Garuda - Garba Rujukan Digital

DAYA DUKUNG APARAT PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL Waspada Waspada; Baso Madiong; Firman Manne; Kasmawati Kasmawati; Saifullah Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2210

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Makassar. Tujuan khusus penelitian ini adalah menghasilkan data yang bermanfaat sebagai bahan rekomendasi dalam pembentukan peraturan-peraturan turunan untuk pelaksanaan Jaminan Produk Halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris adalah, penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan-ketentuan hukum normatif secara in action pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi atau dilaksanakan oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal di Kota Makassar belum maksimal. Selain karena aparat pemerintah Kota Makassar belum mengetahui dan mahami secara komprehensif undang-undang itu, sehingga upaya sosialisasi sangat terbatas. Pemahaman para pelaku usaha berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal terhadap setiap produk juga sangat minim, sehingga ketaatan atas undang-undang itu masih sangat rendah. This study aims to examine the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products in Makassar City. The specific objective of this research is to produce data that is useful as material for recommendations in the formulation of derivative regulations for the implementation of Halal Product Assurance. The method used in this research is normative-empirical. Normative-empirical research is legal research regarding the enactment or implementation of normative legal provisions in action on certain legal events that occur or are carried out by the community. The results of the study show that the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Assurance in Makassar City has not been maximized. In addition to the fact that Makassar City government officials do not yet know and understand the law comprehensively, so socialization efforts are very limited. Understanding of business actors related to the obligation of halal certification for each product is also very minimal, so that compliance with the law is still very low.

ANALISIS PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE St. Lisdawati Juddah; Baso Madiong; Waspada Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2599

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene serta untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkejene. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif dengan deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dalam memberikan gambaran yang menyeluruh tentang penyelesaian permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene setelah diperoleh penggambaran selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene adalah pembuatan buku nikah, pembuatan akta kelahiran, pengurusan untuk warisan, serta pengurusan ibadah haji dan pengurusan dana taspen. Alasan yang melatar belakangi adanya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene kebanyakan dilatarbelakangi oleh tidak memiliki buku nikah (182 perkara dalam kurun waktu 2017-2021) dengan alasan untuk mengesahkan pernikahan para pihak dan juga untuk keperluan administrasi lainnya, seperti pembuatan akta kelahiran dan ibadah haji. Adapun terkait dengan aspek sosiologis dan juga aspek filosofis tergambarkan dalam pertimbangan hakim yang menyinggung tentang latar belakang pengajuan permohonan yang menjadi perilaku sosial di masyarakat, ketaatan terhadap proses administrasi di bidang kehidupan bermasyarakat, dan adanya kesadaran dari masyarakat selaku pemohon untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. This study aims to determine the factors that are the reasons for the application for Isbat Nikah at the Pangkajene Religious Court and determine the legal basis and considerations of the Judge in applying for Isbat Nikah at the Pangkejene Religious Court. The research method used is qualitative field research with analytical descriptive, which reveals the laws and regulations relating to legal theories that are the object of study in providing a comprehensive picture of the completion of the Isbat marriage application at the Pangkajene Religious Court after obtaining the depiction is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the factors causing the application for isbat marriage at the Pangkajene Religious Court are not having a marriage book, whose marriage is not registered, not recorded at the Office of Religious Affairs, so he does not have a basis for his marriage, arrangements for inheritance and arrangements for Hajj and arrangements for taspen fund. In addition, based on legal considerations, the Judge who decided on the application for marriage isbat at the Pangkajene Religious Court was the Judge still referring to Article 14 of the KHI on the terms and pillars of marriage, Article 19 of the KHI on guardians of marriage, Article 30 of the KHI on the dowry, Article 39 of the KHI on the prohibition of marriage due to ties. The blood that is not found in the union of the applicants, Articles 40 to 44 of the KHI concerning the Prohibition of Marriage, which is not found in the marriage of the applicants, has complied with Article 14 of the KHI and does not violate Article 39 of the KHI and Article 40 of Article 44 of the KHI in the marriage of the applicants, as for the sociological aspects and also the philosophical elements depicted in the Judge's considerations, which allude to the background of filing an application which becomes social behavior in society, adherence to administrative processes in the field of social life, including awareness from the community as the Petitioner to implement the provisions of laws and regulations.

PERCERAIAN AKIBAT PENYIMPANGAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI Zulkifli, Zulkifli; Waspada, Waspada; Taba, Hamzah
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.2167

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya penyimpangan seksual yang dilakukan oleh istri sehingga terjadi perceraian dan upaya dalam mengatasi penyimpangan seksual yang mengakibatkan perceraian serta dasar hukum pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara terkait penyimpangan seksual yang menyebabkan perceraian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan, wawancara, di samping itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku, literatur serta perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya kelainan seksual itu disebabkan oleh dua faktor yaitu, genetik kekerasan fisik atau psikis yang dialami anak, depresi. Cara mengatasinya yaitu terapi jiwa, spiritual intervensi yaitu upaya psikolog untuk memberikan kesadaran kepada konseling dalam perspektif agama. Agar tidak terjadinya hal penyimpangan yang dapat mengakibatkan perceraian khususnya pada perkara No. 1298/Pdt.G/2020/PA/Mks dibutuhkan kesadaran terhadap pihak yang berlaku menyimpang bahwa tindakan tersebut akan berdampak sangat fatal bagi kesehatan di samping itu juga merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. Hendaknya para orang tua dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya dengan cara yang sebenar-benarnya dan para pihak yang berperilaku menyimpang agar kiranya The aim of the research is to find out the background of sexual deviations committed by wives resulting in divorce and efforts to overcome sexual deviations that result in divorce as well as the basis for the legal considerations of the panel of judges in deciding cases related to sexual deviations that cause divorce. This research uses a qualitative descriptive method with an inductive approach, with data collection techniques, namely field studies, interviews. In addition, the author also conducted a literature study by reviewing books, literature and statutory regulations. The results of the research show that sexual disorders are caused by two factors, namely genetics, physical or psychological violence experienced by children, and depression. The treatment method is mental therapy, spiritual intervention, namely the psychologist's efforts to provide awareness to counseling from a religious perspective. So that there are no irregularities that could result in divorce, especially in case No. 1298/Pdt.G/2020/PA/Mks requires awareness among the parties involved that deviation from this action will have a very fatal impact on health, besides that it is also the act most hated by Allah SWT. Parents should provide education to their children in a truthful way and those who behave deviantly should

ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN JENEPONTO Haq, Muhammd Azhizul; Waspada, Waspada; Kamsilaniah, Kamsilaniah
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4043

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: pandangan masyarakat tentang terjadinya perkawinan di bawah umur dan upaya meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jeneponto khusunya di Kecamatan Binamu. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridik dan empiris yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah; dokumentasi, penyebaran kuisioner dan wawancara dengan responden yang terkait. Hasil penelitian disimpulkan bahwa, 1) pandangan masyarakat tentang terjadinya perkawinan di bawah umur ialah perkawinan di bawah merupakan hal yang lumrah terjadi dan telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sejak lama terjadi, di masyarakat Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah orang tua, ekonomi, hamil di luar nikah, dan kemauan sendiri. 2) upaya meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur adalah dengan cara melakukan penyuluhan tentang Undang-undang Perkawinan dan melakukan penyuluhan kesehatan. Aktivitas seperti majelis taklim, pengajian dan berbagai seminar kesehatan ataupun hukum yang dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat kecamatan Binamu guna memperkecil angka perkawinan di bawah umur This research was conducted to find out: society's views on the occurrence of underage marriages and efforts to minimize the occurrence of underage marriages. This research was conducted in Jeneponto Regency, especially in Binamu District. This type of research is qualitative research with a juridical and empirical approach method which is carried out by examining the law in reality. The data sources used in this research were taken from primary data and secondary data. The data collection techniques used are; documentation, distribution of questionnaires and interviews with relevant respondents. The results of the research concluded that, 1) the public's view of the occurrence of underage marriage is that underage marriage is a common thing and has been a community habit that has been occurring for a long time, in the community of Binamu District, Jeneponto Regency. Factors that cause underage marriages are parents, economics, pregnancy out of wedlock, and one's own will. 2) efforts to minimize the occurrence of underage marriages are by providing education about marriage law and providing health education. Activities such as taklim assemblies, recitations and various health or legal seminars can be carried out by Binamu sub-district community leaders to reduce the number of underage marriages

ANALISIS YURIDIS PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN GOWA Fadillah, Andi Utari Resky; Waspada, Waspada; Kamsilaniah, Kamsilaniah
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4089

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor yang menyebabkan peningkatan angka perceraian di Kabupaten Gowa dalam lingkup Pengadilan Agama Sungguminasa dan peran lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB dalam menangani kasus perceraian selama pandemi di Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis melalui literatur hukum dan dikombinasikan dengan pendekatan empirik yang diperoleh dari lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan perceraian selama pandemi covid-19 di Kabupaten Gowa adalah stress ekonomi yang berakibat pada terjadinya perselisihan rumah tangga secara terus menerus bahkan sampai melakukan penelantaran keluarga. Kemudian Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB memiliki peranan penting dalam rangka menangani kasus perceraian selama masa pandemi yaitu melakukan konseling dan penangana Pengadilan Agama Sungguminasa, Perceraian, Covid-19n perkara melalui mediasi This study aims to determine the factors that cause an increase in the divorce rate in Gowa Regency within the scope of the Sungguminasa Religious Court and the role of judicial institutions in this case the Sungguminasa Class IB Religious Court in handling divorce cases during the pandemic in Gowa Regency. The research method used is a legal research method with a juridical approach through legal literature and combined with an empirical approach obtained from the field. Based on the results of the study, it shows that the factors that cause an increase in divorce during the co-19 pandemic in Gowa Regency are economic stress which results in continuous household disputes and even family neglect. Then the Sungguminasa Class IB Religious Court has an important role in handling divorce cases during the pandemic, namely counseling and handling cases through mediation.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK BERDASARKAN PUTUSAN NO.359/PDT.G/2022/PA.MKS Lily, Astina; Waspada, Waspada; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4097

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2022/PA. Mks. dan pelaksanaan hak asuh anak berdasaran putusan pengadilan agama Nomor 359/Pdt.G/2022/PA. Mks. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris dengan menganalisis kasus pada salah satu putusan pengadilan agama, kemudian melakukan wawancara dan menganalisis kesesuaian aturan hukum dengan fakta yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Dasar pertimbangan hakim adalah hakim tidak hanya mempertimbangkan dari sisi legalitas berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam akan tetapi pada praktiknya hakim lebih mempertimbangkan kepentingan perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri. Dalam hal ini hakim lebih menitikberatkan mengenai keadaan mental anak yang mana diperoleh fakta hukum berupa laporan psikologis anak sehingga demi kemaslahatan anak tersebut direkomendasikan agar pemeliharaannya diberikan kepada tergugat selaku ayah kandungnya. 2) Pelaksanaan hadhanah tetap diasuh Tergugat selaku ayah kandungnya, namun dalam hal ini pihak ibu tetap diberikan hak untuk mengunjungi anaknya kapanpun. Hal ini karena pada dasarnya pemeliharaan anak adalah kewajiban kedua orang tua walaupun orang tua tersebut telah bercerai This research aims to find out: 1) How is the judge's consideration in determining child custody in Decision Number 359/Pdt.G/2022/PA. Mks. 2) How is the implementation of child custody based on religious court decision Number 359/Pdt.G/2022/PA. Mks. The research method used in this research is Normative-Empirical by analyzing the case in one of the religious court decisions, then conducting interviews and analyzing the suitability of the rules of law with the facts that occur. The research results show: 1) The basis of the judge's consideration is that the judge does not only consider the legality based on Article 105 letter a of the Compilation of Islamic Law but in practice the judge considers the interests of the child's development and growth. In this case the judge emphasized more on the mental state of the child where legal facts were obtained in the form of a child's psychological report so that for the benefit of the child it was recommended that his maintenance be given to the defendant as his biological father. 2) The implementation of hadhanah is still cared for by the Defendant as the biological father, but in this case the mother is still given the right to visit her child at any time. This is because basically the maintenance of children is the obligation of both parents even though the parents have divorced

Islamic Dialectics and Local Cultural Transformation in the Matajang Community, Enrekang Regency Bahri, Syamsul; Iskandar, Abdul Malik; Harifuddin, Harifuddin; Azuz, Faidah; Madiong, Baso; Waspada, Waspada
IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya Vol. 21 No. 2 (2023): IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/ibda.v21i2.7306

This article aims to (i) describe the dialectic of Islam with local culture in the Matajang community. (2) describe the form of local cultural transformation as a result of dialectics with Islam in the Matajang community. This research is qualitative with a single case study design. The research locations are in the Matajang community which includes Labuku Village, Baringeng Village, and Tapong Village and Matakali Village. The research informants consisted of 4 traditional leaders. Data collection used in-depth interviews, observation, and literature studies. Data analysis uses a three-plot technique, namely data reduction, categorization. The results of this study are (1) the dialectic of Islam and local culture has a meeting point in the occult aspect. Both acknowledge the existence of the supernatural and it is in this aspect that Islam is accepted by the Matajang people. (2) The transformation of local ritual culture occurs in several rituals gradually, starting from changes in prayers and matra to changes in some parts of the ritual but the local aspects are still visible. The conclusion of cultural change is a form of negotiating Islamic culture with local culture because not all forms are taken, only those that are appropriate to local characteristics.

PELAKSANAAN KETENTUAN WAJIB SERTIFIKAT HALAL TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA MAKASSAR Tampandaja, Alce Marchelina; Santing, Waspada; Hamid, Abd. Haris
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5443

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan wajib sertifikat halal terhadap produk makanan dan minuman di Kota Makassar, dan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pelaksanaan kewajiban sertifikat halal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di LPPOM MUI, Kanwil Kementrian Agama Sulawesi Selatan Dan Koi The Indonesia di Nipah Mall Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan ketentuan wajib sertifikat halal di Kota Makassar sebagian besar sudah berjalan. Para pelaku usaha sudah mulai tertib dan memperhatikan dengan baik tentang pentingnya sertifikat halal pada produk mereka. Pelaku usaha memiliki tanggungjawab hukum yang besar untuk memastikan bahwa produk mereka telah memenuhi sertifikat atau standar halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua bahan baku yang digunakan dalam produk adalah halal. Ini termasuk memastikan bahan tersebut tidak berasal dari sumber yang non-halal atau terkontaminasi dengan bahan yang non-halal. Proses produksi harus sesuai dengan standar halal, termasuk kebersihan dan pemisahan dari produk non-halal. This study aims to analyze the implementation of mandatory halal certification provisions for food and beverage products in Makassar City, and to analyze the form of accountability of business actors towards the implementation of halal certification obligations. The research method used is normative and empirical research with primary and secondary data sources. This research was conducted at LPPOM MUI, the South Sulawesi Ministry of Religious Affairs Regional Office and Koi The Indonesia at Nipah Mall Makassar. The data collection techniques used were interviews and questionnaires. The results of the study indicate that: the implementation of mandatory halal certification provisions in Makassar City has mostly been running. Business actors have begun to be orderly and pay close attention to the importance of halal certification for their products. Business actors have a great legal responsibility to ensure that their products have met the halal certificate or standard in accordance with laws and regulations. Business actors have an obligation to ensure that all raw materials used in the product are halal. This includes ensuring that the material does not come from non-halal sources or is contaminated with non-halal materials. The production process must comply with halal standards, including cleanliness and separation from non-halal products

EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR DALAM MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN Arif, Arif; Madiong, Baso; Waspada, Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3815

Penelitian bertujuan untuk menganalisis upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru dan faktor yang menjadi penghambat bagi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Agama Barru. Metode yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru dilakukan dengan cara: (a) formal: dilakukan di Pengadilan Agama Barru dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (b) informal: dilakukan di luar Pengadilan Agama Barru dengan cara Hakim Mediator mendatangi kediaman warga. (2) Faktor penghambat bagi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru adalah (a) aturan hukum yang ada belum sepenuhnya memadai karena tidak ada aturan yang mengatur mediasi di luar pengadilan, (b) sarana/fasilitas yang ada belum memadai, (c) sumber daya manusia dalam hal ini mediator masih kurang karena hanya ada 4 mediator semuanya berasal dari kalangan hakim, tidak ada mediator dari non hakim, (d) para pihak yang ingin bercerai banyak yang tidak mau hadir di Pengadilan Agama Barru dan (e) kebudayaan yang ada di masyarakat yang masih sering memandang perceraian tidak perlu hadir di Pengadilan Agama. This study aims to determine and analyze the mediator's efforts in mediating divorce cases at the Barru Religious Court and the inhibiting factors for mediators in mediating divorce cases at the Barru Religious Court. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach conducted at the Barru Religious Court. The methods used are interviews, and documentation. The results showed that (1) the mediator's efforts in mediating divorce cases in the Barru Religious Court were carried out by: (a) formal: conducted in the Barru Religious Court based on the Supreme Court Regulation on Mediation Procedures in Court, (b) informal: conducted outside the Barru Religious Court by the Judge Mediator visiting the residents' residence. (2) The inhibiting factors for mediators in mediating divorce cases at the Barru Religious Court are (a) the existing legal rules are not fully adequate because there are no rules governing mediation outside the court, (b) the existing facilities are not adequate, (c) human resources, in this case the mediators are still lacking because there are only 4 mediators, all of whom come from among judges, there are no mediators from non-judges, (d) the parties who want to divorce many do not want to attend the Barru Religious Court and (e) the culture that exists in the community which still often views divorce as unnecessary to attend the Religious Court.

PENERAPAN REKONVENSI SEBAGAI HAK TERGUGAT DALAM PENGASUHAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA SIDRAP Zainal, Ertifah; Madiong, Baso; Waspada, Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3818

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak di Pengadilan Agama Sidrap. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak di Pengadilan Agama sidrap. Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif (normative law research) yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk prilaku hukum yang dikonsepkan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai acuan perilaku setiap orang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriftif dan cenderung menggunakan analisis. Hasil penelitian bahwa penerapan rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak di Pengadilan Agama Sidrap merupakan hak istimewa yang diberikan oleh Hukum Acara Perdata kepada tergugat untuk mengajukan gugatan agar tergugat melakukan gugatan terhadap penggugat. Rekonvensi dalam pengasuhan anak sering terjadi karena ketika gugatan cerainya diajukan, posisi anak berada dalam kuasa Ibunya. Penerapannya dalam proses persidangan ketika ada gugatan tentu harus dibuktikan. Dalam menggugat hak asuh anak ada dasar yang melatarbelakangi sehingga dia ingin mengajukan hak asuh anak. Faktor terjadinya rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak pada umumnya dilatarbelakangi dengan memperhatikan kebutuhan anak pasca perceraian terjadi sesuai dengan prinsip berperkara yang sederhana, cepat, dan ringan. Proses perceraian digabung dengan hak asuh anak karena hak asuh anak adalah bagian dari akibat putusnya perkawinan. Tergugat boleh menggugat mengenai hak asuh anak tanpa terpisah sehingga proses penyelesaian perkaranya lebih sederhana. This study aims to determine the application of reconvention as the defendant's right in childcare in the Sidrap Religious Court and to find out the factors that cause reconvention as the defendant's right in childcare in the Sidrap Religious Court. The type of research is normative law research that uses normative case studies in the form of legal behavior products that are conceptualized as norms that apply in society as a reference for everyone's behavior. This research method uses qualitative research. The results of the study showed that the application of reconvention as a defendant's right in childcare at the Sidrap Religious Court is a privilege given by the Civil Procedure Law to the defendant to file a lawsuit so that the defendant makes a lawsuit against the plaintiff. Reconvention in childcare often occurs because when the divorce lawsuit is filed, the child's position is in the power of his mother. Its application in the trial process when there is a lawsuit must be proven. In suing for child custody there is a basic background so that he wants to apply for child custody. The factor of reconvention as the defendant's right in childcare is generally motivated by paying attention to the needs of the child after the divorce occurs in accordance with the principles of simple, fast, and light litigation. The divorce process is combined with child custody because child custody is part of the consequences of the dissolution of marriage. Defendants can sue for child custody without being separated so that the process of resolving the case is simpler.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search