Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Halu Oleo Law Review RechtIdee PENITI BANGSA (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi Masyarakat)
Isetyowati Andayani
Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN KAKI SURAMADU SISI MADURA Sudahnan, Sudahnan; Andayani, Isetyowati
Perspektif Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v27i2.830

Abstract

Kemajuan kawasan kaki Surabaya-Madura terutama dilatarbelakangi oleh tujuan kemerdekaan dengan pembangunan yang melayani kepentingan umum dan memenuhi tuntutan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan pembangunan di segala bidang dan sektor oleh pemerintah Indonesia membutuhkan lahan yang cukup luas sebagai tempat akses pembangunan di segala bidang sedangkan tanah yang ada dan akses langsung untuk pembangunan semakin berkurang sehingga tidak sebanding dengan kebutuhan akan tanah. Kebutuhan akan tanah untuk pembangunan tidak hanya tanah yang dikuasai langsung oleh negara tetapi meliputi pula sejumlah besar tanah yang tidak dikuasai langsung oleh negara. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut tentang aspek hukum terhadap pengadaan tanah untuk pengembangan kawasan Madura terutama di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan sebagai pihak yang membutuhkan tanah dan sistem penentuan nilai harga tanah yang ditetapkan oleh tim penilai atas obyek tanah tersebut dari Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian bertujuan memberikan kejelasan hukum pengadaan tanah demi keperluan publik dan menjadi landasan dalam menetapkan nilai harga tanah bagi masyarakat.The progress of the Surabaya-Madura foot bridge area is mainly motivated by the goal of independence with development that serves the public interest and meets the demands of the Indonesian population from year to year while providing services to the community. The implementation of development in all fields and sectors by the Indonesian government requires a large area of land as a place to access development in all fields, while the existing land and direct access for development are decreasing so that it is not commensurate with the need for land. The need for land for development is not only land that is directly controlled by the state but also includes a large amount of land that is not directly controlled by the state. This study examines further the legal aspects of land acquisition for the development of the Madura area, especially in Sukolilo Barat Village, Labang, Bangkalan as the party who needs the land and the system for determining the value of the land price determined by the appraisal team for the land object from the Suramadu Regional Development Agency (BPWS). This research is normative with a legal and conceptual approach. The results of the study aim to provide legal clarity on land acquisition for public purposes and become the basis for determining the value of land prices for the community.
FUNGSI KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK DAN TANAH HAK MILIK ADAT SERTA AKIBATNYA Andayani, Isetyowati; Isetyowati Andayani; Kartoningrat, Raden Besse; Sudahnan
PENITI BANGSA (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi Masyarakat) Vol 2 No 1 (2024): PENITI BANGSA
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/PENITI-BANGSA.v2i12024.158

Abstract

Tanah merupakan salah satu aset Negara Indonesia yang sangat mendasar, karena Negara dan Bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Untuk itu pengaturan hak kepemilikan atas tanah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mana berdasarkan pasal tersebut menjadi amanat dalam pembentukan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam konsep hukum, hubungan antara orang dengan benda merupakan hubungan yang disebut “Hak”. Makna dari sebutan itu adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang disebut hak milik atas benda itu. Kata milik itu sendiri dalam makna hukum lebih menekankan pada hak daripada kepada bendanya. Hak milik adalah hak yang sangat asasi dan merupakan hak dasar yang dijamin konstitusi. Sedangkan menurut Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dijelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang ada di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut maka hukum adat telah mendapat tempat yang utama dalam sistem hukum di Indonesia. Pada prinsipnya dengan pengakuan atas hukum adat tentu terkait dengan pengakuan terhadap seluruh eksistensi hak adat yang ada. Penyuluhan hukum ini dilakukan di RW. 2 Dukuh Kapasan, Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya yang mengangkat tema yaitu mengenai Fungsi Kepemilikan Tanah Hak Milik dan Tanah Hak Milik Adat Serta Akibatnya. Tujuan dari penyuluhan hukum ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait permasalahan sengketa Tanah yang kerap terjadi di lokasi penyuluhan. Sehingga penyuluhan hukum yang telah dilakukan ini menjadi penting mengingat banyak tanah-tanah yang masih menjadi sengketa terutama berkaitan dengan hak milik pribadi dan hak milik adat yang terjadi di lokasi penyuluhan. Hasil penyuluhan hukum ini menunjukkan masyarakat masih banyak yang belum memahami mengenai Hak Atas Tanah tersebut dan kegiatan penyuluhan ini disambut antusias oleh peserta dalam sesi tanya jawab. Sehingga kegiatan penyuluhan hukum ini membantu masyarakat untuk lebih memahami hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh dalam kegiatan tersebut. 
DAMPAK PERMASALAHAN PINJAMAN ONLINE DAN PERLINDUNGAN BAGI KONSUMENNYA Raden Besse Kartoningrat; Andayani, Isetyowati; Krisharyanto, Edi; Santosa, Michael
PENITI BANGSA (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi Masyarakat) Vol 3 No 2 (2025): PENITI BANGSA
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/PENITI-BANGSA.v3i22025.691

Abstract

Online Loans or peer to peer lending is a form of financial technology (fintech) where the existence of online loans is a form of technological progress that offers convenience and flexibility for consumers in accessing loans. However, this convenience also has a negative impact on consumers, namely the collection of payments that make them uncomfortable because extortion, intimidation and even terror often occur. The behavior of several individuals in online loan services is considered to violate the provisions of Article 29 paragraph 1 and Article 30 of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. In addition, Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection states that the public as consumers have the right to legal protection. Various regulations from the government including POJK No. 77 / POJK 01/2016 concerning peer lending and SEOJK No. 18 / SEOJK.01 / 2017 concerning management and governance of information technology risks related to information technology-based money lending services are considered to still not effectively protect consumer interests and their protection. So this problem becomes urgent to be socialized to the community in the form of legal counseling that the service team has carried out at partner locations.This legal counseling was carried out at the RT Hall. 02, RW. 05 Babatan Pilang, Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Surabaya City which raised the theme of the Impact of Online Loan Problems and Protection for Consumers.This legal socialization aims to make the wider community understand the problems that are currently trending in society where legal socialization will provide many significant benefits as a preventive measure so that people at the counseling location understand the impact of online loans so that they can avoid these problems.The findings from the legal socialization explain that the majority of people still do not understand the impact of online loans so that with this legal socialization, there is high enthusiasm from the participants, especially when entering the question and answer session. The legal socialization carried out by the assistants increases public understanding through the delivery of material from legal socialization activities
Co-Authors Isetyowati Andayani Kartoningrat, Raden Besse Krisharyanto, Edi Raden Besse Kartoningrat Santosa, Michael Sudahnan Sudahnan Sudahnan, Sudahnan