Ida Bagus Sudarma Putra
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

REKONTSRUKSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM MENANGGULAGI INVESTASI ILLEGAL Dewi Bunga; Ida Bagus Sudarma Putra; I Wayan Putu Sucana Aryana
Jurnal Yustitia Vol 16 No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v16i2.981

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yaitu menganalisisbudaya hukum masyarakat yang melakukan investasi ilegal dan menganalisis serta menemukanpenegakan hukum terhadap investasi ilegal. Kebebasan finansial (financial free) dapat dicapaidengan berinvestasi. Berbagai bentuk investasi dalam masyarakat ditawarkan oleh para pelakuusaha. Ekspektasi untung besar justru memicu tumbuhnya investasi ilegal. Padahal, ada hal yangsangat mudah yang bisa membedakan investasi aman dengan investasi ilegal, yaitu investasiilegal, keuntungan yang dijanjikan di luar kewajaran. Namun, keuntungan besar tersebut justrumembuat banyak orang tergiur untuk menginvestasikan dananya. Investasi ilegal menggunakanskema money game atau skema Ponzi yaitu dengan menggunakan dana yang didapat dari nasabahbaru untuk membayar bonus kepada nasabah lama. Kerugian yang ditimbulkan dari praktekinvestasi ilegal tidak hanya kerugian materiil tetapi juga kerugian immateriil.
HARMONISASI HUKUM PENGANGKATAN ANAK DALAM DESA ADAT DI BALI (SUATU KAJIAN PLURALISME HUKUM) Ni Ketut Kantriani; Ida Bagus Sudarma Putra
VYAVAHARA DUTA Vol 16 No 2 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.986 KB) | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v16i2.1921

Abstract

Offspring is expected in marriage, in Hinduism the purpose of marriage, namely in the book of Manawa Dharmasastra, mentioned that praja (giving birth to offspring). But in reality in marriage not all the wishes that are expected will be achieved. In Bali marriages that do not have children generally perform the rapture of children. According to Balinese customary law the removal of children is generally a child who is raised from the purusha line (from the male lineage), the purpose of the child's rapture is to continue the offspring, responsibility in the form of rights and obligations. The appointment of children for a Hindu married couple who are Balinese, Then the implementation of the child appointment process should follow the provisions of Hindu law, then Balinese customary law (awig-awig and pararem) that applies in each customary village in addition to also still referring to the process of child adoption procedures that have been regulated in the applicable legislation in Indonesia. Based on this background, the issues discussed can be formulated as follows: 1. How to regulate the shahnya rapture of children according to customary law, Hinduism and National Law. 2. How the process of carrying out the appointment of children in indigenous villages in Bali is studied from legal pluralism. concepts: harmonization of law, adoption of children, pluralism of law, theory using legal pluralism (John Griffiths) and living law theory (Eugene Ehrlich), type of empirical legal research, descriptive nature of research, type of data qualitative and sourced from primary data and secondary data, using methods of data collection, obsenvation, interview, and literature. Determination of informants using non probability sampling, the instrument used by mobile phones, management and qualitative and systematic descriptive analysis. The results of research 1) The regulation of the shahnya child appointment can be seen from 3 legal bases, namely national law, customary law, and religious law. 2) In the process of carrying out the adoption of children in indigenous villages in Bali on the point of view of legal pluralism, namely the combination of three basic legal rules, including national law, customary law (awig-awig and pararem), and religious law (Hindu law), where the three legal bases run simultaneously in the implementation of child adoption in harmony, and balance, so as to create a harmony of law in the implementation of child appointment in indigenous villages in Bali
Kebijakan Hukum Adat Pararem Pangele Dalam Melindungi Masyarakat Desa Adat Sega Karangasem dari Bahaya Rabies I Made Adi Widnyana; Ida Bagus Sudarma Putra; Ni Ketut Kantriani; I Made Sudana Putra; Yoga Siwananda
KERTHA WICAKSANA Vol. 18 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.18.1.2024.30-36

Abstract

Penyebaran virus rabies di Bali dalam tiga tahun terakhir cukup mengkhawatirkan, hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka kasus rabies di Bali yang terindikasi disebabkan oleh penularan dari hewan peliharaan selaku vector, seperti anjing. Kehidupan masyarakat Bali yang membebasliarkan anjing sebagai hewan peliharaan memang turut menjadi faktor pendukung dari cepatnya penyebaran virus rabies, untuk itu perlu diterapkan kebijakan hukum yang mampu mengendalikan dan menangani bahaya rabies di Bali. Keberadaan hukum yang ada saat ini dirasakan belum cukup efektif untuk menekan angka penyebaran rabies di Bali, sehingga diperlukan langkah konkrit dalam percepatan penanganan terhadap masyarakat di Bali dalam sebuah produk hukum adat yang memang sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat di Bali yang sebagian besar hidup dalam kesatuan masyarakat adatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kebijakan pengaturan penanganan bahaya rabies dalam produk hukum adat di Desa Adat Sega, Kabupaten Karangasem, serta untuk menganalisis makna pengaturan penanganan bahaya rabies dalam bentuk produk hukum adat di Desa Adat Sega. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penanganan rabies di Desa Adat Sega dirumuskan dalam hukum adat berbentuk pararem pangele yang secara tegas mewajibkan masyarakat adat untuk mengkandangkan dan melaporkan hewan peliharaan kepada aparat desa adat. Adanya pararem pangele ini memiliki makna sebagai langkah pencegahan, pengendalian, dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat melalui kekuatan kesatuan masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang turut berupaya dalam menurunkan angka bahaya rabies melalui peningkatan peran serta masyarakat.