Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KNOWLEDGE CREATION: PERSPECTIVE ON THE HALAL SMEs IN SIDOARJO Muhafidhah Novie; Siti Mahmuda
Eqien - Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 11 No 04 (2022): EQIEN- JURNAL EKONOMI DAN BISNIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi DR KH EZ Mutaqien

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34308/eqien.v11i04.1364

Abstract

This study aims to determine of knowledge creation as perspective on the Halal SMEs in Jabon District, Sidoarjo. To get a clear and structured picture of the phenomenon under study, the research was conducted using a descriptive qualitative method through an ethnomethodological approach. The informants were selected using a purposive sampling technique by considering that the informants are members of the Seaweed SME, namely entrepreneurs (Source Mulyo Cooperative 5758) and red seaweed farmers of Gracilaria sp. The results showed that the knowledge creation as perspective on the Halal Seaweed SMEs in Jabon District, Sidoarjo could be done by applying the SECI Nonaka and Takeuchi models. This model emphasizes the creation of new knowledge in the organization through the conversion of tacit and explicit knowledge with the dimensions of Socialization, Externalization, Combination, and Internalization. This will form a loop that will never stop, and will even expand. Through this continuous process, it is hoped that the differences in understanding between Cooperatives and Farmers regarding the development of seaweed SME will be corrected, resulting in the same agreement on efforts to develop Seaweed SMEs based on knowledge creation perspective.
Model Regresi Weibull pada Data Waktu Rawat Inap Pasien COVID-19 di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Siti Fatimah Khairunnisa; Suyitno Suyitno; Siti Mahmuda
Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi Vol. 19 No. 2 (2023): JANUARY 2023
Publisher : Department of Mathematics, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/j.v19i2.22266

Abstract

The Weibull regression model is a Weibull distribution that is directly influenced by covariates. The Weibull regression model discussed in this study was the Weibull survival and the Weibull hazard regression model. The Weibull regression model in this study was applied to the hospitalization time data of COVID-19 patients from May to September 2021 at the RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. The event of the study is recovery of patient. This study aims to obtain Weibull survival and hazard regression model to the hospitalization time data of Covid-19 patients, to obtain the factors that affect the chance of not recovering (survive) and the recovery rate of Covid-19 patients, and also to interpret Weibull survival and hazard regression models based on the obtained model. In this study, the Maximum Likelihood Estimation (MLE) was used as the parameter estimation method. The closed form of the Maximum Likelihood (ML) estimator cannot be found analytically, and the approximation of ML estimator was found using Newton-Raphson iterative method. Based on the test results, the factors that influence the chance of not recovering and the recovery rate of COVID-19 patients were comorbidities history. The chance of not not recovering (survive) for patients who have a history of comorbidities is greater than the chance of not recovering (survive) for patients who have no history of comorbidities. The recovery rate for COVID-19 patients who have a history of comorbidities is 0,5358 times the recovery rate for patients without a history of comorbidities.
PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI IBU KOTA NEGARA NUSANTARA: PROBLEMATIKA KONSEPTUAL, URGENSI, DAN PELAKSANAAN Muhammad RM Fayasy Failaq; Dimas Adi Prasetiyo; Siti Mahmuda; Mely Noviyanti
Bahasa Indonesia Vol 5 No 1 (2023): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v5i1.994

Abstract

ABSTRAK Terdapat dua persoalan yang mendasari penelitian ini. Pertama, Pasal 13 UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menyatakan di IKN Nusantara hanya akan dilaksanakan Pemilu pada tingkat Nasional, namun dalam PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Pemilu tidak mengatur dapil khusus untuk itu. Kedua, terdapat pertanyaan konseptual untuk Pemilu DPD sebab susunan Pemda IKN yang hanya setingkat provinsi. Persoalan tersebut akan dikaji berdasarkan problematika konseptual, urgensi hadirnya DPD, serta pelaksanaan Pemilu DPD di IKN Nusantara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Bahan hukum dari sumber kepustakaan selanjutnya akan ditelaah secara kualitatif. Kesimpulan penelitian ini, terdapat disparitas konseptual keberadaan DPD di IKN, pada satu sisi strukturnya yang setingkat provinsi tidak bisa dikategorikan sebagai provinsi sebab bukan merupakan daerah otonom. Pada sisi lain, DPD sebagai representasi regional memiliki kinerja untuk mewakili seluruh daerah dalam wilayah Indonesia. Terlepas dari itu, keberadaan DPD untuk dapil IKN memiliki urgensitas, secara umum untuk mewujudkan aspirasi kedaerahan serta secara khusus untuk melakukan kontrol terhadap kinerja Badan Otorita IKN dan Presiden dalam wilayah IKN. Terakhir, sampai diadakan Pemilu DPD di IKN, fungsi aspirasi kedaerahan dilaksanakan oleh Badan Otorita.
PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI IBU KOTA NEGARA NUSANTARA: PROBLEMATIKA KONSEPTUAL, URGENSI, DAN PELAKSANAAN Muhammad RM Fayasy Failaq; Dimas Adi Prasetiyo; Siti Mahmuda; Mely Noviyanti
Bahasa Indonesia Vol 5 No 1 (2023): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v5i1.994

Abstract

ABSTRAK Terdapat dua persoalan yang mendasari penelitian ini. Pertama, Pasal 13 UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menyatakan di IKN Nusantara hanya akan dilaksanakan Pemilu pada tingkat Nasional, namun dalam PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Pemilu tidak mengatur dapil khusus untuk itu. Kedua, terdapat pertanyaan konseptual untuk Pemilu DPD sebab susunan Pemda IKN yang hanya setingkat provinsi. Persoalan tersebut akan dikaji berdasarkan problematika konseptual, urgensi hadirnya DPD, serta pelaksanaan Pemilu DPD di IKN Nusantara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Bahan hukum dari sumber kepustakaan selanjutnya akan ditelaah secara kualitatif. Kesimpulan penelitian ini, terdapat disparitas konseptual keberadaan DPD di IKN, pada satu sisi strukturnya yang setingkat provinsi tidak bisa dikategorikan sebagai provinsi sebab bukan merupakan daerah otonom. Pada sisi lain, DPD sebagai representasi regional memiliki kinerja untuk mewakili seluruh daerah dalam wilayah Indonesia. Terlepas dari itu, keberadaan DPD untuk dapil IKN memiliki urgensitas, secara umum untuk mewujudkan aspirasi kedaerahan serta secara khusus untuk melakukan kontrol terhadap kinerja Badan Otorita IKN dan Presiden dalam wilayah IKN. Terakhir, sampai diadakan Pemilu DPD di IKN, fungsi aspirasi kedaerahan dilaksanakan oleh Badan Otorita.