Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Literasi Hukum Sanskara Hukum dan HAM
Destri Tsurayya Istiqamah
Universitas Tidar
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KAJIAN HUKUM URGENSI KORPORASI DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT Suwandoko Suwandoko; Destri Tsurayya Istiqamah; Desty Puteri Hardyati
Literasi Hukum Vol 6, No 2 (2022): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.577 KB)

Abstract

Permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan usaha yang berhubungan dengan lingkungan hidup diantaranya pengelolaan lingkungan hidup oleh korporasi. Beberapa bentuk permasalahan lingkungan oleh korporasi yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup meliputi limbah dan pencemaran, kehutanan, dan pertambangan. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup oleh korporasi harus dilakukan dengan Corporate Social Responsibility (CSR). pada penulisan ini membahas mengapa urgen korporasi dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat?, serta bagaimana kewajiban hukum korporasi dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat melalui CSR? Penulisan akan dilakukan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini yakni urgen korporasi dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat adalah menciptakan lingkungan hidup bersih, sehat dan berkualitas bagi masyarakat serta menciptakan masyarakat yang sejahtera secara berkelanjutan. Kewajiban hukum korporasi dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat melalui CSR adalah menjaga lingkungan hidup yang sehat untuk menjamin hak mendapat hidup sehat bagi masyarakat sekitar korporasi
Urgensi Pengaturan Mekanisme Ganti Rugi Dalam Ajudikasi Khusus Ombudsman Destri Tsurayya Istiqamah; Desty Puteri Hardyati
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 5 No. 01 (2026): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v5i01.788

Abstract

Law Number 25 of 2009 on Public Services grants the Ombudsman authority to resolve public service disputes through mediation, conciliation, and special adjudication, including compensation for maladministration. However, its implementation remains suboptimal due to the absence of technical regulations on procedures, compensation standards, and enforcement, resulting in a legal gap and weakening the binding force of Ombudsman decisions. This study employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that without implementing regulations, compensation mechanisms are ineffective. Therefore, further regulation is needed to ensure legal certainty, justice, and the protection of public rights in public service delivery.
Co-Authors Desty Puteri Hardyati Desty Puteri Hardyati Suwandoko