Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Nasruddin Khalil Harahap
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA HAJI TERKAIT PENGGUNAAN DANA HAJI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI Khalil Harahap, Nasruddin; Khalil Harahap, Nasruddin; Supriyatni, Renny; Sudaryat, Sudaryat
ACTA DIURNAL Vol 2, No 2 (2019): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Haji pada hakikatnya  merupakan rukun Islam yang kelima dan suatu perjalanan dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Swt serta mengharapkan ridho Allah Swt. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, yang menimbulkan banyaknya dana yang terhimpun dan berakibat pada lamanya masa keberangkatan haji hingga belasan tahun. Dana haji yang terhimpun dikelola dan dipergunakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di beberapa sektor yaitu, produk perbankan, surat berharga, emas, Investasi langsung, dan investasi lainnya. Penggunaan dana haji oleh BPKH di sektor infrastruktur bertolak belakang dengan tujuan penggunaan pada Pasal 3 UU No. 34 Tahun 2014, untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan demi kemaslahatan umat Islam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan dana haji dalam membiayai pembangunan infrastuktur menjadi tanggung jawab penuh BPKH apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian, BPKH bertanggungjawab secara tanggung renteng. Apabila menimbulkan atau melahirkan profit (benefit), keuntungan yang diperoleh  harus dibagi dengan calon jamaah haji waiting list selaku pemilik modal, dengan sistem bagi hasil mudharabah. Hal ini sebagai pelaksanaan nilai manfaat oleh BPKH.Kata kunci : Bagi Hasil, Dana Haji, Haji, Tanggung Jawab. 
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA HAJI TERKAIT PENGGUNAAN DANA HAJI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI Khalil Harahap, Nasruddin; Khalil Harahap, Nasruddin; Supriyatni, Renny; Sudaryat, Sudaryat
ACTA DIURNAL Vol 2, No 2 (2019): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Haji pada hakikatnya  merupakan rukun Islam yang kelima dan suatu perjalanan dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Swt serta mengharapkan ridho Allah Swt. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, yang menimbulkan banyaknya dana yang terhimpun dan berakibat pada lamanya masa keberangkatan haji hingga belasan tahun. Dana haji yang terhimpun dikelola dan dipergunakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di beberapa sektor yaitu, produk perbankan, surat berharga, emas, Investasi langsung, dan investasi lainnya. Penggunaan dana haji oleh BPKH di sektor infrastruktur bertolak belakang dengan tujuan penggunaan pada Pasal 3 UU No. 34 Tahun 2014, untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan demi kemaslahatan umat Islam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan dana haji dalam membiayai pembangunan infrastuktur menjadi tanggung jawab penuh BPKH apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian, BPKH bertanggungjawab secara tanggung renteng. Apabila menimbulkan atau melahirkan profit (benefit), keuntungan yang diperoleh  harus dibagi dengan calon jamaah haji waiting list selaku pemilik modal, dengan sistem bagi hasil mudharabah. Hal ini sebagai pelaksanaan nilai manfaat oleh BPKH.Kata kunci : Bagi Hasil, Dana Haji, Haji, Tanggung Jawab. 
Dampak Higgs Domino Island dalam Masyarakat (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum) Nasruddin Khalil Harahap
Tazkir : Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol 7, No 2 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/tazkir.v7i2.4739

Abstract

The era of the Industrial Revolution 4.0 has an impact on overall changes in various sectors. Its development has made every country, both developed and developing countries, to improve and renew each other in their respective countries. The development of technology, so can have both positive and negative impacts. One of the developments is the increasing number of online games, both for transactions and non-transactions. The online game that will be studied is the Higgs Domino Island online game. Users or players can make chip/money transactions belonging to other users or players. This research is a field research using the interview method on users/players of the Higgs Domino Island Online. The hope from this research is that the public understands which games are allowed and which are prohibited in the applicable laws and regulations and the government must limit the games that can be used by every citizen by making regulations
ANALISIS KELANGKAAN BBM PREMIUM DI PADANGSIDIMPUAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH Nasruddin Khalil Harahap
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 7, No 1 (2021)
Publisher : Institut agama islam negeri Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (612.449 KB) | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v7i1.3800

Abstract

Fuel (BBM) is a product or element that is vital in supporting the activities of community life. The scarcity of premium fuel (gasoline) is an obstacle in these activities. The majority of petrol stations in Padangsidimpuan have switched premium / gasoline to pertalite so that it has resulted in more expensive costs. This is very burdensome and detrimental to society. The approach method is juridical normative and nonprobability sampling design in the form of incidental sampling. The result of the research obtained is that it is necessary to form a regional regulation that regulates the rights and obligations of the parties, then if there is an act that violates the law by the SPBU (as a producer) that harms the public (consumers), administrative sanctions can be given in the form of temporary business license revocation and sanctions civil  form of compensation.
Co-Authors Renny Supriyatni Bachro Sudaryat Sudaryat, Sudaryat