Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.922
P-Index
This Author published in this journals
All Journal EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Journal Analytica Islamica As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Hukum Lex Generalis Law_Jurnal Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies
Khalid Khalid
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Tinjauan Normatif terhadap Kewenangan Utusan Khusus Presiden dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah Wahyu Ardiansyah Hasibuan; Khalid Khalid
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3539

Abstract

Pengangkatan utusan khusus presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kerap memunculkan persoalan yuridis. Penelitian ini dirancang untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana kedudukan kewenangan utusan khusus presiden menurut Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024; dan (2) bagaimana ketentuan tersebut ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan siyasah dusturiyah. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum, literatur hukum Islam, dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan ada dua isu pokok, yaitu potensi konflik kewenangan antara utusan khusus presiden dengan kementerian/lembaga teknis, serta kekosongan norma yang menyebabkan multitafsir terhadap tugas dan fungsi jabatan tersebut. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kedua hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), kepastian hukum (qada’), musyawarah (syura), dan amanah. Temuan ini menunjukkan urgensi perumusan ulang regulasi secara rinci untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memperjelas koordinasi kelembagaan, agar selaras dengan prinsip konstitusional dan nilai-nilai tata kelola pemerintahan dalam Islam.
ANALISIS NORMATIF TERHADAP BATASAN JUDICIAL ACTIVISM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023) Novi Fadillah Putri; Khalid Khalid
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9222

Abstract

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Kajian difokuskan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 serta dasar pembenaran normatif atas putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judicial activism dapat dibenarkan untuk mengisi kekosongan hukum, menjamin keadilan substantif, dan menjawab persoalan konstitusional yang tidak direspons oleh pembentuk undang-undang. Namun, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai melampaui batas kewenangan karena tidak hanya menafsirkan norma, tetapi juga membentuk norma baru yang termasuk dalam ranah open legal policy. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan pengaturan prosedural mengenai batas-batas judicial activism MK agar fungsi checks and balances tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip pemisahan kekuasaan.
Co-Authors Adliano Dino Dachi Aliefya Dini Ardhia Prameswari Ayu Elvina Ayu Ismah Azizah Kurinci Dinda Monica Sari Hanifah Oktaviani Fakhri Kanaya Tabita Maulidya Mora Matondang Muhammad Akhyar Nasution Muhammad Farhan Akbar Niki Ayu Purwanti Novi Fadillah Putri Riski Amnur Rizki Ramadani Royyandana Ramadani Nawar Wahyu Ardiansyah Hasibuan