Articles
<![CDATA[Mediasi Sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan ]]>
<![CDATA[Kartoningrat, Raden Besse]]>;
<![CDATA[Andayani, Isetyowati]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 2, No 1 (2018): Halu Oleo Law Review: Volume 2 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (304.439 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v2i1.4191
<![CDATA[Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi juga merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, mengingat penyelesaian perkara melalui pengadilan dianggap sangat lambat, membuang waktu dan mahal serta berbelit-belit. Di dalam Kepailitan dikenal adanya Kurator yang menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator memiliki peran penting dalam pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit untuk kepentingan debitor maupun kreditor. Kurator yang diangkat dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit harus seorang yang mandiri dan tidak boleh mempunyai benturan kepentingan dengan debitor ataupun kreditor. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mediasi merupakan upaya positif dalam penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis dari segi biaya maupun waktu. Kurator sebagai suatu profesi yang juga mempunyai tugas dan fungsi untuk membagi harta pailit juga dapat di fungsikan sebagai mediator dalam proses kepailitan.]]>
<![CDATA[PENGATURAN TENTANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Isetyowati Andayani]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v6i1.249
<![CDATA[Wilayah perikananIndonesiameliputi perairan pedalaman, laut wilayah dan Zona Ekonomi Ekslusif. Perikanan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan. Dalam kerangka itu, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak negara lain, keterlibatan negara asing diperkenankan sepanjang hak-hak kedaulatanIndonesiatetap dilindungi. Hak berdaulat dalam ZEE untuk eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan serta konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati.]]>
<![CDATA[KEBERADAAN HARTA PERKAWINAN DALAM PROBLEMATIKA PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Isetyowati Andayani]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (732.946 KB)
|
DOI: 10.30742/perspektif.v10i4.197
<![CDATA[Keeping house a lot of happened the problematical faced by husband and wife, what as a result cannot maintain the everlasting domesticity Break the marriage can be happened because death, divorce and justice decision. While breaking marriage of because divorce, sure a lot of generating problems to “Their Marriage Estae”.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DEPAN HUKUM TERHADAP GELANDANGAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ]]>
<![CDATA[Isetyowati Andayani]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v5i1.229
<![CDATA[Gelandangan diatur dalam Pasal 1 PP No. 31 Tahun 1980 yang berarti hak dan kewajiban gelandangan diatur oleh hukum. Dengan mendasarkan pada peraturan hukum yang ada, maka haruslah lebih diupayakan dalam pelaksanaannya. Dan persamaan kedudukan di depan hukum bagi orang gelandangan, sudah diupayakan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang terlalu dan juga melalui beberapa kebijakan yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat gelandangan.]]>
<![CDATA[TANGGUNG GUGAT DOKTER DALAM PENYELENGGARAAN BAYI TABUNG BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Isetyowati Andayani]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 7, No 2 (2002): Edisi April ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v7i2.567
<![CDATA[Artifical insemination is an alternative for childless couples to have a baby of their own. UU no. 23/1992 (regarding Health) ps. 16, has declared the legal regulations. Therefore, artificial insemination is counted as legal action because of its legal effect. Consequently, medical doctor and medical officers have then strict liabilities.]]>
<![CDATA[PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA MENUJU KUALITAS KELUARGA DITINJAU DARI UU No. 10 TAHUN 1992 ]]>
<![CDATA[Isetyowati Andayani]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1528.159 KB)
|
DOI: 10.30742/perspektif.v2i2.158
<![CDATA[Pendewasaan usia perkawinan merupakan salah satu kebijaksanaan pemerintah di bidang kependudukan, melalui program Keluarga Berencana. Pendewasaan usia perkawinan diharapkan mampu mencetak keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang pada akhirnya menjadi sumber daya dari pembangunan yang optimal dan mandiri. Pendewasaan usia perkawinan diisyaratkan bahwa usia ideal untuk melangsungkan perkawinan yaitu untuk wanita tidak kurang dari 20 tahun dan untuk pria tidak kurang dari 25 tahun.]]>
<![CDATA[KEKUATAN SURAT BUKTI PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR INDONESIA SETELAH DIDAFTARKAN DI KANTOR CATATAN SIPIL ]]>
<![CDATA[Isetyowati Andayani]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (158.283 KB)
|
DOI: 10.30742/perspektif.v10i3.274
<![CDATA[Strength of bill of evidence of marriage which is passed off outside Indonesia have the perfect legal force, that matter as according to appliance of letter evidence representing one of verification in scope of relation to court of justice. In the case of happened the divorce can be brought to trial country in region in Indonesia.]]>
<![CDATA[KARAKTERISTIK FRAUD DALAM HUKUM KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Raden Besse Kartoningrat]]>;
<![CDATA[Isetyowati Andayani]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 25, No 3 (2020): Edisi September ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v25i3.585
<![CDATA[Dalam hal perebutan harta debitor oleh beberapa kreditor yang menagih piutangnya, dapat dihindari melalui pengaturan hukum tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selain itu agar terhindar dari adanya kreditor separatis yang menurut haknya, menjual barang jaminan milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. Serta menghindari adanya kecurangan yang dilakukan kreditor lain atau debitur itu sendiri. Dalam pembagian harta pailit sering kali terjadi Fraud (kecurangan) sehingga diperlukan pembahasan mengenai hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fraud (kecurangan) merupakan tindakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh pelaku kecurangan dengan merugikan pihak lain. Fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Pada umumnya, fraud terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan serta memanfaatkan kesempatan yang ada disertai pembenaran terhadap tidakan tersebut. Umumnya, fraud suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung merugikan pihak lain. Lingkungan kerja dan sistem administrasi adilah faktor yang paling besar dalam mempengaruhi terjadinya fraud. Tindakan fraud dapat dikurangi dengan lingkungan kerja yang kondusif dan saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya.In the case of seizing the debtors assets by several creditors who collect their credits, this can be avoided through legal arrangements regarding bankruptcy and postponement of debt payment obligations. In addition, this is to avoid the existence of separatist creditors who, according to their rights, sell collateral belonging to the debtor without paying attention to the interests of the debtor or other creditors. As well as avoiding fraud by other creditors or the debtor itself. In the distribution of bankruptcy assets, fraud often occurs, so a discussion of this is necessary. The method used in this research is a normative research method with a conceptual approach and a statute approach. Based on the results of the study, it can be concluded that fraud is an act of fraud deliberately committed by the perpetrator of fraud at the expense of other parties. Fraud generally occurs because of pressure to commit fraud or an urge to take advantage of existing opportunities and there is justification for these actions. In general, fraud occurs because there is pressure to commit fraud and take advantage of existing opportunities accompanied by a justification for the act. Generally, fraud is an illegal act committed by people from within or outside the organization with the aim of obtaining personal or group benefits that directly harm other parties. The work environment and administrative system are the biggest factors in influencing the occurrence of fraud. Fraud actions can be reduced by a work environment that is conducive and considerate of one another.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN KAKI SURAMADU SISI MADURA ]]>
<![CDATA[Sudahnan Sudahnan]]>;
<![CDATA[Isetyowati Andayani]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v27i2.830
<![CDATA[Kemajuan kawasan kaki Surabaya-Madura terutama dilatarbelakangi oleh tujuan kemerdekaan dengan pembangunan yang melayani kepentingan umum dan memenuhi tuntutan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan pembangunan di segala bidang dan sektor oleh pemerintah Indonesia membutuhkan lahan yang cukup luas sebagai tempat akses pembangunan di segala bidang sedangkan tanah yang ada dan akses langsung untuk pembangunan semakin berkurang sehingga tidak sebanding dengan kebutuhan akan tanah. Kebutuhan akan tanah untuk pembangunan tidak hanya tanah yang dikuasai langsung oleh negara tetapi meliputi pula sejumlah besar tanah yang tidak dikuasai langsung oleh negara. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut tentang aspek hukum terhadap pengadaan tanah untuk pengembangan kawasan Madura terutama di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan sebagai pihak yang membutuhkan tanah dan sistem penentuan nilai harga tanah yang ditetapkan oleh tim penilai atas obyek tanah tersebut dari Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian bertujuan memberikan kejelasan hukum pengadaan tanah demi keperluan publik dan menjadi landasan dalam menetapkan nilai harga tanah bagi masyarakat.The progress of the Surabaya-Madura foot bridge area is mainly motivated by the goal of independence with development that serves the public interest and meets the demands of the Indonesian population from year to year while providing services to the community. The implementation of development in all fields and sectors by the Indonesian government requires a large area of land as a place to access development in all fields, while the existing land and direct access for development are decreasing so that it is not commensurate with the need for land. The need for land for development is not only land that is directly controlled by the state but also includes a large amount of land that is not directly controlled by the state. This study examines further the legal aspects of land acquisition for the development of the Madura area, especially in Sukolilo Barat Village, Labang, Bangkalan as the party who needs the land and the system for determining the value of the land price determined by the appraisal team for the land object from the Suramadu Regional Development Agency (BPWS). This research is normative with a legal and conceptual approach. The results of the study aim to provide legal clarity on land acquisition for public purposes and become the basis for determining the value of land prices for the community.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM HARTA PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Isetyowati Andayani]]>;
<![CDATA[Raden Besse Kartoningrat]]>
<![CDATA[ RechtIdee Vol 17, No 1 (2022): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Trunojoyo Madura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v17i1.11274
<![CDATA[Marriage is a human right that is protected by laws and regulations, the role of the state in regulating the occurrence of marriage. The marriage that occurs causes a series of legal relationships that occur both before and after the marriage. One of the objects of the legal relationship is the existence of marital property. In this study using normative research as well as a law approach and a conceptual approach. This study will examine more deeply about the position of assets from the results of sirri marriages in the legal perspective in Indonesia. If their marriage is legal then the consequences of their marital property can also be enjoyed by husband and wife so that the opposite applies if the marriage is not valid then their marital property will not benefit them. . Sirri (secret) marriages, or often sirri marriages, are known to those who are Muslim. Sirri marriages are unregistered marriages. In the Compilation of Islamic Law (KHI) the rules for those who are Muslim. Also do not know sirri marriage. KHI also regulates the obligation to register marriages, in addition to fulfilling the pillars and requirements of marriage.]]>
