p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pariwisata
Santi Octavia
STIE Manajemen Bisnis Indonesia, Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU BIDANG PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN BIDANG PAMONG KEWILAYAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Zamhasari Zamhasari; Santi Octavia; M. Fajar Anugerah; Tengku Fahrul Gafar; Suryaningsih Suryaningsih
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 2: Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i2.2473

Abstract

Reformasi birokrasi merupakan bagian dari program prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2019 – 2024. Percepatan Pembentukan beberapa Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Jenderal Bina Adminstrasi Kewilayahan perlu dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan merekomendasikan tata kelola Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) bidang Pembinaan Administrasi dan bidang Pamong Kewilayahan serta penjabaran tugas jabatan dan uraian kegiatan serta hasil kerja JFT tersebut guna pencapaian target komponen pekerjaan pada lingkup Direktorat Jenderal Bina Adminstrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena dan menganalisa Jabatan Fungsional bidang Pembinaan Administrasi dan bidang Pamong Kewilayahan. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Jabatan Fungsional Tertentu bidang Pembinaan Administrasi merupakan jabatan keahlian dan/ atau keterampilan di bidang penyelenggaraan wilayah secara administratif dan fungsional, dengan cakupan tugas yang terpadu, saling terkait dan merepresentasikan pelaksanaan tugas serta fungsi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang dibina oleh Kementerian Dalam Negeri; Jabatan Fungsional Tertentu bidang Pamong Kewilayahan merupakan jabatan keahlian dan/ atau keterampilan di bidang pengelolaan wilayah, meliputi Penataan Wilayah, Kelembagaan Wilayah, Pengembangan Wilayah dan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Wilayah; Terkait tugas jabatan dan uraian kegiatan serta hasil kerja JFT guna pencapaian target komponen pekerjaan pada lingkup Direktorat Jenderal Bina Adminstrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dilakukan melalui beberapa tahapan, salah satunya dengan merevisi Naskah akademik mencakup hal terkait: Klasifikasi Jabatan; Jenjang Jabatan; Tugas Jabatan dan Kedudukan Jabatan; Uraian Kegiatan dan Hasil Kerja Kegiatan; Standar Kompetensi; Pelatihan dan Uji Kompetensi; Formasi Jabatan Fungsional Bidang Pembinaaan Administrasi dan Bidang Pamong Kewilayahan
URGENSI PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL KEWILAYAHAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA T. Fahrul Gafar; Santi Octavia; M. Fajar Anugerah; Zamhasari Zamhasari; Mendra Wijaya; Suryaningsih Suryaningsih
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 2: Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i2.2474

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tata Kelola Jabatan Fungsional Pamong Kewilayahan dan Jabatan Fungsional Pamong Kecamatan dari perspektif regulasi serta urgensi terhadap pentingnya pengintegrasian Jabatan Fungsional tersebut dari sisi filosofis, sosiologis dan yuridis. Perlunya penyederhanaan birokrasi dapat dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di lingkungan instansi pemerintahan. Disisi lain, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan bukan saja sebagai pengampu terhadap beberapa kewenangan Kabupaten/Kota; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemeritahan di tingkat desa; namun juga besarnya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik, sehingga Pemerintah Kecamatan harus siap dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualifikasi, ahli dan terampil yang dapat dipenuhi melalui pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu. Hasil peneltian menunjukkan bahwa, berdasarkan regulasi yang ada serta tinjauan dari sisi filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi dasar secara akademis dan praktis, maka perlu dan penting untuk membentuk Jabatan Fungsional Kewilayahan (JFK) sebagai hasil dari pengintegrasian Jabatan Fungsional Pamong Kewilayahan dan Jabatan Fungsional Pamong Kecamatan, sehingga Jabatan Fungsional Kewilayahan (JFK) tidak hanya bertugas dan berfungsi dalam pengelolaan wilayah, namun juga sebagai pendukung optimalisasi kinerja organisasi Pemerintah Kecamatan.