Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.798
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana JURNAL RETENTUM
Jaminuddin Marbun
Universitas Darma Agung, Medan
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JURNAL RETENTUM

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 Yohana Rista Novita Nainggolan; Mika Uli Sitorus; Mhf. Taufiqurrahman; Jaminuddin Marbun
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat-Universitas Darma Agung. (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSRAK Penelitian ini adalah jaminan yang sah untuk pekerja yang mendapatkan musibah dalam pekerja. Alasan dilakukannya eksplorasi ini adalah untuk mengetahui komitmen atasan terhadap buruh yang mengalami kecelakaan kerja dan untuk mengetahui jenis jaminan bagi buruh yang mengurus usaha yang mengalami kecelakaan kerja. Buruh dalam menyelesaikan pekerjaan yang diminta oleh organisasi/usaha pasti memiliki pertaruhan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang dialami oleh buruh dalam suatu hubungan usaha dapat mengakibatkan cidera pada tenaga ahli dan meninggal dunia.Untuk menjawab permasalahan, Strategi yang dilakukan terhadap skripsi ini merupakan teknik penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang diarahkan oleh perpustakaan, dimana informasi diperoleh dengan membaca, berkonsentrasi pada peraturan dan pedoman, komposisi majalah, karya logis, pengaturan kerja, web dan lain-lain seperti yang tersedia saat ini di Perpustakaan. Dilihat dari strategi yang digunakan, konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah untuk melaporkan kecelakaan tersebut terhadap PT. BPJS menyiapkan suatu dokumen-dokumen yang telah ditetapkan oleh kantor BPJS untuk sekaligus memohon pengganti biaya yang membayar premi. Apabila suatu perusuhaan belum mengikutiDalam program JAMSOSTEK, visioner bisnis masih bertanggung jawab untuk mengganti/membayar remunerasi sebesar yang ditentukan dalam peraturan materi atau dalam pemahaman kerja yang telah disepakati. Selanjutnya, jenis jaminan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah jenis jaminan moneter, jaminan sosial dan jaminan khusus.
PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN (Studi pada badan penyelesaian sengketa konsumen Kota Medan) Binsar Halomoan Siburian Halomoan Siburian; Netti Elfrida Sihombing; Maurice Rogers; Jaminuddin Marbun
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i2.2798

Abstract

Penelitian ini adalah Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen (Studi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan). Tujuan dari penelitian ini adalah, mengetahui pengaturan perlindungan hukum konsumen di indonesia, mengetahui pertanggung jawaban para pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami sengketa konsumen, mengetahui peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Metode pengumpulan data menggunakan metode empiris dan normatif, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai sumber dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan, perundang-undangan, internet, modul kuliah, website, blog, artikel di majalah atau koran serta hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan atau sebagai informasi. Kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat adalah Pengaturan perlindungan konsumen merupakan hak, kewajiban dan larangan yang berkaitan dengan konsumen dan pelaku usaha. Maka dirumuskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hal ini menjadikan prinsip- prinsip yang ada di dalam Uundang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai perekat seluruh peraturan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen, dan membentuk satu rangkaian Hukum Perlindungan Konsumen, Adanya hubungan perikatan perjanjian jual beli menggunakan pasal 1313 KUH Perdata antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam memberikan penyelesaian sengketa konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memberikan dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Yang merupakan mengambil keputusan dalam sengketa para pihak, dan bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan para pihak, mendamaikan secara aktif, memberikan saran dan anjuran serta menerangkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
PERLINDUNGAN TERHADAP KLIEN ATAS JASA ADVOKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT Awalding Zai; Foster Darwin Jaya Buulolo; Mhd. Taufiqurrahman; Jaminuddin Marbun
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i2.2791

Abstract

Perlindungan klien dalam jasa hukum dipertimbangkan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003. Penelitian ini menganalisis aspek hukum perlindungan klien atas jasa hukum dalam pengertian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Klien sebagai pihak yang menerima jasa dari pengacara berada pada posisi yang rentan untuk dirugikan dan harus dilindungi. Peran pengacara dalam memberikan bantuan hukum adalah bertindak sebagai pembela untuk membantu terdakwa/terdakwa mencapai keputusan yang adil. Mematuhi Kode Etik Profesi dan Hukum untuk melakukan tindakan hukum lainnya demi kepentingan hukum klien kami. Pelaksanaan Pengayoman kepada kolega terhadap budi hukum yang ditransmisikn oleh penasehat hukum dalam pembelaan perkara yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan standar profesi dan hokum. Peran pengacara dalam memberikan bantuan hukum adalah bertindak sebagai penasihat hukum untuk membantu terdakwa/terdakwa mencapai keputusan yang adil. Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Pengacara secara komprehensif mengatur berbagai ketentuan penting yang mempengaruhi profesional hukum dengan tetap menjaga prinsip kebebasan dan independensi advokat.
Co-Authors . Mhd. Taufiqurrahman Alfonsus Syukur Hadirat Ziliwu Alusianto Hamonagan Alusianto Hamonangan Anugerah Ginting Awalding Zai Berkat Susanto Jaya Ndruru Binsar Halomoan Siburian Halomoan Siburian Dianus Laia Ever Chris Agave S. Meliala Fajarius Harefa Finulius Bu’ulolo Firman Juah Martua Manik Foster Darwin Jaya Buulolo Hendrawan Bu’ulolo Indra Suyugi Sinaga Julianto Daeli Karisman Jaya Ndruru Maurice Rogers Mhf. Taufiqurrahman Mika Uli Sitorus Mirawati Laia Netti Elfrida Sihombing Niken Juni Tessa Ria Shinta Devi Ria Sintha Devi Taufiqurrahman, Mhd. Utusama Ndruru Yarman Yarman Yohana Rista Novita Nainggolan Yosafat Laia Yustrang Gowasa