Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KERTHA WICAKSANA Vyavahara Duta
Yoga Siwananda
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kebijakan Hukum Adat Pararem Pangele Dalam Melindungi Masyarakat Desa Adat Sega Karangasem dari Bahaya Rabies I Made Adi Widnyana; Ida Bagus Sudarma Putra; Ni Ketut Kantriani; I Made Sudana Putra; Yoga Siwananda
KERTHA WICAKSANA Vol. 18 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.18.1.2024.30-36

Abstract

Penyebaran virus rabies di Bali dalam tiga tahun terakhir cukup mengkhawatirkan, hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka kasus rabies di Bali yang terindikasi disebabkan oleh penularan dari hewan peliharaan selaku vector, seperti anjing. Kehidupan masyarakat Bali yang membebasliarkan anjing sebagai hewan peliharaan memang turut menjadi faktor pendukung dari cepatnya penyebaran virus rabies, untuk itu perlu diterapkan kebijakan hukum yang mampu mengendalikan dan menangani bahaya rabies di Bali. Keberadaan hukum yang ada saat ini dirasakan belum cukup efektif untuk menekan angka penyebaran rabies di Bali, sehingga diperlukan langkah konkrit dalam percepatan penanganan terhadap masyarakat di Bali dalam sebuah produk hukum adat yang memang sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat di Bali yang sebagian besar hidup dalam kesatuan masyarakat adatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kebijakan pengaturan penanganan bahaya rabies dalam produk hukum adat di Desa Adat Sega, Kabupaten Karangasem, serta untuk menganalisis makna pengaturan penanganan bahaya rabies dalam bentuk produk hukum adat di Desa Adat Sega. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penanganan rabies di Desa Adat Sega dirumuskan dalam hukum adat berbentuk pararem pangele yang secara tegas mewajibkan masyarakat adat untuk mengkandangkan dan melaporkan hewan peliharaan kepada aparat desa adat. Adanya pararem pangele ini memiliki makna sebagai langkah pencegahan, pengendalian, dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat melalui kekuatan kesatuan masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang turut berupaya dalam menurunkan angka bahaya rabies melalui peningkatan peran serta masyarakat.
TINJAUAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT Yoga Siwananda; Widnyana, I Made Adi; Sugita, I Made
VYAVAHARA DUTA Vol 19 No 2 (2024)
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v19i2.3891

Abstract

Elections are an important tool in realizing democracy and popular sovereignty. However. This triggered a lawsuit to the Constitutional Court (MK) to test the constitutionality of norms that were considered contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Decision Number 90/PUU-XXI/2023 which regulates the age limit of presidential and vice presidential candidates After the Constitutional Court's decision, Article 169 letter q of the Election Law was amended by adding the phrase "or has / is currently holding an office elected through general elections including regional head elections". This decision has drawn pros and cons because it is considered to open up opportunities for young politicians to advance in the electoral contestation, but on the other hand it is feared that it will result in a lack of experience and capability in leading the nation. The purpose of this study is to examine and analyze the legal review of the Constitutional Court's decision Number 90/PUU-XXI/2023 in the perspective of comparison with other legal provisions and to find out and analyze the legal implications arising from the Constitutional Court's decision Number 90/PUU-XXI/2023 in guaranteeing people's constitutional rights. This research uses normative research methods with a doctrinal juridical approach. Research data is obtained through literature studies, namely primary and secondary legal materials relevant to the research topic. This research uses judicial theory, legal state theory, and democracy theory as the basis for analyzing the Constitutional Court's decision and its implications for people's constitutional rights. The results of this study show that this decision is in accordance with the constitution and legal principles applicable in Indonesia. Strengthening the people's political rights to elect and be elected to run for president and vice president. Thus, upholding the principles of equality and justice in the democratic process. Other countries have provided opportunities for every citizen under the age of 40 to participate in running for president and vice president as regulated in the laws of each country. The implications of the Constitutional Court's decision number 90/PUU-XXI/2023 give hope to young people or regional heads who are under the age of 40 to participate in the contestation of the election of the president and vice president of the Republic of Indonesia.
Co-Authors Adi Widnyana I Made I Made Sudana Putra Ida Bagus Sudarma Putra Ni Ketut Kantriani Sugita, I Made