Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.452
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Impresi Indonesia Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam
Sapto Priyanto
Universitas Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Pembinaan terhadap Para Narapidana Terorisme di Indonesia Abdul Muchzin Guntur Muarif; Sapto Priyanto
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 5 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i5.7089

Abstract

Mantan narapidana teroris merupakan salah satu masalah besar yang bisa menghambat upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kepulangan mereka ke masyarakat masih menyisakan risiko, terutama terkait dengan keyakinan akan ideologi radikal yang sudah tertanam sejak berada dalam jaringan, yang kemudian dapat menimbulkan potensi terjadinya pengulangan peristiwa teror yang dilakukan oleh mereka. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi residivis terorisme di Indonesia dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya perbuatan residivis oleh mantan narapidana kasus teror. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa residivis terorisme di Indonesia terus meningkat, dimana di tahun 2020 sendiri, sudah ada 94 orang residivis diantara 825 narapidana terorisme yang ada. Hal ini kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan pembinaan melalui program rehabilitasi untuk merubah ideologi dan menghilangkan pemikiran radikal ke arah yang lebih positif sehingga dapat merubah perilaku mereka agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik.
IMPLEMENTASI KONSEP KEAMANAN NASIONAL DALAM UPAYA MENGHADAPI ANCAMAN SIBER DI INDONESIA Christo Febi Cahya Manafe; Sapto Priyanto; Imam Subandi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.2063-2073

Abstract

Studi ini berargumen jika keamanan nasional adalah salah satu aspek terpenting dalam menjaga kemanan negara. Tidak hanya keamanan secara militer, Pemerintah juga perlu memperhatikan keamanan dari ruang siber. Oleh karena itu Pemerintah harus mengimplementasikan konsep keamanan nasional baik untuk ruang lingkup militer ataupun ruang siber. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang berfokus pada teori keamanan nasional dan ancaman siber. Penelitian ini menemukan hasil bahwa: Pemerintah Indonesia saat ini sudah berusaha untuk menjaga keamanan nasional baik dari sisi militer ataupun siber. Namun dalam implementasinya, saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai keamanan nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah saat ini sudah menjalankan beberapa strategi untuk menjaga keamanan nasional baik dari bidang militer ataupun bidang siber, akan tetapi perlu adanya regulasi khusus terkait keamanan nasional untuk semakin memperkuat strategi yang disiapkan.
PROGRAM DERADIKALISASI DI INDONESIA: PROSES REINTEGRASI MASYARAKAT Alfredo Benhard Pattiwaellapia; Sapto Priyanto; Muhamad Syauqillah
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.2074-2083

Abstract

Studi ini berpendapat bahwa ancaman radikalisasi di Indonesia semakin meluas. Oleh karena itu Pemerintah harus melaksanakan program deradikalisasi dengan tahapan reintegrasi untuk mencegah penyebaran radikalisme semakin meluas di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang berfokus pada teori radikalisasi, deradikalisasi dan reintegrasi. Penelitian ini menemukan hasil bahwa: pemerintah Indonesia telah menjalankan program deradikalisasi melalui BNPT untuk mencegah penyebaran radikalisasi, Adapun strategi yang dilakukan Pemerintah dengan menjalankan program deradikalisasi dengan tahapan reintegrasi. Namun dalam menjalankan program ini masih menemukan beberapa permasalahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program deradikalisasi yang di jalankan Pemerintah saat ini belum secara menyeluruh mengatasi akar permasalahan, adapun model deradikalisasi yang diterapkan mencakup reintegrasi seperti upaya dalam counter terorisme, pencegahan radikalisme, perbandingan pemahaman agama, menghindari provokasi kebencian dan permusuhan atas nama agama, mencegah indoktrinasi masyarakat, serta partisipasi masyarakat dalam menolak terorisme.
Implementation of Pancasila Education in Preventing Radicalism in the Entikong Border Area West Kalimantan Satriadi Galeh; Sapto Priyanto
Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran Vol. 7 No. 1 (2024): January - April 2024
Publisher : Universitas Cokroaminoto Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30605/jsgp.7.1.2024.3475

Abstract

This research aims to analyze or describe problems based on a literature review regarding the implementation of Pancasila education in preventing the development of acts of radicalism, in Entikong, West Kalimantan. The first step in this research is to study data from previous research, then collect primary data from books, journals and websites for data processing. After that, carry out data analysis with analysis stages; data reduction, data presentation (display), and verification or conclusions. Testing the validity of data in qualitative research includes testing internal validity (credibility), external validity (transferability), reliability (dependability), and objectivity (confirmability). The results of the research show that Pancasila is a very important part to study as a form of preventing the entry of radicalism in the world of Indonesian education. A Pancasila Education Implementation Strategy is needed in preventing the development of acts of radicalism in maintaining the integrity of the Indonesian nation with unity and oneness in uniting various kinds of differences, especially in the outermost regions of Indonesia that directly border other countries.
UNDERSTANDING THE PROCESS OF RADICALIZATION: AN INTERVIEW ANALYSIS THROUGH FATHALI MOGHADDAM'S STAIRCASE MODEL Tiara Amima Putri Dewi; Sapto Priyanto; Imam Subandi
JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi) Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Progam Studi Ilmu Perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jipi.v10i2.26096

Abstract

This study aims to understand the radicalization process of former terrorist convicts in Indonesia through the framework of Fathali Moghaddam's Staircase Model. Unlike previous studies that were primarily conceptual or based on secondary data, this study utilizes semi-structured interviews with a former terrorist convict, analyzed through thematic analysis to explore the psychological, social, and religious dynamics at each stage of radicalization. The results indicate that radicalization is not solely triggered by structural factors but is also influenced by relational pressures (family and religious study communities), ideological justification through deviant religious interpretations, and the role of social media in accelerating the strengthening of radical identities. These findings confirm the relevance of the Staircase Model in the local context, while highlighting its limitations as it does not fully accommodate relational and digital variables. Thus, this study contributes to the development of theoretical understanding of radicalization and offers implications for deradicalization policies that emphasize early family-based intervention, moderate religious education, and digital literacy to prevent extremist propaganda.
Analisis Naratif Kebijakan Golden Visa dan Implikasinya terhadap Peningkatan Perekonomian Indonesia Romi Muharam; Stanislaus Riyanta; Sapto Priyanto
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i4.7682

Abstract

Kebijakan Golden Visa diperkenalkan untuk menarik investasi asing, talenta global, dan individu kaya guna meningkatkan daya saing nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini mengkaji konstruksi narasi kebijakan ini dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah membingkai kebijakan Golden Visa, mengidentifikasi kontra narasi yang muncul, dan mengeksplorasi metanarasi yang mendasari perdebatan tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan dengan kerangka Narrative Policy Framework (NPF), melalui analisis dokumen kebijakan, pernyataan resmi, dan respons publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah membingkai kebijakan Golden Visa sebagai instrumen strategis untuk mempercepat investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong transfer pengetahuan. Namun demikian, kontra narasi menyoroti isu keadilan distribusi, potensi ketimpangan sosial-ekonomi, serta dampak fiskal jangka panjang yang belum sepenuhnya terukur. Analisis metanarasi menunjukkan adanya pertentangan antara paradigma pertumbuhan ekonomi berbasis investasi global dan paradigma pembangunan yang menekankan keadilan sosial dan keberlanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan Golden Visa dalam meningkatkan perekonomian nasional sangat bergantung pada desain regulasi yang selektif, transparansi implementasi, serta keselarasan kebijakan dengan prinsip pembangunan inklusif.
The use of non-profit organizations for foreign terrorist fighter (FTF): Evidence from Indonesian court rulings on Syam Organizer Daniel Daniel; Muhamad Syauqillah; Sapto Priyanto
Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam Vol. 4 No. 4 (2026): AUGUST
Publisher : Academic Bright Collaboration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66053/ri.v4i4.962

Abstract

This study examines how the abuse of a non-profit organization (NPO) intersected with Jemaah Islamiyah’s (JI) foreign terrorist fighter (FTF) mobilization to Syria. It focuses on Syam Organizer and investigates how public-facing fundraising, organizational consolidation, intermediary transfers, internal allocation, personnel preparation, and overseas deployment became connected across selected adjudicated cases. Employs a qualitative documentary research design based primarily on four selected Indonesian court rulings. The rulings were selected purposively because they contain evidence relevant to JI-linked fundraising, financial transfers, internal allocation, personnel preparation, and Syria-related deployment. The documents were read comparatively to identify recurring relationships across these processes. The documentary findings were supplemented by a semi-structured interview with a former JI Amir for contextual triangulation. The study does not rely on financial intelligence data, complete organizational archives, or direct observation of the organizations examined. The analysis suggests that JI-linked FTF mobilization was supported through a broader organizational process rather than isolated individual travel. The rulings indicate that public-facing fundraising through Syam Organizer was connected to regional and central consolidation, intermediary transfers, internal financial arrangements, and Syria-related training and deployment. The evidence further suggests that formally recorded humanitarian fundraising could coexist with confidential contributions designated for jihad-related purposes, without establishing that all humanitarian funds were diverted or that ordinary donors knowingly supported terrorism. The findings support closer attention to organizational relationships, intermediary actors, allocation practices, and continuity of functions across entities, while avoiding generalized suspicion toward NPOs or Islamic philanthropy. The study is limited by its reliance on four selected court rulings concerning defendants and adjudicated cases, together with one contextual interview. Court rulings are legal documents produced for adjudication and do not constitute complete organizational or financial archives. The study bridges terrorism-financing and FTF-mobilization scholarship by showing how resources may be converted into organizational capacity for repeated overseas engagement. Its main contribution lies in reconstructing a case-specific financial-logistical architecture through which public fundraising, consolidation, intermediary transfer, allocation, personnel preparation, and Syria-related deployment became interconnected.
Co-Authors Abdul Muchzin Guntur Muarif Alfredo Benhard Pattiwaellapia Christo Febi Cahya Manafe Daniel Daniel Imam Subandi Muhamad Syauqillah Romi Muharam Satriadi Galeh Stanislaus Riyanta Tiara Amima Putri Dewi