Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS
Irma Cahyaningtyas
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap Kapal-Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia Annisa Fita Cintani; Budi Santoso; Irma Cahyaningtyas
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43722

Abstract

Illegal fishing is a fishing activity that is against the laws of a certain country and international law. The forms of illegal fishing practices that occur in Indonesian territorial waters include fishing without a permit using a fake license, fishing using illegal fishing gear and catching fish species that are not in accordance with the valid permit In relation to the prevention of illegal fishing, every country has the task of eradicating illegal fishing, each country also has different ways of dealing with the problem of illegal fishing, one of which is Indonesia. The Joko Widodo administration made a policy by sinking ships. This article discusses the impact of illegal fishing in Indonesian waters and the efforts of the Indonesian government to overcome it. This article uses a normative juridical method, namely by discussing the conceptualized law as written in the applicable laws and regulations. The policy against illegal fishing by sinking boats has a positive impact where there is an increase in the catch of local fishermen so that exports and imports in the fisheries sector also increase. Actions against illegal fishing are in accordance with Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries, and also international law UNCLOS 1982.Keywords : illegal fishing; country; policy.AbstrakIllegal fishing merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum dalam suatu negara tertentu dan hukum Internasional. Bentuk praktik pencurian ikan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia antara lain berupa penangkapan ikan tanpa izin dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang telah dilarang dan penangkapan jenis (spesies) ikan tidak sesuai dengan izin yang berlaku. Sehubungan dengan pencegahan pencurian ikan setiap negara mempunyai tugas pemberantasan pencurian ikan, tiap-tiap negara juga mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menangani masalah pencurian ikan, salah satunya Indonesia. Pemerintahan Joko Widodo membuat kebijakan dengan cara menenggelamkan kapal. Artikel ini membahas mengenai dampak “illegal fishing” di wilayah perairan Indonesia dan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasinya. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara membahas tentang hukum yang dikonsepkan sebagaimana yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan terhadap illegal fishing dengan cara penenggelaman kapal berdampak positif dimana terjadi peningkatan tangkapan ikan nelayan lokal sehingga ekspor dan impor disektor perikanan ikut meningkat. Tindakan atas illegal fishing sesuai dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan juga hukum internasional UNCLOS 1982.Kata kunci : kebijakan; negara; pencurian ikan
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Terhadap Proses Pengikatan Hak Tanggungan Di BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan) Eli Durotun Nasiha; Siti Malikhatun Badriyah; Irma Cahyaningtyas
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43750

Abstract

AbstractOne of the services provided by a bank in serving the financing needs of their customers is credit activities. The provision of credit by a bank with the object of collateral in the form of land or objects related to the land is called Mortgage Rights. The purpose of this research is determine how the implementation of a credit agreement with guarantees of Mortgage Rights at BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, what obstacles arise and how are the solutions. The method is a sociological juridical approach that is descriptive analysis. The results of this research indicate that the imposition of mortgage guarantees must go through a credit application process, survey and appraisal, credit approval, and credit agreement. There are several obstacles in implementing the Mortgage Agreement at BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, but there are also solutions to overcome these obstacles. The conclusion of this research is that the Mortgage Agreement can always be implemented anywway as long as it qualified by the laws and regulationsKeywords : credit; collateral; mortgage rightAbstrakSalah satu layanan yang diberikan bank untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabahnya yaitu kredit. Kredit dengan objek jaminan berupa tanah disebut Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan Hak Tanggungan di BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, serta apa saja hambatan yang timbul dan bagaimana solusinya.  Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembebanan jaminan hak tanggungan harus melalui proses pengajuan permohonan kredit, survey dan apraissal, persetujuan kredit, dan akad kredit. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian Hak Tanggungan di BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, namun ada pula solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kesimpulan penelitian ini adalah Perjanjian Hak Tanggungan akan tetap dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.Kata kunci: kredit; jaminan; hak tanggungan
Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Kode Etik Notaris Di Kabupaten Grobogan Auly Lutviandany; Fifiana Wisnaeni; Irma Cahyaningtyas
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43724

Abstract

With such a large responsibility of the notary on the community, all the rights and obligations given need supervision. The establishment of the MPD in Grobogan Regency is the implementation of a notary supervisory body that carries out a supervisory function in accordance with the mandate of the law. In practice, there are still many cases committed by notaries. The purpose of this research is to study and analyze the implementation of the supervision of the Regional Supervisory Council for the code of ethics of Notaries in Grobogan Regency. The research method used by researchers is juridical empirical. The result of the research is that the implementation of MPD's supervision of the notary's Code of Ethics in Grobogan Regency has not been able to run optimally in accordance with the ideals in UUJN and statutory regulations. The factors that hinder the implementation of the code of ethics supervision of notaries in Grobogan Regency include internal and external factors.Keywords : implementation; supervision; notaryAbstrakSeiring dengan tanggung jawab notaris yang begitu besar pada masyarakat, maka segala hak dan kewajiban yang diberikan tersebut perlu adanya mekanisme pengawasan. Pembentukan MPD di Kabupaten Grobogan merupakan implementasi suatu badan pengawas notaris yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai amanat perundang-undangan. Dalam praktiknya masih sering terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan notaris. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap kode etik Notaris di Kabupaten Grobogan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian adalah pelaksanaan pengawasan MPD terhadap Kode Etik notaris di Kabupaten Grobogan belum dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan cita-cita di dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan. Hal yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pengawasan kode etik terhadap notaris di Kabupaten Grobogan diantaranya adalah faktor internal dan eksternal.Kata Kunci : pelaksanaan; pengawasan; notaris
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan Akta Iqbal Putra Pratama; Fifiana Wisnaeni; Irma Cahyaningtyas
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43806

Abstract

Notaries as public officials who are authorized to make authentic deeds also have obligations, one of which is to read the deed in front of the audience. The research method used in this article is normative research. The result of the discussion of this article is that the Notary is responsible for the deed he makes, starting from the making, reading to signing, the reading of the deed must be carried out by the Notary even though the Notary has attribution authority and can delegate it to staff but the deed read by the staff can be considered null and void. The conclusion of this article is that the reading of the deed must be carried out by the Notary Public, the Notary's responsibility if the deed is read by the staff, namely receiving administrative sanctions or sanctions from the Notary's code of ethics and if there is an error that harms the parties, the Notary is liable in civil terms by compensating for losses.Keywords: notary; responsible; reading of the deedAbstrakNotaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik juga mempunyai kewajiban salah satunya yaitu pembacaan akta dihadapan penghadap. Metode penelitian yang digunakan artikel ini adalan penelitian normatif. Hasil pembahasan artikel ini yaitu Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya mulai dari pembuatan, pembacaan sampai dengan penandatanganan, pembacaan akta wajib dilakukan oleh Notaris meskipun Notaris mempunyai kewenangan atribusi dan bisa melimpahkan ke staf tetapi akta yang dibacakan oleh staf bisa dianggap batal demi hukum. Simpulan dari artikel ini yaitu pembacaan akta wajib dilakukan oleh Notaris, tanggung jawab Notaris jika akta dibacakan oleh staf yaitu menerima sanksi administratif atau sanksi dari kode etik Notaris dan jika terdapat kesalahan yang merugikan para pihak maka Notaris bertanggung jawab secara perdata dengan mengganti kerugian.Kata Kunci: notaris; tanggung jawab; pembacaan akta
Status Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Diterbitkan Di Atas Kawasan Hutan (Studi Putusan 50/G/2014/Ptun.Smg) Fadhilla Aditia Putri; Ngadino Ngadino; Irma Cahyaningtyas
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43751

Abstract

Development during the Industrialization era resulted in limited land for the community and resulted in conflict in the process of obtaining land rights. The conflict that ocurred, namely the occupation of Forest Areas resulting in the issuance of certificates of land rights over forest areas. The purpose of the paper are to examine and analyze the legal status of land rights issued over forest areas. The research method used by the researcher is normative law research. The result of the research is that the legal position of land title certificates is as a means of proof for rights holders and to ensure the creation of legal certainty in society. Regarding the legal status of the land title certificate in the Bayat Forest Zone dispute case, it must be canceled because in this case the judicial process has proven that the certificate issuance process is above the forest area.Keywords : certificate; forest area; landAbstrakPembangunan pada era Industrialisasi berakibat sulitnya penyediaan tanah bagi masyarakat yang berujung sengketa dalam proses perolehan tanah tersebut. Sengketa yang sering terjadi yaitu pendudukan Kawasan Hutan. Masyarakat yang menduduki suatu Kawasan hutan pada waktu tertentu merasa memiliki tanah tersebut dan berujung pada penerbitan sertipikat dikawasan hutan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis terkait status hukum hak atas tanah yang diterbitkan di atas Kawasan hutan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah kedudukan“hukum sertipikat hak atas tanah adalah sebagai alat pembuktian bagi para pemegang haknya serta demi menjamin terciptanya kepastian”hukum. Status hukum sertipikat hak atas tanah dalam kasus sengketa Kawasan Hutan Bayat harus dibatalkan karena dalam proses peradilan telah terbukti bahwa penerbitan sertipikat berada di atas Kawasan hutan.Kata kunci : sertipikat; kawasan hutan; tanah
Co-Authors Annisa Fita Cintani Auly Lutviandany Budi Santoso Eli Durotun Nasiha Fadhilla Aditia Putri Fifiana Wisnaeni Iqbal Putra Pratama Ngadino Ngadino Siti Malikhatun Badriyah