Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

HUKUM ADAT IMPLIKASI DAN APLIKASINYA DALAM ISTINBATH HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF UNIVERSALITAS DAN LOKALITAS Mustofa Mustofa
VARIA HUKUM Vol 1, No 2 (2019): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i2.5188

Abstract

AbstrakAdat merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum Islam. Adat yang shahih yaitu ‘adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Adapun hasilnya di Kabupaten Bandung yang menerap­kan pola kepemimpinan dan pemerintahannya berbasis pada kearifan lokal (local wisdom) menjadi barometer dalam keputusan pembangunan dan partisipasi masyarakat dilibatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
ANALISIS PENERAPAN AL-QAWĀ‘ID AL-FIQHIYAH DAN AL-QAWĀ‘ID AL-UṢULIYYAH PADA MUAMALAH Mugni Muhit; Royani Royani; Mustofa Hasan
Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 6, No 001 (2022): Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ad.v6i001.3612

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas penerapan al-Qawā'id al-Fiqhiyah dan al-Qawā'id al-Uṣuliyyah dalam transaksi muamalah pada Lembaga Keuangan Syariah. Jenis penelitiannya kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah kepustakaan (library research). Bahwa salah satu al-Qawā'id al-Uṣuliyyah yang digunakan dalam pembuatan hukum tentang muamalah adalah aturan ين للتحر هيٌال فى االصل” Hukum asal pada larangan itu adalah haram”, ketentuan ini digunakan, sebab ayat-ayat Al-Qur'an yang bertalian dengan muamalah menggunakan kalimat nahyi (kalimat yang konteksnya menunjukkan larangan). Sementara salah satu al-Qawā'id al-Fiqhiyah yang bersifat umum digunakan dalam transaksi muamalah adalah ْى يَ ُد َّل َد لِ ْي ٌل َعلَى تَ ْح ِر ْي ِوهَا َ أ إالَّ ِإلبَا َحتُ ِت ا َهلَ ُوَعا ْص ُل فِى ال َاأل .Adapun aktivitas muamalah di sini adalah aktivitas maliyah baik yang berbasis jual beli seperti bai‟, bai‟ bitsaman „ajil, bai‟ salam, musawwamah, istishna, dan murabahah, maupun yang berbasis kemitraan seperti mudharabah, musyarakah, dan qardh). Transaksi muamalah maliyah ini diperbolehkan syara‟ selama tidak ada dalil lain yang melarangnya, berdasarkan pemahaman dan interpretasi hukum Islam para mujtahid melalui antara lain pendekatan kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyyah. Kata Kunci: Qawā’id Uṣuliyyah, Qawā’id Fiqhiyah, Mu’amalah
Sharf on the actors of non-bank foreign exchange business (kupva bb) or money changer Rima Rahmayanti; Rizky Maidan Ilmy; Mustofa Hasan
INOVASI Vol 15, No 2 (2019): November
Publisher : Faculty of Economics and Business Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jinv.v15i2.6432

Abstract

The phenomenon of the problem in this study is that there are non-bank foreign exchange (KUPVA) or money changer business people who are not licensed or illegal which are feared to be misused for terrorism, drug transactions and money laundering. Therefore, money changer business people are obliged to make permits to the government for business continuity that is licensed and can be trusted by the public. The purpose of this research is to find out how the provisions of sharf for non-bank foreign exchange business activities. The research method used is descriptive qualitative. The results of the study explained that running a business as a non-bank foreign exchange business activity is permitted as long as it must be comply with the provisions set by the government and the conditions stipulated by the MUI fatwa council, including taking care of permits, not for speculation (chancy), there transaction needs or just in case (deposits), if the transaction is carried out on a similar currency then the value must be the same and in cash (at-taqabudh) if different types must be made with the exchange rate that applies when the transaction is carried out and cash.
ANALISIS PENERAPAN AL-QAWĀ‘ID AL-FIQHIYAH DAN AL-QAWĀ‘ID AL-UṢULIYYAH PADA MUAMALAH Mugni Muhit; Royani Royani; Mustofa Hasan
Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 6 No. 001 (2022): Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ad.v6i001.3612

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas penerapan al-Qawā'id al-Fiqhiyah dan al-Qawā'id al-Uṣuliyyah dalam transaksi muamalah pada Lembaga Keuangan Syariah. Jenis penelitiannya kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah kepustakaan (library research). Bahwa salah satu al-Qawā'id al-Uṣuliyyah yang digunakan dalam pembuatan hukum tentang muamalah adalah aturan ين للتحر هيٌال فى االصل” Hukum asal pada larangan itu adalah haram”, ketentuan ini digunakan, sebab ayat-ayat Al-Qur'an yang bertalian dengan muamalah menggunakan kalimat nahyi (kalimat yang konteksnya menunjukkan larangan). Sementara salah satu al-Qawā'id al-Fiqhiyah yang bersifat umum digunakan dalam transaksi muamalah adalah ْى يَ ُد َّل َد لِ ْي ٌل َعلَى تَ ْح ِر ْي ِوهَا َ أ إالَّ ِإلبَا َحتُ ِت ا َهلَ ُوَعا ْص ُل فِى ال َاأل .Adapun aktivitas muamalah di sini adalah aktivitas maliyah baik yang berbasis jual beli seperti bai‟, bai‟ bitsaman „ajil, bai‟ salam, musawwamah, istishna, dan murabahah, maupun yang berbasis kemitraan seperti mudharabah, musyarakah, dan qardh). Transaksi muamalah maliyah ini diperbolehkan syara‟ selama tidak ada dalil lain yang melarangnya, berdasarkan pemahaman dan interpretasi hukum Islam para mujtahid melalui antara lain pendekatan kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyyah. Kata Kunci: Qawā’id Uṣuliyyah, Qawā’id Fiqhiyah, Mu’amalah
Istinbath Al-Ahkam dalam Konteks Maqasid Al-Shariah dan Relevansinya Terhadap Desain Kebijakan Ekonomi Islam Inklusif Dwi Widiastuti; Oyo Sunaryo Mukhlas; Mustofa Mustofa
ISLAMICA Vol 9 No 1 (2025): ISLAMICA
Publisher : STAI Siliwangi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59908/islamica.v9i1.165

Abstract

Penelitian ini membahas pendekatan istinbath al-ahkam dalam bingkai maqasid al-shariah dan relevansinya terhadap desain kebijakan ekonomi Islam yang inklusif. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kebutuhan akan kebijakan ekonomi berbasis syariah yang tidak hanya normatif-formalistik, tetapi juga responsif terhadap tantangan sosial-ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan pendapatan, marginalisasi kelompok rentan, dan eksklusi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana metode istinbath hukum Islam dapat diselaraskan dengan maqasid al-shariah guna menghasilkan kebijakan ekonomi yang tidak hanya sahih secara syar’i, tetapi juga memiliki keberpihakan sosial yang kuat. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yang dianalisis secara deskriptif-analitis melalui telaah terhadap literatur klasik dan kontemporer dalam bidang ushul fiqh, maqasid syariah, dan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembauran istinbath al-ahkam dengan maqasid al-shariah dapat menggeser pendekatan normatif menjadi lebih transformatif, dengan fokus pada perlindungan hak ekonomi masyarakat, penguatan akses keuangan syariah, dan distribusi keadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi kerangka istinbath kebijakan yang berbasis pada lima maqasid utama, serta kontribusinya dalam menyusun parameter evaluatif terhadap kebijakan ekonomi syariah yang inklusif.
Development of Anti-Radicalism Education Model at Miftahul Huda Al-Azhar Pesantren During COVID-19: A Descriptive Study in Banjar, West Java Dewi Sadiah; Mustofa Mustofa
Jurnal Iman dan Spiritualitas Vol. 6 No. 2 (2026): Jurnal Iman dan Spiritualitas
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jis.v6i2.55311

Abstract

This study aims to critically examine the development of an adaptive educational model at Miftahul Huda Al-Azhar Islamic Boarding School in maintaining the quality of students (santri) and mitigating the risks of radicalism during the Covid-19 pandemic. The primary focus lies in the synchronization of traditional values with digital disruption, incorporating key concepts such as ideological immunity, religious moderation (Tawasut), and educational crisis management. Adopting a qualitative descriptive method with participant observation and in-depth interviews, the scope encompasses digital curriculum transformation, productive quarantine policies, and cross-sector strategic collaboration in Banjar City. The findings indicate that integrating nationalistic values into digital platforms and reinforcing mental health through intensive counseling effectively counters radical narratives that exploit social vulnerabilities during crises. Critical challenges identified include digital infrastructure disparities and the limitation of physical interaction, which affects spiritual transmission. This study recommends adopting an inclusive blended learning model and strengthening synergy between educational institutions and security agencies as a prototype for national resilience. This research contributes to the discourse on contemporary Islamic education by formulating a pedagogical framework that bridges traditional ideological protection with modern technological flexibility in facing global disruptions.
Manhaj Mutakallimin in Usul Fiqh: Theoretical Foundations for Contemporary Islamic Economic Ijtihad Sari Damayanti; Mustofa Hasan; Dudang Gojali; Sri Dewi Anggadini
Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Vol. 7 No. 4 (2025): All articles in this issue include authors from 3 countries of origin (Indonesi
Publisher : LP2M IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/kharaj.v7i4.9145

Abstract

This article aims to examine in depth the Manhaj Mutakallimin within Ushul Fiqh as a theoretical foundation for the development of contemporary Islamic economic ijtihad. The study arises from the awareness that global economic transformation requires an Islamic legal paradigm capable of addressing challenges of rationality, relevance, and public interest while maintaining its normative foundation. Using a qualitative approach through library research, this study explores the epistemological principles of the Manhaj Mutakallimin as articulated by key scholars such as al-Juwaini, al-Ghazali, and Fakhr al-Din al-Razi. The analysis focuses on its rational structure, deductive reasoning from the revealed sources, and theological orientation that positions reason as a partner to revelation in deriving legal rulings. The findings indicate that the Manhaj Mutakallimin provides a solid theoretical framework for the emergence of Islamic economic ijtihad grounded in maqā ṣ id al-syarī'ah, rationality, and social justice. This approach proves relevant in addressing modern economic issues such as Islamic fintech regulation, digital financial instruments, and problem-based fiscal policies. Thus, the Manhaj Mutakallimin not only represents a methodological legacy in Ushul Fiqh but also offers a foundational paradigm capable of integrating revelation, reason, and context in constructing a just and sustainable Islamic economic system. Keywords: Manhaj Mutakallimin, Ushul Fiqh, Ijtihad, Islamic Economics, Maqā ṣ id al-Syarī'ah
Penerapan Fikih Moderasi Beragama di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Deskriptif di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Mahad Darul Arqam Garut, dan Pesantren Miftahul Huda II Bayasari Ciamis, Jawa Barat) Mustofa Mustofa; Dewi Sadiah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.9236

Abstract

Abstracts: This study aims to describe the implementation of Islamic jurisprudence of religious moderation (fiqh al-wasathiyyah) in three Islamic boarding schools in West Java, namely Cipasung Islamic Boarding School in Tasikmalaya, Darul Arqam Islamic Boarding School in Garut, and Miftahul Huda II Bayasari Islamic Boarding School in Ciamis. The study employs a descriptive-analytic method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings show that the objectives of implementing religious moderation in these institutions align with their vision and mission to nurture students with noble character, broad insight, tolerance, patriotism, and a moderate attitude in practicing Islam. The methods applied in Cipasung include lectures, discussions, question-and-answer sessions, seminars, training, and supervision. Darul Arqam Garut employs exemplary behavior, habituation, advice, audiolingual practice, affection, and the reward–punishment system. Meanwhile, Miftahul Huda II Bayasari applies tahfidz (Qur’an memorization), wahdah, jama’, advice, and habituation methods. The results indicate significant behavioral changes among students, reflected in their increased tolerance, respect for others, responsibility, and moderate religious attitudes. Thus, the implementation of fiqh al-wasathiyyah in Islamic boarding schools has proven effective in shaping students’ balanced character between knowledge, faith, and morality.Keywords: Fiqh of Religious Moderation, Islamic Boarding School, Tolerance, Islamic Education, Student Independence. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan fikih moderasi beragama di tiga pondok pesantren di Jawa Barat, yaitu Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Pondok Pesantren Darul Arqam Garut, dan Pondok Pesantren Miftahul Huda II Bayasari Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan penerapan fikih moderasi beragama di ketiga pesantren tersebut sejalan dengan visi dan misi lembaga, yaitu membentuk santri yang berakhlak mulia, berwawasan luas, toleran, cinta tanah air, dan berjiwa moderat. Metode penerapan fikih moderasi beragama di Pondok Pesantren Cipasung meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, seminar, latihan, dan pengawasan. Di Pondok Pesantren Darul Arqam Garut, metode yang digunakan meliputi keteladanan, pembiasaan, nasihat, audiolingual, kasih sayang, serta reward dan punishment. Sementara itu, di Pondok Pesantren Miftahul Huda II Bayasari Ciamis digunakan metode tahfidz, wahdah, jama’, nasihat, dan pembiasaan. Hasil penerapan menunjukkan adanya perubahan perilaku santri menjadi lebih toleran, saling menghormati, bertanggung jawab, dan moderat dalam beragama. Dengan demikian, penerapan fikih moderasi beragama di lingkungan pesantren terbukti efektif dalam membentuk karakter santri yang seimbang antara ilmu, iman, dan akhlak.Kata kunci: Fikih Moderasi Beragama, Pondok Pesantren, Toleransi, Pendidikan Islam, Kemandirian Santri.
Religiosity, Poverty, Health, and Education Effects on Islamic Human Development through Economic Growth in West Java Dede Nurwahidah; Mustofa Mustofa; Moh. Najib; Mohamad Anton Athoillah
Sharia Economic and Management Business Journal (SEMBJ) Vol. 7 No. 2 (2026): Sharia Economic and Management Business
Publisher : Yayasan Darussalam Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62159/sembj.v7i2.2275

Abstract

Background: This article analyzes the effects of religiosity, poverty, health, and education on the Islamic Human Development Index (I-HDI) in West Java during 2020-2024, with economic growth positioned as an intervening variable. Method: Using a quantitative descriptive-verificative design, the study employs secondary panel data from 21 regencies/cities over five years, resulting in 105 observations. Fixed Effect Model regression, path analysis, and the Sobel test were processed with EViews 10. Results: Religiosity and poverty have negative significant effects on I-HDI, with coefficients of -0.3421 (p=0.0002) and -0.5123 (p=0.0000). Health, education, and economic growth have positive significant effects, with coefficients of 0.6789, 0.3891, and 0.4123. Economic growth partially mediates health and education but does not mediate religiosity and poverty. The model explains 81.23 percent of I-HDI variation. Conclusion: West Java recovered economically, but maqasid-based human development remained low. In 2024, I-HDI reached 52.72, below conventional HDI of 74.92, indicating the need for moral-security strengthening, spatial poverty reduction, health protection, and education reform.