Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Hayatun Hamid
Sekolah Tinggi Hukum (STH) Pasundan Sukabumi
Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN ALAT UKUR TANPA TERA DI KABUPATEN SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Fitria Nita Bella; Hayatun Hamid; Yusman Djalil
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 10 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i10.2022.4056-4064

Abstract

Manusia adalah makhluk sosial yang akan membutuhkan peran serta dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhannya, maka manusia akan melakukan interaksi dengan manusia lain seperti misalnya dengan melakukan aktivitas jual beli. Secara umum jual beli merupakan perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum bagi para pelakunya. Oleh karena itu dalam jual beli haruslah ditemukan kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Kesepakatan yang dicapai antara penjual dan pembeli bukan hanya terkait masalah barang dan harga akan tetapi juga menyangkut masalah satuan berat atau ukuran dari barang yang akan menjadi objek jual beli.Akan menjadi sebuah permasalahan jika alat ukur atau timbangan tidak sesuai dengan komponen standar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal. Metode yang digunakan penulis adalah menggunaan deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi ditengah-tengah msyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.  Adapun hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa Masih banyak pedagang di pasar-pasar yag tersebar di Kabupaten Sukabumi yang masih menggunakan alat ukur yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Metrologi legal,sehingga hal ini dapat memberikan kerugian kepada konsumen.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN HAK TERHADAP NASABAH ASURANSI PRUDENTIAL DI KOTA SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN Cece Suryana; Hayatun Hamid
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.412-421

Abstract

Manusia merupakan makhluk yang akan selalu berusaha untuk memenuhi  berbagai macam kebutuhannya. Berbagai macam usaha dan aktivitas telah manusia lakukan agar dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dalam melakukan aktivitas pekerjaan terkadang manusia dihadapkan dengan berbagai macam resiko seperti kecelakaan, sakit, dan sebagainya. Dalam kondisi demikian tentu manusia memerlukan dana ekstra dikarenakan dalam kondisi tersebut seseorang tiak dapat beraktivitas dengan semestinya. Oleh sebab itu dalam perkembangan jasa keuangan terdapat suatu mekanisme yang disebut dengan asuransi, dimana seseorang dapat memperoleh jaminan berupa finansial manakala orang tersebut mengalami kecelakaan atau sakit. Yang menjadi permasalahan adalah apabila terjadi sengketa antara nasabah engan pihak asuransi terkait proses pengembalian uang nasabah. Hal inilah yang menimpa para nasabah asuransi prudential di Kota Sukabumi yang menuntut pengembalian dana oleh pihak asuransi.Metode penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatannya penulis menggunakan metode yuridis normatif.Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah bahwa pemerintah harus turut serta dalam memberikan perlindungan dan jaminan hak terhadap para nasabah asuransi prudential di Kota Sukabumi dikarenakan para nasabah sangat membutuhkan dama tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka
KAJIAN TEORITIS TERHADAP RENCANA PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA SELAMA 9 TAHUN DIHUBUNGKAN DENGAN KONSEP NEGARA HUKUM DAN PRINSIP DEMOKRASI Dudi Warsudin; Hayatun Hamid
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.%p

Abstract

Berdirinya suatu negara memiliki suatu tujuan untuk dapat  memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang mendiami negara tersebut. Untuk mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat tentu dibutuhkan sistem tata kelola yang baik. Salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan membentuk jabatan-jabatan tertentu dalam rangka memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu jabatan yang dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat adalah jabatan Kepala Desa.            Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar-dasar terkait tata kelola dalam pemerintahan Desa, termasuk dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan masa jabatan Kepala Desa. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur bahwa masa jabatan kepala Desa adalah selama 6 tahun dan maksimal dapat menjabat selama tiga periode. Akan tetapi beberapa waktu kebelakang asosias Kepala Desa seluruh Indonesia menuntut agar masa jabatan Kepala Desa di tambah menjadi 9 tahun dalam satu periode. Hal tersebut menurut pandangan penulis tentu tidak selaras dengan konsep negara hukum dan prinsip demokrasi dikarenakan dalam dua konsep tersebut menyatakan bahwa Suatu jabatan haruslah dibatasi dan tidak boleh terlalu lama untuk menghindari kesewenang-wenangan dan menyalahgunakan kekuasaan.            Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan suatu realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tertentu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.            Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yaitu selama 9 tahun dalam satu periode tentu sangat bertentangan dengan konsep negara hukum dan prinsip demokrasi dikarenakan akan sangat rentan untuk menimbulkan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Co-Authors Cece Suryana Dudi Warsudin Fitria Nita Bella Yusman Djalil