Garuda - Garba Rujukan Digital

Penolakan Waris Oleh Ahli Waris Yang Berada Di Luar Negeri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Talitha Sapphira Zada; Lita Tyesta ALW; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43803

This article discusses heirs who have the right to refuse their inheritance rights and procedures for refusing inheritance by heirs, especially those who are abroad based on the Civil Code (KUHPerdata). The method used in this research is normative, namely by using a statutory approach, based on the applicable positive legal provisions as well as those directly related to the legal issues raised. From the results of this study, it is known that heirs who refuse an inheritance result in absolute loss of their inheritance rights and are not considered as heirs according to law (legitimie portie) and for heirs who are abroad and want to refuse the inheritance they receive, they can make a statement letter of the refusal of inheritance and a power of attorney to refuse inheritance signed at the Indonesian Embassy which contains the power of attorney to a relative or attorney so that he can submit a refusal of inheritance to the local District Court.Keywords : refusing inheritance; heirs; abroad; civil codeAbstrakArtikel ini membahas mengenai ahli waris yang memiliki hak untuk menolak hak warisnya dan tata cara penolakan waris oleh ahli waris khususnya yang berada di luar negeri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan undang-undang, berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku serta yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diangkat. Dari hasil penelitian ini diketahi bahwa ahli waris yang menolak waris mengakibatkan hak warisnyanya hilang mutlak dan tidak dianggap sebagai ahli waris menurut undang-undang (legitimie portie) dan bagi ahli waris yang berada di luar negeri dan ingin menolak warisan yang didapatkannya, dapat membuat surat pernyataan penolakan waris dan surat kuasa untuk menolak warisan yang ditandatangani di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berisi pemberian kuasa kepada saudara atau kuasa hukumnya agar dapat mengajukan penolakan waris tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat.Kata kunci : penolakan waris; ahli waris; luar negeri; KUHPerdata

Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Dalam Pelayanan Pengembalian Barang Tegahan Nadya Fairuz Ghassani; Budi Santoso; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43783

Law enforcement is absolutely necessary in order to protect the rights of the people so as to create justice for legal protection. This article discusses the mechanism for returning imported goods and the obstacles faced by customs and excise officers at the Supervision and Service Office of Customs and Excise Type Madya Tanjung Emas, Semarang City. The method used in this article is empirical juridical method, namely by conducting research in the field on the application of state administrative law, authority in the service of returned goods stored. The analysis of the research results was processed using the descriptive analysis method. In the discussion of this article, it is known that the process of preventing imported goods is carried out starting from inspection and enforcement. Furthermore, the goods are grouped into 2 types, namely goods that are auctioned off and destroyed. There are problems faced in the enforcement process, namely the lack of adequate supporting facilities and facilities, limited storage space to accommodate the goods being intercepted, requires a long process and time, and the lack of knowledge of the owners of the goods being prevented about the types of goods that can be sent into abroad through POS Indonesia.Keywords: authority; customs and excise; tegahan goodsAbstrakPenegakan hukum mutlak diperlukan guna melindungi hak-hak masyarakat sehingga tercipta keadilan perlindungan hukum. Artikel ini membahas tentang mekanisme pengembalian barang tegahan barang import dan kendala yang dihadapi oleh petugas bea dan cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan atas penerapan hukum administrasi negara, kewenangan dalam pelayanan pengembalian barang tegahan. Analisis hasil penelitian diolah menggunakan metode deskriptif analisis. Pembahasan artikel ini diketahui bahwa proses penegahan barang impor dilakukaan mulai dari pemeriksaan dan penegahan. Selanjutnya barang dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu barang yang dilelang dan dimusnahkan. Terdapat persoalan yang dihadapi dalam proses penegahan tersebut, yaitu kurangnya sarana dan fasilitas pendukung yang memadai, terbatasnya tempat penyimpanan untuk menampung barang yang ditegah, membutuhkan proses dan waktu cukup lama, dan minimnya pengetahuan pemilik barang yang ditegah tentang jenis barang yang dapat dikirim ke dalam/luar negeri melalui POS Indonesia. kewenangan; bea dan cukai; barang tegahanKata kunci: kewenangan; bea dan cukai; barang tegahan

Perlindungan Hak Cipta Karya Buku, Musik, dan Sinematografi Thifal Afifah Ridwan; Siti Malikhatun Badriyah; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43804

Law violations against works such as books, films or cinematography are increasingly prevalent in the community. These violations include illegal copying of books, music, or cinematography with the intention of benefiting certain parties and are carried out without obtaining permission from the copyright holder. This is due to the lack of public understanding of the violations committed and also the weak laws governing the copyright of a work. The research method used is a type of normative research. This study aims to determine the implementation and obstacles in protecting copyright works in the fields of books, music, and cinematography. In practice, piracy of various copyrighted works such as books, songs, or cinematography is common among people throughout Indonesia. The perspective on copyright will emerge when the copyright owner registers his work in advance with the Directorate General of Intellectual Property Rights, which is unnecessary. There should be no need to register in advance for a copyright. It is not an easy job to raise public awareness of the importance of respecting the creations of others. Apart from the need for large costs, adequate facilities and infrastructure must fully support this.Keywords: copyright; book; music; cinematography.AbstrakPelanggaran hukum terhadap karya seperti pada buku, film ataupun sinematografi semakin marak terjadi di kalangan masyarakat. Pelanggaran tersebut di antaranya adalah seperti penggandaan buku, musik, ataupun sinematografi secara ilegal dengan maksud menguntungkan pihak-pihak tertentu dan dilakukan tanpa mengantongi izin dari pemegang hak cipta. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dengan pelanggaran yang dilakukan dan juga lemahnya hukum yang mengatur tentang hak cipta dari suatu karya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala dalam perlindungan Hak Cipta Karya di bidang buku, musik, dan sinematografi. Pada prakteknya bahwa pembajakan terhadap berbagai karya cipta seperti buku, lagu, ataupun sinematografi banyak terjadi di kalangan masyarakat di seluruh Indonesia. Perspektif tentang hak cipta akan muncul ketika pemilik hak cipta mendaftarkan karyanya terlebih dahulu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang pada harusnya tidak diperlukan. Seharusnya tidak perlu terlebih dahulu mendaftar untuk mendapatkan hak cipta. Memang bukan pekerjaan yang mudah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya cipta orang lain. Selain diperlukannya biaya yang besar, sarana dan prasarana yang memadai harus mendukung penuh terkait hal ini.Kata kunci: hak cipta; buku; musik; sinematografi.

Akibat Hukum Atas Perubahan Isi Akta Notaris Tanpa Persetujuan Para Pihak Katinka Dyah Kusumawati; Budi Santoso; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43786

A notary is usually considered an official from whom reliable advice can be obtained. However, in practice in the field, there are notaries who violate the provisions. This study aims to determine the accountability of the notary regarding changes to the contents of a notary deed without the consent of the parties and the legal consequences of changing the contents of a notary deed without the consent of the parties. This study used a normative juridical approach. The results of this study state that a notary who changes the contents of a notary deed without notification to either party, then the notary must be liable by being sentenced, but in terms of the strength of evidence, the original deed is degraded into an underhand deed because it has violated several articles contained in the law. -invited the position of notary public. The legal consequence of changing the authentic deed that does not meet the requirements causes huge losses to one of the parties involved in the implementation of the contract. Loss of a party due to an act against the law. Any violation of the law that changes actual behavior without informing the parties must be held accountable for administrative law, civil law and criminal law.Keywords: change; deed; Notary AbstrakSeorang notaris biasanya dianggap sebagai pejabat dari siapa nasihat yang dapat diandalkan dapat diperoleh. Namun dalam praktek di lapangan, ada notaris yang melanggar ketentuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban notaris terkait perubahan isi akta notaris tanpa persetujuan para pihak dan akibat hukum terhadap perubahan isi akta notaris yang tanpa persetujuan para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan notaris yang mengubah isi akta notaris tanpa pemberitahuan kepada salah satu pihak maka notaris harus bertanggungjawab dengan dijatuhi hukuman, namun dari segi kekuatan pembuktiannya, yang semula akta autentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena telah melanggar beberapa pasal yang termuat dalam undang-undang jabatan notaris. Akibat hukum dari perubahan akta otentik yang tidak memenuhi persyaratan menyebabkan kerugian yang besar bagi salah satu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak. Kerugian salah satu pihak akibat daru perbuatan melawan hukum. Setiap pelanggaran hukum yang mengubah perilaku yang sebenarnya tanpa memberitahu para pihak harus dimintai pertanggungjawaban atas hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.Kata kunci: perubahan; akta; notaris

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner Adelia Dwi Anggraen; Budi Santoso; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43711

AbstractUMKM as a sector that has not been handled seriously, is actually the backbone of the nation's economy today. Protection is needed, especially in the culinary sector and batik craftsmen, because it is a UMKM that many entrepreneurs cultivate. The problem in this article discusses the protection of IPR in Indonesia for MSMEs in the batik and culinary industry, and the procedures for processing their registration. The research method used is normative juridical. The research specification used is analytical descriptive. The data analysis technique used qualitative analysis. The results showed that IPR protection needs to be done for the works of batik craftsmen that have a high selling value. The government must conduct socialization and assistance to MSMEs to obtain IPR certificates, so that if a violation occurs, prosecution can be carried out. The Minister of Law and Human Rights, through the Directorate General of Intellectual Works, has made procedural arrangements for copyright registration. When the requirements submitted are complete, the Directorate of Copyright, Patents and Trademarks will enter the submitted work into the general list of works, evidenced by the issuance of 2-copy creation letter and signed by the Directorate General of Information and Information as proof of registration.Keywords: IPR; SME; batik craftsmen; culinary entrepreneursAbstrakUMKM sebagai sektor yang belum tertangani secara serius, justru menjadi penopang ekonomi bangsa saat ini. Diperlukan adanya perlindungan khususnya di bidang kuliner dan pengrajin batik, karena menjadi UMKM yang banyak digeluti pengusaha. Permasalahan dalam artikel ini membahas mengenai perlindungan HKI di Indonesia terhadap UMKM di bidang industri batik dan kuliner, dan prosedur dalam pengurusan pendaftarannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptifaanalitis. Teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan HKI perlu dilakukan terhadap karya-karya pengrajin batik yang memiliki nilai jual yang tinggi. Pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM untuk mendapatkan sertifikat HKI, sehingga apabila terjadi pelanggaran dapat dilakukan penuntutan. Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen Karya Intelektual telah membuat prosedural dalam pengurusan pendaftaran Hak Cipta. Ketika persyaratan yang diajukan lengkap maka Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek memasukan karya yang diajukan ke dalam daftar umum ciptaan, dibuktikan dengan terbitnya surat penciptaan 2 rangkap dan ditandatangani Ditjen KI sebagai bukti pendaftaran.Kata kunci: HKI; UMKM; pengrajin batik; pengusaha kuliner

Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jati Restuningsih; Kholis Roisah; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43787

One form of art that requires copyright protection, namely digital illustration. This is important because copyright infringement is still common in digital illustration works in Indonesia, which is not only detrimental to the economy but also to the morale of the creator. This article discusses issues related to digital illustrations including protected objects, and the digital illustration copyright protection system in Copyright Act. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. Based on the results of the study, it was concluded that to get copyright protection digital illustrations must be Original, Creative, Fixation or have a tangible form and and because Indonesia uses a declarative system, the creator must publish his work. The digital illustration copyright protection system contained in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in addition to regulating what rights are obtained by the creator, the method of transfer also poses a threat to copyright violators, as well as ways that can be taken by the creator to obtain compensation.Keywords: Legal Protection; Copyright; Digital IllustrationAbstrakSalah satu bentuk seni rupa yang memerlukan perlindungan hak cipta yaitu ilustrasi digital. Hal tersebut penting karena masih sering ditemuinya pelanggaran hak cipta pada karya ilustrasi digital di Indonesia, yang tidak hanya merugikan secara ekonomi juga moral pencipta. Artikel ini membahas permasalahan terkait Ilustrasi digital termasuk obyek yang dilindungi, dan sistem perlindungan hak cipta ilustrasi digital dalam Undang-Undang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa untuk mendapatkan perlindungan hak cipta ilustrasi digital harus bersifat Orisinal, Kreatif, Fiksasi atau memiliki wujud nyata dan dan karena Indonesia menggunakan sistem dekaratif maka pencipta harus mengumumkan hasil karyanya. Sistem perlindungan hak cipta ilustrasi digital yang dikandung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selain mengatur tentang Hak apa saja yang didapat oleh pencipta, cara pengalihannya juga memberikan ancaman bagi pelanggar hak cipta, serta cara yang dapat ditempuh oleh pencipta untuk mendapat ganti rugi.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Ilustrasi Digital

Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Baik Rumah dan Ruko (Kios) di Perumnas Sendy Anantyo; Siti Malikhatun Badriyah; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43807

Mandatory conditions for buying a house so that it is legally enforceable include the existence of a Sale and Purchase Deed (AJB). The housing developer cannot carry out the AJB because the house that has been built does not yet exist, so this is circumvented by entering into a binding sale and purchase agreement (PPJB), for which the AJB process agreement and the making of land and building certificates will be carried out later. This article discusses the issue of the implementation of the sale and purchase binding agreement and the obstacles faced in the implementation of the sale and purchase agreement for housing, shop houses and kiosks. This study uses a normative juridical method. The results of this study indicate that the implementation of the housing sale and purchase agreement between the developer and the consumer based on brochures, the developer enforces a standard agreement in every house sale and purchase agreement, where the entire contents of the sale and purchase agreement are determined unilaterally by the developer whose position is stronger than the consumer. Constraints faced when implementing PPJB, namely the process of making land certificates experienced problems due to the DPMPTT not issuing housing permits.Keywords : legal force; agreement; developerAbstrakSyarat wajib dalam pembelian rumah agar berkekuatan hukum antara lain adanya Akta Jual Beli (AJB). Developer perumahan tidak dapat melaksanakan AJB karena rumah yang dibangun belum ada, sehingga disiasati dengan cara melakukan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), untuk selanjutnya nanti dilakukan akad proses AJB dan pembuatan sertifikat tanah dan bangunannya. Artikel ini membahas persoalan mengenai pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli dan kendala-kendala yang dihadapi dalam hal pelaksanaan perjanjian jual beli perumahan, ruko dan kios. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan perjanjian jual beli perumahan antara pengembang dengan konsumen berbasis brosur, pengembang memberlakukan perjanjian baku dalam setiap perjanjian pengikatan jual beli rumah, dimana seluruh isi dari perjanjian pengikatan jual beli tersebut ditentukan secara sepihak oleh pengembang yang posisinya lebih kuat dibanding konsumen. Kendala-kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan PPJB yaitu proses pembuatan sertifikat tanah mengalami kendala yang diakibatkan tidak dikeluarkannya ijin perumahan oleh DPMPTT.Kata kunci : kekuatan hukum; perjanjian; developer

Tanggungjawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Mitha Irza Noor El Islam; Sukirno Sukirno; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43780

The Law on Notary Position does not clearly regulate the responsibilities of the notary in criminal cases and the criminal responsibility of the deed he has drawn up. This article discusses issues regarding the legal consequences for a notary's deed in case of a criminal case and the responsibility of the notary for the deed he has made is reviewed under criminal law. The approach method used is normative juridical. The analysis used in this research is descriptive qualitative. The results of the research state that the legal consequences for the notary deed in case of a criminal case must be proven based on a judge's decision in court. If the deed creates a case for the parties concerned, the notary can be prosecuted for punishment. The provisions of Article 66 of the UUJN-P are imperative for the Police, the Attorney General's Office, or the Judge. UUJN-P does not regulate criminal sanctions against notaries, so if a criminal violation occurs by a notary, the sanctions contained in the Criminal Code may be imposed.Keywords: responsibility; notary; deed; criminal lawAbstrakAbstrak Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara jelas terkait tanggungjawab bagi notaris dalam kasus pidana dan tanggung jawab pidana dari akta yang telah dibuatnya. Artikel ini membahas permasalahan mengenai akibat hukum bagi akta notaris jika terjadi kasus pidana serta tanggungjawab notaris atas akta yang dibuatnya ditinjau berdasarkan hukum pidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Analisis yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa akibat hukum bagi akta Notaris jika terjadi perkara pidana harus dibuktikan berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Apabila akta tersebut menimbulkan perkara bagi para pihak yang berkepentingan, notaris dapat dituntut untuk dipidana. Ketentuan Pasal 66 UUJN-P tersebut bersifat imperatif bagi pihak Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim. UUJN-P tidak mengatur sanksi pidana terhadap notaris, maka apabila terjadi pelanggaran pidana oleh notaris dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam KUHPidana. Kata kunci: tanggungjawab; notaris; akta; hukum pidanaThe Law on Notary Position does not clearly regulate the responsibilities of the notary in criminal cases and the criminal responsibility of the deed he has drawn up. This article discusses issues regarding the legal consequences for a notary's deed in case of a criminal case and the responsibility of the notary for the deed he has made is reviewed under criminal law. The approach method used is normative juridical. The analysis used in this research is descriptive qualitative. The results of the research state that the legal consequences for the notary deed in case of a criminal case must be proven based on a judge's decision in court. If the deed creates a case for the parties concerned, the notary can be prosecuted for punishment. The provisions of Article 66 of the UUJN-P are imperative for the Police, the Attorney General's Office, or the Judge. UUJN-P does not regulate criminal sanctions against notaries, so if a criminal violation occurs by a notary, the sanctions contained in the Criminal Code may be imposed.Keywords: responsibility; notary; deed; criminal lawAbstrakUndang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara jelas terkait tanggungjawab bagi notaris dalam kasus pidana dan tanggung jawab pidana dari akta yang telah dibuatnya. Artikel ini membahas permasalahan mengenai akibat hukum bagi akta notaris jika terjadi kasus pidana serta tanggungjawab notaris atas akta yang dibuatnya ditinjau berdasarkan hukum pidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Analisis yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa akibat hukum bagi akta Notaris jika terjadi perkara pidana harusdibuktikan berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Apabila aktatersebut menimbulkan perkara bagi para pihak yang berkepentingan,notaris dapat dituntut untuk dipidana. Ketentuan Pasal 66 UUJN-P tersebut bersifat imperatif bagi pihak Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim. UUJN-P tidak mengatur sanksi pidana terhadap notaris, maka apabila terjadi pelanggaran pidana oleh notaris dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam KUHPidana.Kata kunci: tanggungjawab; notaris; akta; hukum pidana

Peran PPAT Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Sonya Putri Oktavia M Sarno,; Budi Santoso; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43802

The existence of fraud and unlawful acts committed by PPAT when carrying out its duties so that it is detrimental to various parties requesting its services is of course a special concern. The responsibility of a PPAT should be given legal protection. This research method aims to determine, study, analyze the responsibilities of PPAT in providing legal protection of land rights during the sale and purchase. When the PPAT has carried out its duties in accordance with the procedures stated in the applicable law, the PPAT cannot be sued and held accountable. The fulfillment of the rights and obligations of both parties, both the seller and the buyer, is a form of the responsibility of a PPAT since the signing of the sale and purchase deed. In addition, PPAT is also obliged to oversee the registration process of land rights transferred until after the receipt of the land title certificate according to what was agreed at the beginning, until there is no lawsuit from the two parties involved. Claims in any form regarding changes to land rights in the future should not occur so that both parties feel safe on the agreed contract.Keywords: Land Titles Registrar (PPAT); Transfer of land rights; Land sale and purchase deed; Legal protection.AbstrakAdanya kecurangan dan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh PPAT pada saat melaksanakan tugasnnya sehingga merugikan berbagai pihak yang meminta jasa pelayanannya tentunya menjadi perhatian tersendiri. Tanggung jawab seorang PPAT seharusnya diberikan perlindungan hukum. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis tanggung jawab PPAT dalam memberikan perlindungan hukum hak atas tanah pada saat jual beli berlangsung. Pada saat PPAT telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang tertera dalam undang-undang yang berlaku, maka PPAT tidak dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawabannya. Terpenuhinya hak dan kewajiban dari kedua pihak, baik penjual ataupun pembeli merupakan bentuk tanggung jawab dari seorang PPAT sejak ditandatanganinya akta jual beli. Selain itu, PPAT juga berkewajiban mengawal proses pendaftaran hak atas tanah yang dialihkan sampai pada setelah diterimanya sertifikat hak atas tanah sesuai dengan apa yang telah disepakati diawal, hingga sampai pada tidak adanya gugatan dari kedua pihak yang terkait. Tuntutan dalam bentuk apapun terhadap perubahan hak milik atas tanah dikemudian hari sepatutnya tidak terjadi agar kedua pihak merasa aman atas akad yang telah disepakati.Kata Kunci: PPAT; Peralihan hak atas tanah; Akta jual beli tanah; Perlindungan hukum.

Penggunaan Bahasa Daerah Dalam Pembuatan Akta Notaris Rafli Adlana Firstanier; Budi Santoso; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43795

Humans are social creatures who live together and need one another. Interaction and communication are needed by humans as social beings in conveying their will. Apart from Indonesian, the use of regional languages is also used in everyday life by Indonesians. This article discusses the position of regional languages in the National Law System and the legal consequences that arise when a Notary Deed contains regional languages. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. From the research results, it is concluded that regional languages may be included in a Notary Deed as an explanation of the Indonesian language used in the Notary Deed. Furthermore, in preparing the deed, it is required to use the Indonesian language, in addition to using the Indonesian language it is declared null and void by lawKeywords: Indonesian language; local language; notarial deedAbstrakManusia adalah makhluk sosial yang hidup secara bersama-sama dan saling membutuhkan satu sama lain. Interaksi dan komunikasi dibutuhkan oleh manusia sebagai makhluk sosial dalam menyampaikan kehendaknya. Selain bahasa Indonesia, penggunaan bahasa daerah juga digunakan dalam kehidupan seharihari oleh masyarakat Indonesia. Artikel ini membahas mengenai kedudukan bahasa daerah dalam Sistem Hukum Nasional dan akibat hukum yang timbul apabila dalam suatu Akta Notaris terdapat bahasa daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pada hasil penelitian, disimpulkan bahwa bahasa daerah dimungkinkan dimuat dalam suatu Akta Notaris sebagai penjelas dari bahasa Indonesia yang digunakan dalam Akta Notaris. Lebih lanjut, dalam penyusunan akta diharuskan menggunakan Bahasa Indonesia, selain menggunakan Bahasa Indonesia maka dinyatakan batal demi hukum.Kata kunci: bahasa Indonesia; bahasa daerah; akta notaris

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search