Garuda - Garba Rujukan Digital

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI DESA AMONGENA 3 KECAMATAN LANGOWAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA Agustinus B. Pati, Cherrysta T. Korua, Arpi R. Rondonuwu,
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Repository
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Menghadapi masalah penyebaran covid 19 yang terjadi sekarang ini masyarakat memerlukan peran kepemimpinan yang mumpuni dalam mengatasi kebebalan sebagian masyarakat terhadap penerapan protocol kesehatan. Hal ini juga yang dihadapi oleh desa Amongena 3, dimana masih adanya masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah pusat. Dengan menggunakan metode kualitatif(Juliansyah Noor, 2012) penelitian ini akan mengkaji kepemimpinan Kepala Desa dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Desa Amongena 3 Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Peran kepemimpinan akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George R. Terry (dalam Toha, 2007) tentang kepemimpinan. Temuan penelitian menggambarkan terkait dengan, dalam mempengaruhi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah yang telah ditetapkan, Hukum Tua mengalami hambatan akan kurangnnya kesadaran masyarakat tentang bahayanya virus covid-19. Pemerintah desa berupaya agar masyarakat desa mentaati protokol kesehatan yang ada agar virus Covid-19 tidak menyebar di desa Amongena 3. Jika dilihat kepemimpinan Hukum Tua dirasa cukup baik, dalam hal memotivasi perilaku masyarakat desa Amongena 3 kepala desa menerapkan langkah-langkah yang harus ditaati oleh masyarakat desa Amongena 3 agar masyarakat terhindar dari paparan virun Covid-19 dan virus Covid-19 tidak menyebar di desa Amongena 3. Selain itu Hukum Tua mengupayakan untuk selalu memberikan pengumuman baik di pengeras suara dan acara suka ataupun duka yang ada di desa Amongena 3 guna mempengaruhi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan di segala aktivitas yang akan dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19 di desa Amongena 3. Â Kata kunci : Kepemimpinan, Pandemi Covid-19Â Â Â ABSTRACTFacing the problem of the spread of covid 19 that is happening now, the community needs a capable leadership role in overcoming the ignorance of some people towards the application of health protocols. This is also the case with Amongena 3 village, where there are still people who do not implement health protocols in accordance with the recommendations of the central government. Using a qualitative method (Juliansyah Noor, 2012) this study will examine the leadership of the Village Head in dealing with the Covid-19 pandemic in Amongena 3 Village, East Langowan District, Minahasa Regency. The role of leadership will be studied using the approach proposed by George R. Terry (in Toha, 2007) about leadership. The research findings illustrate that in influencing the community to implement health protocols in accordance with government recommendations that have been set, the Old Law is experiencing obstacles to the lack of public awareness about the dangers of the covid-19 virus. The village government is trying to make the village community obey the existing health protocols so that the Covid-19 virus does not spread in the Amongena village 3. If you look at the leadership of the Old Law, it seems quite good, in terms of motivating the behavior of the Amongena village community, the village head applies steps that must be obeyed by the village community. Amongena 3 village community so that the community is protected from exposure to the Covid-19 virus and the Covid-19 virus does not spread in Amongena 3 village. In addition, the Old Law strives to always give announcements both on loudspeakers and happy and sad events in Amongena 3 village in order to influencing the community to apply health protocols in all activities that will be carried out in order to prevent the spread of the Covid-19 virus in the village of Amongena 3.Â Keywords: Leadership, Covid-19 PandemicKEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI DESA AMONGENA 3 KECAMATAN LANGOWAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA

EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 DI KOTA MANADO (Analisis Strategi Yang Dilakukan KPU Kota Manado Dalam Sosialisasi Pilwako Kota Manado) Wiesje Wilar, Siti Aisyah Maulidah, Agustinus B. Pati,
JURNAL POLITICO Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Manado pada tahun 2020, merupakan pelaksanaan Pilwako yang unik karena belum pernah terjadi pada pelaksanaan Pilwako-Pilwako sebelumnya. Hal itu terjadi karena pelaksanaan Pilwako Kota Manado tahun 2020 ketika itu, sama dengan terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia yaitu dilaksanakan di tengah wabah pandemi Covid 19. Keadaan tersebut pada kenyataannya menyebabkan banyaknya kendala yang dihadapi oleh para penyelenggaran khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini mengkaji pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Kota Manado pada tahun 2020. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan Pilwako Kota Manado tahun 2020 di saat masa Pandemi Covid 19. Temuan penelitian menggambarkan bahwa pada pelaksanaan sosialisasi Pilwako yang dilakukan oleh KPU Kota Manado dilakukan melalui beberapa strategi, diantaranya adalah strategi rasionalisasi khusus yang diperuntukan bagi pemilih muda, dan strategi bujukan bagi pemilih umum.Â Kata Kunci: Evaluasi; Pilwako; Strategi; SosialisasiÂ Â ABSTRACTThe election of the Mayor and Deputy Mayor (Pilwako) of Manado in 2020 is a unique election for Wako because it has never happened before in the previous Pilwako-Pilwako. This happened because the implementation of the 2020 Manado City Election at that time, was the same as in several other regions in Indonesia, namely in the midst of the Covid 19 pandemic. This situation actually caused many obstacles faced by the organizers, especially the General Election Commission (KPU). . Using a qualitative method, this article examines the implementation of the election of the Mayor and Deputy Mayor (Pilwako) of the City of Manado in 2020. This study focuses on how the strategy is carried out by the General Election Commission (KPU) of the City of Manado in disseminating the implementation of the Election of Mayor of Manado City in 2020 in during the Covid 19 Pandemic. The research findings illustrate that the implementation of the socialization of the Election for Mayoral Election carried out by the Manado City KPU was carried out through several strategies, including a special rationalization strategy intended for young voters, and a persuasion strategy for general voters.Â Keywords: Evaluation; Election; Strategy; Socialization

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI DESA AMONGENA 3 KECAMATAN LANGOWAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA Agustinus B. Pati, Cherrysta T. Korua Arpi R. Rondonuwu
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Menghadapi masalah penyebaran covid 19 yang terjadi sekarang ini masyarakat memerlukan peran kepemimpinan yang mumpuni dalam mengatasi kebebalan sebagian masyarakat terhadap penerapan protocol kesehatan. Hal ini juga yang dihadapi oleh desa Amongena 3, dimana masih adanya masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah pusat. Dengan menggunakan metode kualitatif (Juliansyah Noor, 2012) penelitian ini akan mengkaji kepemimpinan Kepala Desa dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Desa Amongena 3 Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Peran kepemimpinan akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George R. Terry (dalam Toha, 2007) tentang kepemimpinan. Temuan penelitian menggambarkan terkait dengan, dalam mempengaruhi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah yang telah ditetapkan, Hukum Tua mengalami hambatan akan kurangnnya kesadaran masyarakat tentang bahayanya virus covid-19. Pemerintah desa berupaya agar masyarakat desa mentaati protokol kesehatan yang ada agar virus Covid-19 tidak menyebar di desa Amongena 3. Jika dilihat kepemimpinan Hukum Tua dirasa cukup baik, dalam hal memotivasi perilaku masyarakat desa Amongena 3 kepala desa menerapkan langkah-langkah yang harus ditaati oleh masyarakat desa Amongena 3 agar masyarakat terhindar dari paparan virun Covid-19 dan virus Covid-19 tidak menyebar di desa Amongena 3. Selain itu Hukum Tua mengupayakan untuk selalu memberikan pengumuman baik di pengeras suara dan acara suka ataupun duka yang ada di desa Amongena 3 guna mempengaruhi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan di segala aktivitas yang akan dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19 di desa Amongena 3.Â Kata kunci : Kepemimpinan, Pandemi Covid-19Â Â ABSTRACTFacing the problem of the spread of covid 19 that is happening now, the community needs a capable leadership role in overcoming the ignorance of some people towards the application of health protocols. This is also the case with Amongena 3 village, where there are still people who do not implement health protocols in accordance with the recommendations of the central government. Using a qualitative method (Juliansyah Noor, 2012) this study will examine the leadership of the Village Head in dealing with the Covid-19 pandemic in Amongena 3 Village, East Langowan District, Minahasa Regency. The role of leadership will be studied using the approach proposed by George R. Terry (in Toha, 2007) about leadership. The research findings illustrate that in influencing the community to implement health protocols in accordance with government recommendations that have been set, the Old Law is experiencing obstacles to the lack of public awareness about the dangers of the covid-19 virus. The village government is trying to make the village community obey the existing health protocols so that the Covid-19 virus does not spread in the Amongena village 3. If you look at the leadership of the Old Law, it seems quite good, in terms of motivating the behavior of the Amongena village community, the village head applies steps that must be obeyed by the village community. Amongena 3 village community so that the community is protected from exposure to the Covid-19 virus and the Covid-19 virus does not spread in Amongena 3 village. In addition, the Old Law strives to always give announcements both on loudspeakers and happy and sad events in Amongena 3 village in order to influencing the community to apply health protocols in all activities that will be carried out in order to prevent the spread of the Covid-19 virus in the village of Amongena 3.Â Keywords: Leadership, Covid-19 Pandemic

EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 DI KOTA MANADO (Analisis Strategi Yang Dilakukan KPU Kota Manado Dalam Sosialisasi Pilwako Kota Manado) Wiesje Wilar, Siti Aisyah Maulidah, Agustinus B. Pati,
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i1.42658

Pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Manado pada tahun 2020, merupakan pelaksanaan Pilwako yang unik karena belum pernah terjadi pada pelaksanaan Pilwako-Pilwako sebelumnya. Hal itu terjadi karena pelaksanaan Pilwako Kota Manado tahun 2020 ketika itu, sama dengan terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia yaitu dilaksanakan di tengah wabah pandemi Covid 19. Keadaan tersebut pada kenyataannya menyebabkan banyaknya kendala yang dihadapi oleh para penyelenggaran khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini mengkaji pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Kota Manado pada tahun 2020. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan Pilwako Kota Manado tahun 2020 di saat masa Pandemi Covid 19. Temuan penelitian menggambarkan bahwa pada pelaksanaan sosialisasi Pilwako yang dilakukan oleh KPU Kota Manado dilakukan melalui beberapa strategi, diantaranya adalah strategi rasionalisasi khusus yang diperuntukan bagi pemilih muda, dan strategi bujukan bagi pemilih umum.Â Kata Kunci: Evaluasi; Pilwako; Strategi; SosialisasiÂ Â ABSTRACTThe election of the Mayor and Deputy Mayor (Pilwako) of Manado in 2020 is a unique election for Wako because it has never happened before in the previous Pilwako-Pilwako. This happened because the implementation of the 2020 Manado City Election at that time, was the same as in several other regions in Indonesia, namely in the midst of the Covid 19 pandemic. This situation actually caused many obstacles faced by the organizers, especially the General Election Commission (KPU). . Using a qualitative method, this article examines the implementation of the election of the Mayor and Deputy Mayor (Pilwako) of the City of Manado in 2020. This study focuses on how the strategy is carried out by the General Election Commission (KPU) of the City of Manado in disseminating the implementation of the Election of Mayor of Manado City in 2020 in during the Covid 19 Pandemic. The research findings illustrate that the implementation of the socialization of the Election for Mayoral Election carried out by the Manado City KPU was carried out through several strategies, including a special rationalization strategy intended for young voters, and a persuasion strategy for general voters.Â Keywords: Evaluation; Election; Strategy; Socialization

Upaya Pemerintah Sulawesi Utara Dalam Meningkatkan Ekspor Di Masa Pandemi Covid 19 Manus, Tasya Abigail Brigitta; Pati, Agustinus B.; Rengkung, Franky
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i4.45262

Artikel ini mengkaji upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sulawesi Utara (Sulut) khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut dalam meningkatkan ekspor dimasa pandemi Covid 19. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif kajian akan mengidentifikasi berbagai upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut serta berbagai hambatan yang ditemui. Hasil penelitian menggambarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut dalam meningkatkan ekspor, melakukan beberapa upaya diantaranya menjalin hubungan yang baik dengan instansi-instansi vertical maupun horizontal, dan kepada para calon eksportir pemerintah memberikan pelatihan dan mengedukasi mengenai kondisi perdagangan internasional saat ini. Selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerapkan sistem online sehingga pengurusan administrasi dan sertifikat lebih efisien, serta ikut membantu dan memfasilitasi teknis industri pengolahan maupun pendistribusian melalui subsidi pemerintah. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan terbukti nilai eskpor Sulawesi Utara selama masa pandemi terus meningkat walaupun dalam praktiknya tak luput dari kendala-kendala yang ada, seperti diberlakukannya lockdown dan persediaan konteiner yang terbatas. Kata Kunci: Upaya Pemerintah; Ekspor; Pandemi Covid 19 ABSTRACT This article examines the efforts made by the local government of North Sulawesi (North Sulawesi), especially the North Sulawesi Industry and Trade Service in increasing exports during the Covid 19 pandemic. Using qualitative methods and a descriptive approach the study will identify various efforts made by the North Sulawesi Industry and Trade Service and various obstacles found. The results of the study illustrate that the North Sulawesi Industry and Trade Service in increasing exports, has made several efforts including establishing good relations with vertical and horizontal agencies, and to prospective exporters the government provides training and educates about the current conditions of international trade. In addition, the Department of Industry and Trade implements an online system so that administrative and certificate arrangements are more efficient, as well as assisting and facilitating technical processing and distribution industries through government subsidies. With the policies implemented, it is evident that the value of North Sulawesi's exports during the pandemic has continued to increase, even though in practice it has not been spared from existing constraints, such as the imposition of a lockdown and limited container supplies. Keywords: Government Efforts; Export; Covid 19 pandemic

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Rompas , Alfredo Markus; Pati, Agustinus B.; Posumah, Daisy
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i1.46870

Penelitian ini mengkaji tentang partisipasi masyarakat Desa Malola Kecamatan Kemelembuai Kabupaten Minahasa Selatan dalam proses perencanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif dengan fokus penelitian pada hal-hal yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam perencanaan pembangunan di Desa Malola Kecamatan Kumelembuai. Temuan penelitian menggambarkan partisipasi politik masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa Malola terbukti masih sangat kurang yang di sebabkan oleh beberapa hal di antaranya kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya ikut terlibat dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang bersikap apatis atau tidak peduli sehingga sulit meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan karena waktu mereka digunakan untuk menafkahi keluarga. Penyebab lain adalah faktor ekonomi masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik. Perencanaan dari atas kebawah (top down planning) masih mendominasi perencanaan pembangunan di tingkat paling bawah atau tingkat desa, sehingga menyebabkan timbul rasa kejenuhan dari masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa. Selain itu apirasi dari masyarakat desa hanya sedikit yang terakomodir dan sedikit pula yang terealisasi. Kata Kunci: Partisipasi; Perencanaan; Pembangunan ABSTRACT This study examines the participation of the people of Malola Village, Kemelembuai District, South Minahasa Regency in the development planning process. This study uses a qualitative method with a research focus on matters related to people's political participation and the factors that influence political participation in development planning in Malola Village, Kumelembaai District. The research findings illustrate that community political participation in development planning in Malola village is evidently still lacking which is caused by several things including the lack of outreach from the village government to provide an understanding to the community that it is important to be involved in making development planning decisions. In addition, there are still people who are apathetic or indifferent, making it difficult for them to take the time to participate in decision-making because their time is used to provide for their family. Another cause is the economic factors of society which also greatly influence the level of political participation. Planning from the top down (top down planning) still dominates development planning at the lowest level or the village level, causing a feeling of boredom from the community to participate in village development planning. In addition, only a few aspirations from the village community were accommodated and few were realized. Keywords: Participation; Planning; Development

Pendidikan Politik Generasi Milenial Melalui Organisasi Sayap Partai: Studi Kasus Liga Mahasiswa Nasdem Sulut Ering, Jandry Yosua Jouke; Pati, Agustinus B.; Rengkung, Franky
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i2.47665

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi implementasi pendidikan politik yang dilakukan oleh Liga Mahasiswa Nasdem Sulawesi Utara dalam upaya meningkatkan pemahaman politik generasi milenial di Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, obersvasi, wawancara kepada informan dan melakukan focus group discussion. Penelitian ini menunjukan bahwa dalam melaksanakan konsep pendidikan politik yang ada, Liga Mahasiswa Nasdem Sulut melakukan beberapa strategi antara lain; penguatan peran tokoh politik, penguatan kelembahaan melalui pengembangan SDM, efesiensi ruang penidikan politik dan optimalisasi peran mahasiswa sebagai kaum intelektual. Pada penerapan strategi-strategi tersebut ditemui kendala antara lain kondisi geografis yang kurang memungkinkan untuk mengumpulkan seluruh anggota dalam satu kegiatan. Kemudian kurangnya penjabatan kegiatan di tingkat kabupaten/kota menyebabkan target penerapan konsep pendidikan politik yang ada kurang optimal. Kata kunci: Pendidikan Politik; Milenial; Organisasi Sayap Partai ABSRTACT This study aims to determine the implementation strategy of political education carried out by the Liga Mahasiswa Nasdem Sulut in an effort to increase political understanding of the millennial generation in North Sulawesi. This research was conducted using qualitative methods with a descriptive approach. Data collection is carried out through documentation studies, observations, interviews with informants and conducting focus group discussions. This research shows that in implementing the existing political education concept, the Liga Mahasiswa Nasdem Sulut carried out several strategies, including; strengthening the role of political figures, strengthening valleys through human resource development, efficiency of political education space and optimizing the role of students as intellectuals. In the implementation of these strategies, obstacles were encountered, including geographical conditions that were less likely to gather all members in one activity. Then the lack of activity positioning at the district / city level causes the target of implementing the existing political education concept to be less than optimal. Key words: Political Education; Milennial; Wings Party Organization

Peran Indonesia Dalam Menangani Konflik Etnis Rohingya Di Myanmar Dengah, Keisya Nikita; Pati, Agustinus B.; Rengkung, Franky R. D
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i2.47670

Artikel ini mengkaji tentang bagaimana peran Indonesia dalam menangani konflik etnis yang terjadi di Myanmar. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini akan melihat apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Myanmar antara etnis Rohingya yang adalah etnis minoritas yang ada di Mayanmar dengan etnis Rakhine yang adalah etnis mayoritas. Dari hasil penelitian tergambar bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan banyak hal dalam membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Myanmar khususnya terkait dengan kasus yang di alami oleh Etnis Rohingya. Adapun cara yang dilakukan diantaranya adalah dengan cara musyawarah atau memanfaatkan jalur hubungan diplomatik dengan pemerintah Myanmar, untuk meminta kepada pemerintah Myanmar agar permasalahan ini segera dihentikan. Selain itu, dalam membantu para pengungsi yang berada di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menampung dan memenuhi kebutuhan dasar pengungsi dengan cukup baik walaupun pemerintah Indonesia tidak dapat memberikan status pengungsian karena Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi 1951. Memang upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia belum sepenuhnya dapat memenuhi hak-hak dari para pengungsi etnis Rohingya, dan menyelesaikan konflik yang terjadi di Myanmar secara komprehensif. Kata Kunci: Peran; Indonesia; Etnis Rohingya ABSTRACT This article examines the role of Indonesia in dealing with ethnic conflicts that occurred in Myanmar. By using a qualitative research method, this research will look at what the Indonesian government is doing in an effort to help resolve the conflict that occurred in Myanmar between the Rohingya ethnicity who is an ethnic minority in Mayanmar and the ethnic Rakhine who is the majority ethnicity. From the results of the research, it is illustrated that the Indonesian government has tried to do many things to help resolve the conflicts that occurred in Myanmar, especially in relation to the cases experienced by the Rohingya ethnic group. The methods used include deliberations or utilizing diplomatic relations with the Myanmar government, to ask the Myanmar government to stop this problem immediately. In addition, in helping refugees who are in Indonesia, the Government of Indonesia has accommodated and fulfilled the basic needs of refugees quite well even though the Indonesian government cannot grant refugee status because Indonesia is not a country that ratified the 1951 Convention. Indeed, the efforts made by the Indonesian government have not been fully can fulfill the rights of Rohingya ethnic refugees, and comprehensively resolve the conflict that occurred in Myanmar. Keywords: Role; Indonesia; Rohingya ethnicity

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik : (Studi di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Manado) Sangkop, Paul Rudolf; Pati, Agustinus B.; Egeten, Maxi M.
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i3.50241

ABSTRAK Artikel ini mengkaji bagaimana implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif, kajian ini akan memfokuskan pada apa saja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Infoprmatika Kota Manado dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Manado. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards George (2003), tentang Implementasi Kebijakan Publik. Menurut Edward III, syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, ada empat variabel yang harus diperhatikan: Komunikasi (communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure). Ke empat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dari variabel informasi, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado dapat dikatakan belum memadai, variabel sumber daya yang masih kurang, demikian juga jika dilihat dari variabel disposisi yang belum memadai. Sedangkan dari variabel struktur birokrasi sudah dapat dikatakan sudah cukup baik. Dan untuk saran perbaikan memang masih banyak yang perlu diperbaiki maupun ditingkatkan diantaranya bagaimana meningkatkan kualitas petugas, maupun keterbukaan yang dilakukan oleh dinas sendiri. Kata Kunci : Implementasi; Kebijakan; Keterbukaan Informasi Publik; Kota Manado ABSTRACT This article examines how the implementation of the Public Information Disclosure policy was carried out by the Manado City Communication and Information Service to improve the quality of service to the public. By using qualitative methods, this study will focus on what the Office of Communication and Information Technology of Manado City does in implementing public information disclosure policies in Manado City. The study was conducted using the approach put forward by Edwards George (2003), regarding the Implementation of Public Policy. According to Edward III, the conditions for successful policy implementation are four variables that must be considered: communications, resources, attitudes and bureaucratic structures. These four factors must be implemented simultaneously because they have a close relationship with each other. The research findings illustrate that from the information variable, the implementation of the public information disclosure policy carried out by the Office of Communication and Informatics of the City of Manado can be said to be inadequate, the resource variable is still lacking, as well as when viewed from the disposition variable which is inadequate. Meanwhile, from the bureaucratic structure variable, it can be said that it is quite good. And as for suggestions for improvement, there is still much that needs to be improved or improved, including how to improve the quality of officers, as well as the transparency that is carried out by the agency itself. Keywords: Implementation; Policy; Public Information Disclosure; Manado City

Tata Kelola Pemilihan Umum Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Rondonuwu, Intan R.T; Pati, Agustinus B.; Rengkung, Franky R.D.
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i3.50246

ABSTRAK Sesuai data yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tomohon pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 terdapat sebanyak 680 penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih. Namun, sebagian diantaranya tidak ikut memilih dengan berbagai macam alasan. Problematika tata kelola pemilu, tidak hanya persoalan administrasi semata akan tatapi mencakup 3 (tiga) aspek yang sangat menentukan yaitu peraturan, pengaplikasian aturan, dan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pemilihan. Artikel ini mengkaji bagaimana tata kelola pemilihan umum yang dilakukan oleh KPUD Kota Tomohon pada Pilkada tahun 2020 terkait dengan penjaminan hak bagi para penyandang disabilitas di Kota Tomohon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian menggambarkan berbagai strategi yang telah dilakukan oleh KPUD Kota Tomohon yang diawali dari proses pendataan, sosialisasi hingga pada pelaksanaan pencoblosan, telah berjalan baik, dan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur. Memang diakui masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya misalnya bagi penyadang disabilitas tuna netra, dimana belum tersedianya kertas suara yang bertulisan huruf braile, selain masih terdapat beberapa lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum ramah bagi para penyandang disabilitas yang disebabkan dari ketersediaan personil dan dana yang terbatas. Kata Kunci: Tata Kelola; Disabilitas; Komisi Pemilihan Umum ABSTRACT According to data held by the Tomohon City Regional General Election Commission (KPUD), during the 2020 Regional Head Elections (Pilkada) there were 680 persons with disabilities who had the right to vote. However, some of them did not vote for various reasons. Election governance problems, not only administrative matters, but also include 3 (three) very decisive aspects, namely regulations, application of rules, and resolution of problems that occur in elections. This article examines how the governance of the general election conducted by the KPUD of Tomohon City in the 2020 Pilkada is related to guaranteeing the rights of persons with disabilities in Tomohon City. This study uses a qualitative method. The research findings illustrate the various strategies that have been carried out by the KPUD of Tomohon City, starting from the data collection process, socialization to the implementation of the voting, which have gone well, and are in accordance with the governing legislation. It is acknowledged that there are still a number of things that need attention, including for example for persons with visual impairments, where ballot papers written in Braille are not yet available, besides that there are still several polling stations (TPS) that are not yet friendly for persons with disabilities due to the availability limited personnel and funds. Keywords: Governance; Disability; General Election Commissions

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search