Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.217
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS
Siti Malikhatun Badriyah
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search
Journal : NOTARIUS

 1   2 
Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Baik Rumah dan Ruko (Kios) di Perumnas Sendy Anantyo; Siti Malikhatun Badriyah; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43807

Abstract

Mandatory conditions for buying a house so that it is legally enforceable include the existence of a Sale and Purchase Deed (AJB). The housing developer cannot carry out the AJB because the house that has been built does not yet exist, so this is circumvented by entering into a binding sale and purchase agreement (PPJB), for which the AJB process agreement and the making of land and building certificates will be carried out later. This article discusses the issue of the implementation of the sale and purchase binding agreement and the obstacles faced in the implementation of the sale and purchase agreement for housing, shop houses and kiosks. This study uses a normative juridical method. The results of this study indicate that the implementation of the housing sale and purchase agreement between the developer and the consumer based on brochures, the developer enforces a standard agreement in every house sale and purchase agreement, where the entire contents of the sale and purchase agreement are determined unilaterally by the developer whose position is stronger than the consumer. Constraints faced when implementing PPJB, namely the process of making land certificates experienced problems due to the DPMPTT not issuing housing permits.Keywords : legal force; agreement; developerAbstrakSyarat wajib dalam pembelian rumah agar berkekuatan hukum antara lain adanya Akta Jual Beli (AJB). Developer perumahan tidak dapat melaksanakan AJB karena rumah yang dibangun belum ada, sehingga disiasati dengan cara melakukan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), untuk selanjutnya nanti dilakukan akad proses AJB dan pembuatan sertifikat tanah dan bangunannya. Artikel ini membahas persoalan mengenai pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli dan kendala-kendala yang dihadapi dalam hal pelaksanaan perjanjian jual beli perumahan, ruko dan kios. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan perjanjian jual beli perumahan antara pengembang dengan konsumen berbasis brosur, pengembang memberlakukan perjanjian baku dalam setiap perjanjian pengikatan jual beli rumah, dimana seluruh isi dari perjanjian pengikatan jual beli tersebut ditentukan secara sepihak oleh pengembang yang posisinya lebih kuat dibanding konsumen. Kendala-kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan PPJB yaitu proses pembuatan sertifikat tanah mengalami kendala yang diakibatkan tidak dikeluarkannya ijin perumahan oleh DPMPTT.Kata kunci : kekuatan hukum; perjanjian; developer
Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit Ferial Fatimah; Siti Malikhatun Badriyah; Irawati Irawati
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43752

Abstract

insurance is considered capable of protecting oneself from unexpected risks such as death. This article discusses the position of the insured and the legal protection of the insured if a life insurance company is declared bankrupt. This research uses normative juridical. Data collection techniques are carried out by literature studies and interviews with related informants, namely the curator. When an insurance company is declared bankrupt. The insured's legal position according to the Insurance Act, has a position "as a preferred creditor" with the condition that the insured is in a position "after calculating tax costs, rental costs, electricity costs, employee wages and curator fees". Legal protection is given to the insured, including by appointing a curator as the person in charge of the bankruptcy estate. As a legal event that occurred in "PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya" which was bankrupt in 2015 and until 2018 it has not carried out its obligations to pay debts. "PT. Bumi Asih Jaya Life Insurance” bears the business risk due to the non-fulfillment of the solvency level specified in the law.Keywords: insurance; legal protection of the insured; bankruptAbstrakAsuransi jiwa manjadi salah satu produk dari perusahaan asuransi yang diminati masyarakat. Asuransi jiwa dianggap mampu untuk melindungi diri dari resiko diluar yang diharapkan seperti kematian. Artikel ini membahas mengenai kedudukan tertanggung dan perlindungan hukum tertanggung apabila suatu perusahaan asuransi jiwa dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara dengan informan terkait yaitu kurator. Ketika perusahaan asuransi dinyatakan pailit. Kedudukan hukum tertanggung sesuai Undang-Undang Perasuransian, memiliki kedudukan “sebagai kreditor preferen” dengan ketentuan tertanggung berada pada posisi “setelah penghitungan biaya pajak, biaya sewa, biaya listrik, upah karyawan dan fee kurator”. Perlindungan hukum diberikan kepada tertanggung diantaranya dengan menunjuk seorang kurator sebagai orang yang mengurusi harta pailit. Sebagaimana peristiwa hukum yang terjadi pada “PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya” yang dipailitkan pada tahun 2015 dan sampai 2018 belum melakukan kewajibannya membayar utang. “PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya” menanggung resiko usaha karena tidak terpenuhinya tingkat solvabilitas yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang.Kata Kunci : asuransi; perlindungan hukum tertanggung; dinyatakan pailit
Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Muhamad Rivansyah Gunawan; Siti Malikhatun Badriyah
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46042

Abstract

Execution of the fiduciary’s object is carried out when the debtor is unable to fulfill his performance. To protect the interests of the aggrieved creditors, the object of collateral in the agreement must be executed to fulfill the creditor's interests. The purpose of this studyois to determine the procedure of the execution of thefiduciary’s object based on Law Number 42 of 1999 and knowing the obstacles in the execution of the fiduciary’s object in the motor vehicle loan agreement. The result is the execution of thefiduciary’s object according to Law Number 42 of 1999 is carried out by giving 3 times warning letters to debtors who are in default, then selling the object and sharing the proceeds of the sale with creditors and other related parties. The obstacles were objects of fiduciary that were transferred illegally, the loss of objects or debtors, the limitation of creditor’s human resources in the selection of prospective debtors, the absence of post-credit supervision, and the lack of information about fiduciary. The conclusion of this research is that the execution of fiduciary is in accordance with Law Number 42 of 1999 on Fiduciary, but there are still obstacles on its implementation.Keywords: Executions; Fiduciary Guarantee’s Object; Loan Agreement AbstrakEksekusi objek jaminan fidusia dilakukan ketika debitor tidak dapat memenuhi prestasinya, untuk melindungi kepentingan kreditor yang dirugikan harus dilakukan eksekusi atas objek jaminan dalam perjanjian untuk memenuhi kepentingan kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusiadalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Hasil dari pembahasan jurnal ini adalah pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 di1akukan dengan pemberian surat peringatan sebanyak 3(tiga) kali kepada debitor yang mengalami wanprestasi, kemudian menjual objek tersebut dan membagi hasil penjualan dengan kreditor dan pihak-pihak lain terkait. Hambatan yang dialami adalah objek jaminan fidusia yang dialihkan secara tidak resmi, hilanganya objek atau debitor, keterbatasan SDM dari kreditor dalam pemilihan calon debitor, tidak adanya pengawasan pasca kredit, dan kurangnya penyampaian informasi tentang jaminan fidusia kepada masyarakat. Simpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia namun masih terdapat kendala dalam praktiknya.Kata Kunci: Eksekusi; Jaminan Fidusia; Kredit
Kepemilikan Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia Heni Nikita Ransa; Siti Malikhatun Badriyah
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.40918

Abstract

AbstractForeigners domiciled in Indonesia need a residential house or a residence in the form of an apartment unit. Foreigners may own flats in Indonesia but with certain limitations in which the regulations regarding ownership of flats for foreigners have been updated. The purpose of this research is to find out how the ownership of condominium units is arranged and how the ownership restrictions are for foreigners in Indonesia. The results obtained are that the first owner of flats for foreigners in Indonesia is now regulated in the Job Creation Law, PP No. 18 of 2021, and Permen ATR/Head of BPN No. 29 of 2016. Both foreigners have flats in Indonesia which are limited to flats built-in on plots of land with Right of Use or Right of Building on state land, Right of Use or Right of Building on land Right of Management and Right of Use or Right of Building on land with Hak Milik and foreigners who have immigration documents such as visas, passports or residence permits issued by the competent authority.Keywords: foreign citizens; flats; ownershipAbstrakWNA yang berkedudukan di Indonesia membutuhkan rumah hunian atau rumah tinggal berupa satuan rumah susun. WNA boleh memiliki rumah susun di Indonesia tetapi dengan batasan-batasan tertentu yang mana pengaturan mengenai kepemilikan rumah susun bagi WNA sudah diperbaharui. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemilikan sarusun dan bagaimana pembatasan kepemilikannya bagi WNA di Indonesia. Hasil yang diperoleh adalah pertama kepemilikan satuan rumah susun bagi WNA di Indonesia sekarang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, PP No 18 Tahun 2021 dan Permen ATR/Kepala BPN No 29 Tahun 2016. Kedua WNA memiliki satuan rumah susun di Indonesia sebatas rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah Hak pakai atau Hak Guna Bangunan di atas tanah negara, Hak pakai atau Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan dan Hak pakai atau Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Milik dan WNA yang mempunyai dokumen keimigrasian seperti visa, paspor atau izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.Kata kunci: WNA; sarusun; kepemilikan
Co-Authors Adya Paramita Prabandari Danang Wahyu Diono Eli Durotun Nasiha Evelin Fifiana Ferial Fatimah Heni Nikita Ransa Hikmah Nurul Hidayah Intan Nur Baiti Irawati Irawati Irma Cahyaningtyas Luisa Srihandayani Muhamad Rivansyah Gunawan Muhammad Mizan Aufa Mujiono Hafidh Prasetyo Novia Betsy Clarissa Rusti Yani Sendy Anantyo Thifal Afifah Ridwan