Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Ilmu Administrasi Ditinjau dari Aspek Espitemologi Febiola Vena Anisa; Azmi Fitrisia; Ofianto Ofianto
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.9008

Abstract

Filsafat manajemen meliputi ontologi, epistemologi dan aksiologi. Perkembangan ilmu manajemen sebagai filsafat lebih lambat daripada pengembangan administrasi sebagai administrasi. Hal ini dikarenakan dipicu oleh keadaan perkembangan kehidupan manusia yang didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara keseluruhan. Namun, perkembangan ilmu manajemen tidak lepas dari perkembangan manajemen sebagai filsafat, karena filsafat manajemen lebih menekankan pada teori-teori yang didasarkan pada filsafat teori kebenaran. Pada saat yang sama, manajemen sebagai ilmu semakin dituntut untuk didasarkan pada kebenaran. dalam implementasinya di setiap tahap pengembangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kebenaran dari perspektif filsafat manajemen. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan tekniknya adalah tinjauan literatur ilmiah. Data sekunder dikumpulkan dengan mencari sumber yang berbeda, yaitu dokumen, buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kebenaran dalam ilmu pengetahuan, yaitu: teori korespondensi, koherensi, pragmatik, sintaksis, semantik, teori performatif dan teori kebenaran agama. Selain itu, ruang lingkup kebenaran ilmiah administratif terdiri dari: kebenaran asli, kebenaran mengungkapkan, kebenaran melihat. Kebenaran bentuk, kebenaran isi, kebenaran konsep dan kebenaran teori.
ANALISIS PENERAPAN BUDAYA KAIZEN PADA SEKTOR PUBLIK Febiola Vena Anisa; Aldri Frinaldi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.1595-1603

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana budaya Kaizen digunakan di sektor publik. Penulis mengidentifikasi konsep Kaizen yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan konteks sektor publik melalui penelitian kualitatif yang dilakukan di berbagai lembaga pemerintah. Temuan analisis menunjukkan bahwa menerapkan budaya Kaizen di sektor publik memiliki sejumlah keuntungan. Pertama-tama, penerapan konsep Kaizen merangsang partisipasi staf dan meningkatkan kebahagiaan kerja. Peningkatan motivasi dan kinerja setiap orang adalah hasil dari ini. Penerapan Kaizen juga meningkatkan prosedur kerja dan mengurangi pemborosan di sektor publik. Peningkatan efektivitas operasional dapat menyebabkan penghematan biaya. Implementasi budaya Kaizen di sektor publik bukan tanpa kesulitan, seperti yang juga ditemukan dalam studi ini. Adopsi lengkap konsep Kaizen terhambat oleh unsur-unsur seperti kekakuan birokrasi, penentangan terhadap perubahan, dan kurangnya sumber daya. Studi ini menyarankan untuk mengambil tindakan strategis untuk mengatasi masalah ini, seperti pembentukan tim Kaizen yang terdiri dari pekerja yang berkomitmen, pelatihan yang sesuai, dan dukungan yang tak tergoyahkan dari manajemen puncak. Selain itu, kolaborasi antara institusi publik dan komersial dapat menjadi cara untuk berbagi keahlian dalam mempraktikkan budaya Kaizen. Kesimpulan makalah ini adalah bahwa sektor publik memiliki peluang besar untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan dengan menganut budaya Kaizen.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYERAHAN ASET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH Anjas Muharman; Syamsir Syamsir; Aldri Frinaldi; Febiola Vena Anisa
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 2 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v10i2.10411

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pengalihan aset milik Kabupaten Kerinci sebagai daerah induk kepada Sungai Penuh sebagai daerah hasil pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Kualitatif sebagai metode yang digunakan dengan pendekatan deskriptif. Hasil yang ditemukan adalah Kabupaten Kerinci masih menggunakan sejumlah besar aset yang seharusnya diserahkan ke Kota Sungai Penuh hingga tahun 2022. Hal ini tentu melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh dan melampaui batas waktu yang seharusnya diberikan paling lambat lima tahun sejak diresmikannya daerah hasil pemekaran. Namun, tidak ada sanksi apapun atas pelanggaran ini. Perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh menjadikan kendala utama pengalihan aset tersebut.