh pihak melakukan pemenuhan kewajiban yang mengenainya. Eksekusi menjadi usaha kreditor menjadikan hak secara paksa menjadi nyata sebab kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh debitor secara sukarela. Definisi diatas tujuan penulisan hukum ini adalah guna melihat bagaimana pemenang lelang dilindungi oleh hukum atas objek lelang yang masih dikuasai pihak lain, berikut prosedur eksekusinya serta hambatan-hambatan yang ditemuinya. Prosedur Perlindungan hukum yang dapat diperoleh subjek lelang, terlebih dahulu pemenang lelang melakukan pengajuan di Pengadilan Negeri Semarang terkait permohonan eksekusi pengosongan, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Semarang  memberikan Aanmaning untuk melakukan pengosongan secara sukarela, bilamana  belum diindahkan maka akan dilakukan Aanmaning lagi supaya tereksekusi mengindahkan teguran dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang, maka bila tereksekusi masih terus menguasai barang lelang Ketua Pengadilan akan memerintahkan seorang juru sita untuk melakukan pengosongan.Kata Kunci : Ekskusi; Lelang; Perkara Perdata
Perlindungan Hukum Pembeli terhadap Penjual yang Tidak Mengurus Balik Nama Sertipikat Luisa Srihandayani; Siti Malikhatun Badriyah
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.41222

Abstract

AbstractEither land or apartment unit ownership is proven by a certificate in the name of the right holder. One frequent practical problem regarding this certificate is that many sellers do not take care of the certificate switchover into the buyer’s name. Even though the buyer has paid for the land or apartment unit. Therefore, this paper will further discuss the legal protection for buyers who have not received a certificate in their name from the perspective of civil law and its practice in several court decisions. The method used in this research is normative juridical. The results show that the legal protection provided by Indonesia Civil Code can be compensation and/or real executions, while the implementation in some judges' decisions varies, such as the judges can only ask the seller to fulfill his obligation, grant the buyer the right to carry out the real executions, and/or order the seller to compensate for the loss. Among the legal protection provided by Indonesia Civil Code, the real execution is the most needed protection for buyer because it allows buyers to switch the right holder in the certificate soon.Keywords: legal protection; buyer; certificate switchoverAbstrakHak penguasaan seseorang atas tanah ataupun satuan rumah susun sama-sama dibuktikan dengan sebuah sertipikat atas nama pemegang hak. Terkait sertipikat ini, kerap kali dijumpai problematika dalam praktik dimana pihak penjual tidak mengurus balik nama sertipikat meskipun pihak pembeli telah melunasi harga tanah atau satuan rumah susun. Hal ini mengakibatkan hak pihak pembeli atas tanah atau satuan rumah susun belum kuat. Oleh karena itu dalam artikel ini akan diurakan perlindungan hukum terhadap pembeli yang belum mendapatkan sertipikat atas namanya dilihat dari perspektif hukum perdata dan praktiknya dalam beberapa putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa perlindungan hukum menurut KUHPer bisa dalam bentuk ganti kerugian dan/atau eksekusi riil, sementara pada beberapa putusan hakim dapat dilihat keragaman perlindungan hukum di mana ada hakim yang hanya meminta penjual memenuhi prestasi, memberi hak pada pembeli melaksanakan eksekusi riil, dan/atau memerintahkan penjual mengganti kerugian. Dari bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ada, maka yang paling dibutuhkan pembeli ialah eksekusi riil agar pembeli dapat segera menyelesaikan proses balik nama.Kata kunci: perlindungan hukum; pembeli; balik nama sertipikat
Co-Authors Adya Paramita Prabandari Danang Wahyu Diono Eli Durotun Nasiha Evelin Fifiana Ferial Fatimah Heni Nikita Ransa Hikmah Nurul Hidayah Intan Nur Baiti Irawati Irawati Irma Cahyaningtyas Luisa Srihandayani Muhamad Rivansyah Gunawan Muhammad Mizan Aufa Mujiono Hafidh Prasetyo Novia Betsy Clarissa Rusti Yani Sendy Anantyo Thifal Afifah Ridwan