Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal jurnal ilmiah hospitality
Suryaningsih Suryaningsih
STISIP Imam Bonjol, Padang
Arts Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN HUKUM DEPONERING OLEH JAKSA AGUNG DALAM PEMBERHENTIAN PERKARA TINDAK PIDANA DI INDONESIA Rianda Prima Putri; Suryaningsih Suryaningsih
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No. 2 Edisi 1 Januari 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.678 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v5i2.1148

Abstract

The purpose of this study is to see the Attorney General's authority in setting aside cases in the public interest. Attorney General has duties and authorities putting aside matters in the public interest. However, the law means that the principle of opportunity is still too narrow. This research uses normative legal research. The results showed that only the Attorney General was authorized to set aside cases in the public interest. Then the public interest is interpreted too narrowly, namely the interests of the state and society. This is the deciding consideration whether or not criminal cases can be set aside, so that in practice it is rarely done, because in Indonesia it is more concerned with developing policies. Article 35 letter c of the Prosecutor's Law in its explanation explains that the intended public interest is the interest of the nation and state and / or the interests of the wider community. Thus, the manifestation of public interest is the interest of the nation and state or the interests of the wider community or the interests of the nation and state as well as the interests of the wider community at once. The instructions that should have shed some light on their roles turn into points of concern for establishing what is in the public interest. The interpretation of the interests of the nation and state or the interests of the wider community as an embodiment of the public interest is left entirely to the Attorney General by sticking to the mandate of the Prosecutor's Law, which must heed the suggestions and opinions of the state power agencies that are related to the matter to be dismissed. With regard to this issue, the granting of deponering must be careful, lest there be any overlap.Keywords: Deponering, Attorney General, Criminal Acts, Indonesia.
URGENSI PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL KEWILAYAHAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA T. Fahrul Gafar; Santi Octavia; M. Fajar Anugerah; Zamhasari Zamhasari; Mendra Wijaya; Suryaningsih Suryaningsih
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 2: Desember 2022 (in Press)
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i2.2474

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tata Kelola Jabatan Fungsional Pamong Kewilayahan dan Jabatan Fungsional Pamong Kecamatan dari perspektif regulasi serta urgensi terhadap pentingnya pengintegrasian Jabatan Fungsional tersebut dari sisi filosofis, sosiologis dan yuridis. Perlunya penyederhanaan birokrasi dapat dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di lingkungan instansi pemerintahan. Disisi lain, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan bukan saja sebagai pengampu terhadap beberapa kewenangan Kabupaten/Kota; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemeritahan di tingkat desa; namun juga besarnya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik, sehingga Pemerintah Kecamatan harus siap dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualifikasi, ahli dan terampil yang dapat dipenuhi melalui pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu. Hasil peneltian menunjukkan bahwa, berdasarkan regulasi yang ada serta tinjauan dari sisi filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi dasar secara akademis dan praktis, maka perlu dan penting untuk membentuk Jabatan Fungsional Kewilayahan (JFK) sebagai hasil dari pengintegrasian Jabatan Fungsional Pamong Kewilayahan dan Jabatan Fungsional Pamong Kecamatan, sehingga Jabatan Fungsional Kewilayahan (JFK) tidak hanya bertugas dan berfungsi dalam pengelolaan wilayah, namun juga sebagai pendukung optimalisasi kinerja organisasi Pemerintah Kecamatan.
Co-Authors M. Fajar Anugerah Mendra Wijaya Putri, Rianda Prima Santi Octavia T. Fahrul Gafar Zamhasari, Zamhasari