Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LEARNING ORGANIZATION TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN (Studi Pada Perusahaan Minyak Goreng di Kota Bitung) Tumbel, Tinneke M.; Liando, Daud M.; Rumawas, Wehelmina
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengetahuan dianggap sebagai salah satu aset penting dalam perusahaan, karena dengan pengetahuan perusahaan dapat mengetahui bagaimana kondisi lingkungan perusahaan saat ini, dan memperkirakan bagaimana lingkungan tersebut akan berubah serta bagaimana mengantisipasi dan memanfaatkan perubahan tersebut. Namun, banyak perusahaan belum mengetahui bagaimana memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang ada untuk kepentingan perusahaan. Dalam membangun suatu learning organization, dibutuhkan komitmen dan kesediaan para anggota organisasi untuk terus-menerus belajar dan berubah sesuai dengan perubahan lingkungan, dan hal ini dapat ditunjang oleh gaya kepemimpinan transformasional. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis dan menjelaskan pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasankKerja. 2) menganalisis dan menjelaskan pengaruh learning organization terhadap kepuasan kerja. Lokasi penelitian di Kota Bitung yang terdiri dari 3 Lokasi/Perusahaan Minyak Goreng yaitu: 1) PT. Bimoli, 2) PT. Multi Nabati Sulawesi, dan 3) PT. Agro Makmur Jaya. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 125 responden. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, digunakan teknik proportional random sampling. Data yang telah dijaring dengan kuesioner kemudian diberi nilai dan ditabulasikan untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data regresi berganda. Hasil dari penelitian ini diperoleh epemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja dan learning organization berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja.
PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014) Liando, Daud M.
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi.Memahami faktor-faktor yang mendorong partisipasi masyarakat dalam memilih sangatlah penting untuk diteliti Penelitian ini menggunakan teori dari Robert Dahl yang mengatakan bahwa ukuran sebuah pemilu demokratis adalah adanya Pemilihan umum, Rotasi kekuasaan, Rekrutmen secara terbuka dan Akuntabilitas publik. Untuk memperoleh informasiinformasi dan data sebagai basis analisis persoalan, riset ini menggunakan dua metode, desk study dan field study.Hasil penelitian menyebutkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat sangat dinamis, namun yang menjadi peroslan adalah terkait motivasi. Sebagian besar masyarakat mengakui bahwa ia memilih didorong oleh faktor transaksi dan unsur kedekatan secara emosional. Visi dan misi calon bukan merupakan ukuran dalam memilih.Beberapa hal yang dissarankan dalam penelitian ini adalah UU kepemiluan perlu direvisi terutama terkait dengan persyaratan calon. Selama ini uu belum membatasi mana masyarakat yang layak menjadi calon dan mana yang tidak. Karena tidak ada batasan masyarakat kerap salah memilih atau tidak mau memilih karena tidak menyukai calon-calon yang disodorkan.Penguatan kelembagaan partai politik perlu dilakukan karena mempengaruhi kenerja partai politik dalam melakukan kaderisasi. Kaderisasi yang buruk dari partai politik menyebabkan calon-calon dari parpol minim kualitas sehingga calon tidak bisa menghindari money politik untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih.Kualitas penyelenggara terutama ditingkat panitia ad hoc perlu dimaksimalkan. Terdapat masyarakat yang tidak memberikan suara karena masalah-masalah teknis. Sosialisasi KPU kepada masyarakat perlu digiatkan pula. Banyak yang tidak memilih karena tidak terdaftar dalam DPT atau tidak mendapat informasi yang jelas terkait kewajiban pemilih. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa masyarakat harus menerima undangan sebagai syarat untuk mencoblos.Kata Kunci: Pemilu, Pemilih, motivasi, caleg,
Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Sistem Noken Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Kecamatan Mbua Kabupaten Nduga Elopere, Samuel; Pati, Agustinus B.; Liando, Daud M.
AGRI-SOSIOEKONOMI Vol. 19 No. 1 (2023): Agri-Sosioekonomi
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35791/agrsosek.v19i1.46897

Abstract

The purpose of this study is how is the political participation of the community in the Noken System for the 2019 Legislative Elections in Nduga Regency, in particular the Mbua District. The research was conducted for 2 (two) months, from February to March 2022 at the Mbua District Office. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data obtained from primary data and secondary data through observation, interviews, and literature or documentary studies. The focus of this research is the political participation of the people in the tradition of the 2019 legislative election noken system, Mbua District, Nduga Regency. Based on the conclusions of this study, it is a challenge in itself that the Nduga Regency has just been formed so that the membership is still new and of course inexperienced in the political world, which means very little experience as active participation in elections.
The Existence of the State Civil Apparatus Information System (SIASN) in the Process of Determining the Decree on Promotion of Civil Servants in Agencies in the Work Area of the Regional Office XI BKN Manado Marasut, Yulita Anuumbulan; Liando, Daud M.; Monintja, Donald K.
Journal of Public Representative and Society Provision Vol. 4 No. 2 (2024): Journal of Public Representative and Society Provision
Publisher : Pusat Studi Pembangunan dan Pemberdayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55885/jprsp.v4i2.489

Abstract

Building an integrated electronic-based government system in personnel management is very important today. Transformation of the personnel management service process based on information technology is a mandate from the Regulation of the Head of BKN Number 20 of 2008 concerning the Personnel Service Application System (SAPK). Proposals for promotion are one form of service that is currently carried out through SAPK. The Regional Office XI BKN Manado has the responsibility in the process of determining the decision letter for the promotion of Civil Servants. This study was conducted to describe the existence of SIASN in the timeliness of determining the decision letter for the promotion of Civil Servants at Agencies in the Work Area of ​​the Regional Office XI BKN Manado and what aspects cause delays in determining the decision letter for the promotion of Civil Servants. By using a qualitative design, it was found that there were slight weaknesses in the criteria for bureaucratic compliance (compliance) which can be seen from the delay in the signing stage of the decision letter for the promotion by the authorized official even though the SIASN operator had tried to be on time. The delay in signing the SKKP, although not caused by the dysfunction of the SIASN system, this obstacle still has a significant impact on the credibility of SIASN as a system designed to accelerate the promotion process.
NETRALITAS MEDIA MASSA BERBASIS ONLINE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MANADO TAHUN 2020 Rahim , Claudia; Niode, Burhan; Pati, Agustinus B.; Liando, Daud M.; Mamentu, Michael
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.24692

Abstract

Media massa memiliki peran penting dalam pesta demokrasi di Indonesia. Melalui informasi yang disebarluaskan, media massa bisa memengaruhi masyarakat untuk pro aktif dalam mendukung terciptanya sistem demokrasi melalui pemilihan umum yang sesuai dengan amanat undang-undang yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kehadiran media massa berbasis online memudahkan masyarakat mengakses informasi. Apalagi, pada gelaran pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado Tahun 2020 dilakukan pada kondisi bencana nonalam Covid-19. Sehingga, penyelenggara pemilu membatasi kampanye tatap muka dan memberi kesempatan pada setiap pasangan calon untuk melakukan kampanye dengan mamanfaatkan media online maupun media sosial. Di tengah era yang menuntut informasi serba cepat, media online lokal di Kota Manado pun memanfaatkan momen ini untuk gencar mempublikasikan gelaran pesta demokrasi. Namun, meski dituntut harus cepat menyajikan informasi, media massa wajib mengedepankan profesionalisme dengan bersikap netral penyajian berita yakni memenuhi unsur keberimbangan, ketidakberpihakan, keadilan atau kejujuran, dan objektivitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah media online lokal yakni Sulut Online dan Berita Manado menjaga netralitas pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado Tahun 2020. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian analisis isi untuk mengetahui apakah dua media online tersebut bersikap netral pada selang waktu Oktober hingga November 2020, dimana pada bulan tersebut merupakan masa kampanye yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan umum. Dari hasil yang didapati peneliti, ditemukan bahwa kedua media tersebut tidak bersikap netral pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado Tahun 2020. Hal itu ditunjukkan melalui porsi berita yang diberikan hingga judul dan isi berita dimuat oleh kedua media tersebut. Peneliti juga menemukan adanya dua faktor yang memengaruhi ketidaknetralan media, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni pengaruh kekuasaan dari pemilik hingga pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan. Sementara faktor eksternal yakni tekanan dan intimidasi pengiklan atau klien bisnis media tersebut. Melihat fakta ini, diharapkan ada langkah kebijakan dari Dewan Pers, eksekutif dan legislatif untuk mengatur kembali tata kelola media massa di Indonesia agar demokrasi bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku dan diakui dunia internasional.