Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PENERAPAN REKAYASA SOSIAL MENGUBAH IMEJ RADIKALISME KE ENTERPRENEURSHIP BAGI SANTRI Hamid, Suryana; Taba, Hamzah
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 16 No. 3 (2016): Ecosystem Vol 16 No 3, Oktober-Desember 2016
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Santri Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara mudah berinteraksi dengan dunia luar kampung ini sekarang masuk dalam wilayah yang berwajah kawasan industri. Penerapan pola pembinaan pesantren telah mengalami perubahan paradigma dahulu semata-mata sebagai lembaga keagamaan dengan penerapan kurikulum 100% berbasis agama menjadi sekolah terpadu dengan porsi pelajaran pengetahuan modern menerapkan sistem berasrama. Masuknya pengaruh-pengaruh yang melemahkan mental santri juga kerap terjadi, sifat keras dan militan atas nama jihad seringkali tak terkendali dan cenderung melampaui batas. Jika stigma kekerasan senantiasa menghantui dunia pesantren akan berdampak kurang bagi dunia pesantren ke depan. Tumbuhnya paham radikal, keinginan kuat untuk hidup hedonis bagi santri, terkungkungnya pemahaman santri sehingga tidak mampu menjadi santri yang komunikatif dengan lingkungan, lemahnya pengetahuan kewirausahaan semua menjadi satu hal yang patut dicermati. Program Ipteks bagi Masyarakat menawakan sinergi kepakaran perguruan tinggi dalam menerapkan iptek dengan kebutuhan daerah berupa pemberdayaan mitra lokal untuk menjadi problem solving (way out) menjadi solusi permasalahan mitra di masyarakat. Disepakati untuk diprioritaskan antara pelaksana program dengan Mitra adalah pemberian penekanan program pada penguatan kelembagaan mitra 1 dan mitra 2 (Kepala madrasah tsanawiyah pesantren Gombara dan Bina Usaha Santri Mandiri) penguatan mitra-mitra di masyarakat. Dengan kegiatan IbM ini mendorong orang untuk tetap santun saling memberi antara kakak dan adik, antara orang tua dan anak, antara pesantren dengan wilayah sekitarnya. Metode yang diterapkan adalah: Metode “Dari Kakak untuk Adik” dimana Mitra 2 (Bina Usaha Santri Mandiri) sebagai alumni diajarkan pengetahuan dan pembobotan Usaha yang akan menjadi tempat praktik adik-adik santrinya dengan agenda Pelatihan oleh PT dan pemberian alat cetak sederhana, dan Metode Pengadaan Logistik. Metode umum berupa bantuan pengadaan dalam arti membimbing pengadaan alat peraga sekaligus alat produksi yang penting bagi keberlanjutan program di masa yang akan datang dengan agenda Pengadaan Alat Cetak Sederhana.
PERCERAIAN AKIBAT PENYIMPANGAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI Zulkifli, Zulkifli; Waspada, Waspada; Taba, Hamzah
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.2167

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya penyimpangan seksual yang dilakukan oleh istri sehingga terjadi perceraian dan upaya dalam mengatasi penyimpangan seksual yang mengakibatkan perceraian serta dasar hukum pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara terkait penyimpangan seksual yang menyebabkan perceraian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan, wawancara, di samping itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku, literatur serta perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya kelainan seksual itu disebabkan oleh dua faktor yaitu, genetik kekerasan fisik atau psikis yang dialami anak, depresi. Cara mengatasinya yaitu terapi jiwa, spiritual intervensi yaitu upaya psikolog untuk memberikan kesadaran kepada konseling dalam perspektif agama. Agar tidak terjadinya hal penyimpangan yang dapat mengakibatkan perceraian khususnya pada perkara No. 1298/Pdt.G/2020/PA/Mks dibutuhkan kesadaran terhadap pihak yang berlaku menyimpang bahwa tindakan tersebut akan berdampak sangat fatal bagi kesehatan di samping itu juga merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. Hendaknya para orang tua dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya dengan cara yang sebenar-benarnya dan para pihak yang berperilaku menyimpang agar kiranya The aim of the research is to find out the background of sexual deviations committed by wives resulting in divorce and efforts to overcome sexual deviations that result in divorce as well as the basis for the legal considerations of the panel of judges in deciding cases related to sexual deviations that cause divorce. This research uses a qualitative descriptive method with an inductive approach, with data collection techniques, namely field studies, interviews. In addition, the author also conducted a literature study by reviewing books, literature and statutory regulations. The results of the research show that sexual disorders are caused by two factors, namely genetics, physical or psychological violence experienced by children, and depression. The treatment method is mental therapy, spiritual intervention, namely the psychologist's efforts to provide awareness to counseling from a religious perspective. So that there are no irregularities that could result in divorce, especially in case No. 1298/Pdt.G/2020/PA/Mks requires awareness among the parties involved that deviation from this action will have a very fatal impact on health, besides that it is also the act most hated by Allah SWT. Parents should provide education to their children in a truthful way and those who behave deviantly should
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN GADAI TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 56/PRP/1960 DI DESA PARASANGANG BERU KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPONTO: JURIDICAL ANALYSIS OF LAND PLANT AGREEMENT ACCORDING TO LAW NUMBER. 56 / PRP / 1960 IN PARASANGANG BERU VILLAGE, TURATEA DISTRICT, JENEPONTO DISTRICT Azikin, Elizah; M. Jafar, Juliati; Taba, Hamzah
Clavia Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.834 KB)

Abstract

This inquiry is an purpose for studying, knowing, and understand the implementation of the pawn agreement for agricultural land in Parasangang Beru Village Jeneponto District in accordance based on Law Number 56/Prp/1960 and to understand the mechanism for returning the pawn agreement for agricultural land in the village of Parasangang Beru Village Turatea District Jeneponto Regency in accordance with the provisions of Law Number 56. Prp of 1960 concerning Determination of Agricultural Land Area. The inquiry method used is a type of empirical legal research that is a research conducted on the actual situation or real conditions that occur in the field with the intention to find out and find the facts and data that needed, after the required data is collected then leads to identify problems which then lead to problem solving. This researches uses primary data and secondary data which were carried out in Parasangang Beru Village, Turatea District, Jeneponto Regency and this inquiry was also conducted at the ATR Office of the Jeneponto National Land Agency.Data obtained from observations and interviews and analyzed qualitatively that is descriptive. The results show and indicated that of the implementation of agricultural pawning agreements carried out in the village of Parasangang Beru, Jeneponto Regency were not accordance with the provisions in a Article 7 of Law Number. 56/Prp/1960 concerning the Determination of Agricultural Land Areas. 7 years tend to use customary law and do not use Regulation of the Minister of Agriculture and Agriculture No. 20 of 1963 concerning Guidelines for Settlement of Pawn Problems as implementing regulations in completing agreements for pawn objects for agricultural land in the community.
ANALISIS HUKUM PENJUALAN HARTA GONO-GINI TANPA PERSETUJUAN ISTRI (STUDI KASUS PUTUSAN No.1684/Pdt.G/2019/PA.Mks): LEGAL ANALYSIS OF GONO-GINI PROPERTY SALES WITHOUT WIFE AGREEMENT (CASE STUDY DECISION No.1684 / Pdt.G / 2019 / PA.Mks) Arbillah, Asriani; Santing, Waspada; Taba, Hamzah
Clavia Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.489 KB) | DOI: 10.56326/clavia.v19i1.631

Abstract

This research was conducted at the Class 1A Makassar Religious Court, with the aim of finding out what underlies the husband selling his property without the wife's consent and knowing the judge's consideration so as to grant the wife's lawsuit in decision No.1684 / Pdt.G / 2019 / PA.Mks. This research is a normative legal research with a focus on empirical juridical studies. The results of this study indicate that the husband sold the gono-gini property without the wife's consent, because the joint assets or property generated during the marriage between the plaintiff and the defendant have been deemed to be divided between each party. However, the panel of judges did not agree with the agreement they made because it was unclear which one belonged to the plaintiff and which one belonged to the defendant so that the assets were determined based on the facts in court, namely the testimony of the witnesses. This became the judge's consideration in deciding case Number 1684 / Pdt G / 2019 / PA.Mks, granted part of the Plaintiff's claim because the panel had examined the letter of agreement made by the Plaintiff and Defendant, but the peace agreement letter was not clear in detail or in full regarding the assets of the Plaintiff and Defendant, which where the joint assets that are part of the Plaintiff and which are part of the Defendant, so that the panel assesses what the defendant argues that the shared assets between the Plaintiff and the Defendant have been divided is not proven but has not been divided between the Plaintiff and the Defendant, so that the panel of judges agrees that The Plaintiff's claim in this case is the Defendant's Wife.
ANALISIS HUKUM TERHADAP SENGKETA JUAL BELI RUKO (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 9/PDT.G/2019/PN.Mam): LEGAL ANALYSIS OF DISPUTES ON SHOP BUYING (CASE STUDY OF DECISION NO. 9/PDT.G/2019/PN.Mam) Alvitra, Reskyta May; Taba, Hamzah; Juliati
Clavia Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.497 KB) | DOI: 10.56326/clavia.v19i2.1121

Abstract

Thisaresearch aims toadetermine and analyzeathe position of the shophouse sale and purchase agreement based on the loan agreement. As well as the reasons for the judge's consideration of buying and selling shophouses based on a loan agreement. This research uses normative legal methods or doctrinal legal research. This research is a type of legal research using secondary data or library research. This research was conducted at the Mamuju District Court. The source of this research data comes from primary data obtained from interviews with Judge Decision No. 9/PDT.G/2019/PN.Mam. Secondary data obtained by reviewing and looking for references, articles, legislation, and other sources related to the object under study. The results of this study indicate that the loan agreement and the sale and purchase agreement, in this case, are two different things but though they are related namely a loan agreement which is followed up with a sale and purchase agreement uppreviously there has been a criminal acts of fraud reporting by the Plaintiff allegedly committed by Defendant II, because the shophouse which was the object of the sale and purchase agreement that should have been owned by Plaintiff was blocked by Defendant I and Defendant III who based their statement acknowledged that he was the owner of the shophouse based on the Deed of Grant from Defendant II. The Judge's consideration in deciding the sale and purchase dispute is basically about the Control Against the Rights of 1 (one) building/shophouse unit carried out by the Defendants. The problem arose because Plaintiff was prevented from using the shophouse, because Defendant I admitted that the shophouse belonged to him based on the Deed of Grant. The Deed of Grant was made after the Sale and Purchase of shophouse was executed. In addition, the Deed of Grant which became the basis for the control of the shophouse was denied by Defendant II because the making of the Deed of Grant at the time it was signed was a blank. Thus, the Judge decided which stated that Plaintiff was the owner of the shophouse and the control of the shophouse by Defendant I and Defendant III was against the law.
PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL DAN HUKUM PIDANA FORMIIL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 08/PID/2012/PT. Sulsel): APPLICATION OF MATERIAL AND CRIMINAL CRIMINAL LAW IN THE CRIMINAL ACTS OF CHAIR ACTION (Analysis of South Sulawesi High Court Decision Number 08 / PID / 2012 / PT. Sulsel) Taba, Hamzah
Clavia Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbuatan cabul merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam Undang-undang Perlindungan anak. Dalam perkara ini, hakim pengadilan tinggi telah membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah sesuai dengan unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan pertama subsidair yakni Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis hakim PT berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul. Meskipun hakim PT sependapat dengan hakim PN tentang kesalahan terdakwa, tetapi terdapat perbedaan tentang pidana yang dijatuhkan, yakni di PN terdakwa dipidana 3 (tiga) tahun dan di PT terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun. Demikian pula dalam penerapan hukum pidana formiil, majelis hakim PT telah menerapkan prosedur hukum acara pidana, yang mensyaratkan terpenuhinya formalitas putusan sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENIKAH TANPA IZIN DARI ISTRI YANG SAH DI KOTA MAKASSAR: JURISDICTION OF THE CRIMINAL ACTION OF MARRIING WITHOUT PERMISSION FROM THE LEGAL WIFE IN MAKASSAR CITY Jannah Hamzah, Andi Mursyidatul; Taba, Hamzah; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i1.1418

Abstract

This research aims to find out: 1) The elements of Article 279 of the Criminal Code can be proven in court decisions number 190/Pid. B/2017/ PN. Mks 2) the application of sanctions in Article 279 of the Criminal Code in cases of marriage without the wife's permission in Makassar City. This research method is a type of qualitative research. The types of data used are primary data and secondary data, data from primary legal materials in the form of court decisions and laws and secondary legal materials referring to books, journals and other readings obtained from interviews with the Panel of Judges, Public Prosecutors, Police Investigators , Head of KUA, and Imam of Kelurahan to complete the required information. The results of this research indicate that: 1) Specifically the defendant in the court decision number 190/Pid. B/2017/ PN. Mks is considered to have fulfilled the elements of Article 279 Paragraph (2) of the Criminal Code after the Public Prosecutor was able to prove it with evidence in the form of witness statements, letters and statements from the defendant which were mutually compatible. 2) The application of sanctions in Article 279 of the Criminal Code in cases of marriage without the wife's permission in this study the criminal penalty applied is imprisonment. Based on the theory of sentencing theory, the judge's verdict on the criminal act of marrying without the wife's permission is more likely to be in accordance with the relative theory or purpose (Doel Theorien). In addition, differences in the application of criminal sanctions (disparity) were also found. This happened apart from the judge's consideration factor, the disparity was also inseparable from the Public Prosecutor's demand factor.