Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (Studi Terhadap PERDA Provinsi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Gorontalo) Nusi, Marten
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v15i2.487

Abstract

Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Studi Terhadap PERDA Provinsi Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Gorontalo).Program JAMKESTA merupakan program pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam bentuk  pemberian Jaminan Kesehatan Gratis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengalisis implementasi program Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Gorontalo, serta faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi program Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Gorontalo. Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi  program Jamkesta di Kabupaten Gorontalo masih terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan  dilapangan yang mengabat pencapaian tujuan program, baik dalam hal sosialisasi program, pembiayaan kapitasi, serta prosedur pelayanan yang tidak jelas secara teknis pelaksanaan.
Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Kotamobagu Rahmat Agus Triharto Mokodompit; Marten Nusi; Swastiani Dunggio
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 1 No. 1 (2022): April - September 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.119 KB)

Abstract

Pasar tradisional adalah bentuk ekonomi kerakyatan yang sangat mempengaruhi perekonomian yang ada di Indonesia. Pasar tradisional sudah sangat melekat pada kehidupan masyarakat saat ini, yang bisa memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga pemerintah harus dan wajib melindungi keberadaan pasar tradisional. Adapun tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui peran dari pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu untuk mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang terjadi. Hasil penelitian ini adalah peran pemerintah terhadap pasar tradisonal yang ada di kotamobagu masih sangat kurang hal ini terlihat dari keluhan masyarakat terhadap peran pemerintah itu sendiri. khususnya para konsumen atau pemebli yang sering berbelanja di pasar tradisional, pembeli belum dapat merasakan kenyamanan saat berbelanja di pasar tradisonal. Ada beberapa masalah yang belum dapat di selesaikan oleh pemerintah contohnya, soal penataan ruang dan tempat untuk para pedagang pasar tradisional, kapasitas pedagang dan tempat berjualan masih belum dapat memenuhi kebutuhan lahan berjualan bagi para pedagang pasar trdisional, kebersihan lingkungan pasar, penataan pedagang, kurangnya pembinaan – pembinaan kepada pedagang pasar Traditional markets are a form of populist economy that greatly affects the economy in Indonesia. Traditional markets have been very attached to people's lives today, which can influence people's economic growth. So the government must and must protect the existence of traditional markets. The purpose of this study is to determine the role of the government in the protection and empowerment of traditional markets in Kotamobagu City, North Sulawesi Province. The method used in this research is descriptive qualitative, namely to reveal events or facts, circumstances, phenomena, variables, and circumstances that occurred during the research by presenting what happened. The result of this study is that the government's role in traditional markets in Kotamobagu is still lacking, this can be seen from public complaints about the role of the government itself. especially, consumers or buyers who often shop at traditional markets, buyers have not been able to feel comfortable when shopping at traditional markets. There are several problems that the government has not been able to solve, for example, the matter of structuring space and places for traditional market traders, the capacity of traders and places to sell still cannot meet the needs of selling land for traditional market traders, cleanliness of the market environment, arrangement of traders, lack of guidance - coaching for market traders
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAMPAK COVID 19 MELALUI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) (Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo) Marten Nusi; Sandi Prahara; Darmawaty Abd Razak
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8221

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Borontalo. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan pendekatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan analisis jalur yang mengedepankan aspek narasi deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukan program tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Tuladenggi telah disosialisasikan oleh pemerintah Desa melalui berbagai kegiatan yang mengumpulkan masyarakat, maupun pelibatan unsur aparat pemerintah pada tingkat Dusun. Program bantuan langsung tunai (BLT) model pendanaannya adalah melalui kebijakan anggaran dana Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa dengan melibatkan masyarakat didalamnya. Untuk mendukung tercapainya tujuan program, maka komitmen kerja pemerintah Desa telah ditunjukan dengan adanya sinergitas dan konsistensi sejak tahapan pengusulan pendataan sampai pada dana diterima langsung oleh masyarakat. Sebagai saran dari peneliti terhadap pemerintah Desa Tuladenggi dalam melaksanakan kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) adalah Perlu dimaksimalkan lagi dengan berbagai cara untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program atau kebiajakan yang diambil dan dilaksanakan, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung dan menyebarkan informasi penting akan setiap kebijakan yang diambil.
Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Fraksi PAN Kota Gorontalo Heriyanto Thalib; Marten Nusi; Darmawaty Abd Razak
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 2 No. 1 (2023): April - September 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/projip.v2i1.386

Abstract

Dalam setiap pelaksanaan reses anggota DPRD Fraksi PAN Kota Gorontalo ditemukan beberapa persoalan, salah satu yang paling dominan adalah partisipasi masyarakat yang masih kurang dari berbagai aspek.  Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Gorontalo.  Metode penelitian yang diterapkan adalah desain kualitatif.  Observasi, wawancara dan dokumentasi menjadi alat pengumpulan data penelitian.  Informan ditentukan secara purposif dengan pertimbangan pengetahuan yang dimiliki terhadap fokus penelitian.  Analisis data menggunakan formulasi Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Fraksi Partai Amanat Nasionak (PAN) Kota Gorontalo secara faktual dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu partisipasi dalam bentuk ide/gagasan dan partisipasi dalam bentuk fisik atau kehadiran pada setiap pelaksanaan reses. Partisipasi masyarakat berupa penyampaian ide atau usulan-usulan yang konstruktif secara umum belum begitu terlihat di tiga daerah pemilihan anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional Kota Gorontalo.  2)  Faktor penghambat partsipasi masyarakat dalam pelaksanaan reses terlihat pada beberapa hal, yaitu (1) komunikasi antara anggota DPRD dengan masyarakat. Komunikasi bukan hanya pada sisi penyampaian orasi anggota DPRD saat reses, namun juga pesan-pesan diawal sebagai media informasi perdana bagi masyarakat tentang reses. Pada dasarnya, hambatan itu berasal dari sisi apatisme masyarakat yang disebabkan oleh komunikasi dan tingkat pendidikan masyarakat.
Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Ollot I Kecamatan Bolangitan Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Mohamad Syafir Van Gobel; Marten Nusi; Deliana Vitasari Djakaria
Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 2 (2023): Juli - Desember 2023
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliitik Universitas Ichsan Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/jipik.v2i2.640

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa ollot I kecamatan bolagitang barat kabupaten bolaang mogondow utara serta memastikan indikator-indikator pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa ollot I kecamatan bolagitang barat kabupaten bolaang mongondow utara. penelitian ini ialah merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. subjek dari penelitian ini ialah kepala desa ollot I, aparatur desa dan masyarakat. Anlisi data di lakukan dengan display data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa ollot I yaitu dengan adanya Peranan pemerintan desa dalam pelaksanaan kebijakan dari warga dalam pembangunan Peningkatan ekonomi, SDM, meningkatkan metode pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Peranan pemerintahan desa sebagai eksekutor kebijakan. Peranan pemerintahan desa sebagai Pembina (2) indicator Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, mengembangkan kegiatan keagamaan, pengembangkan kegiatan kegiatan pemuda pemudih, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Oleh karena itu didalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam mencapai tingkat hidup yang lebih baik.
The Effect of Apparatus Empowerment on Employee Performance in the Government Sector Nusi, Marten; Razak, Darmawaty Abd; Prahara, Sandi
IJESS International Journal of Education and Social Science Vol. 5 No. 2 (2024): VOL 5 NO 2 OCTOBER 2024
Publisher : INTERNATIONAL PENELITI EKONOMI, SOSIAL, DAN TEKNOLOGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/ijess.v5i2.367

Abstract

This study aims to determine the Impact of Apparatus Empowerment on Employee Performance in the Government Sector. This study used a sample of 27 people. The data analysis used is Simple Linear Regression. The results of the hypothesis test between Apparatus Empowerment (X) on Employee Performance (Y) at the Ponelo Islands Sub-district Office, North Gorontalo Regency, obtained a sig value for the influence of the Apparatus Empowerment variable on Employee Performance obtained at 0.000 while the value was 0.05. If the two values are compared, the sig value (0.000) is still smaller than the value (0.05). Therefore, it was concluded that Apparatus Empowerment was positive and significant for Employee Performance at the Ponelo Islands Sub-district Office, North Gorontalo Regency. The amount of influence of Apparatus Empowerment on Employee Performance at the Ponelo Islands Sub-district Office, North Gorontalo Regency is 59.3%. While the remaining 40.7% was influenced by other factors or variables that were not studied in this study.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAMPAK COVID 19 MELALUI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) (Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo) Nusi, Marten; Prahara, Sandi; Razak, Darmawaty Abd
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8221

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Borontalo. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan pendekatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan analisis jalur yang mengedepankan aspek narasi deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukan program tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Tuladenggi telah disosialisasikan oleh pemerintah Desa melalui berbagai kegiatan yang mengumpulkan masyarakat, maupun pelibatan unsur aparat pemerintah pada tingkat Dusun. Program bantuan langsung tunai (BLT) model pendanaannya adalah melalui kebijakan anggaran dana Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa dengan melibatkan masyarakat didalamnya. Untuk mendukung tercapainya tujuan program, maka komitmen kerja pemerintah Desa telah ditunjukan dengan adanya sinergitas dan konsistensi sejak tahapan pengusulan pendataan sampai pada dana diterima langsung oleh masyarakat. Sebagai saran dari peneliti terhadap pemerintah Desa Tuladenggi dalam melaksanakan kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) adalah Perlu dimaksimalkan lagi dengan berbagai cara untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program atau kebiajakan yang diambil dan dilaksanakan, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung dan menyebarkan informasi penting akan setiap kebijakan yang diambil.
IMPLEMENTATION OF WASTE MANAGEMENT POLICY Nusi, Marten; Arman; Prahara, Sandi; Razak, Darmawaty Abd
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 6 No. 2 (2025): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2025
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v6i2.486

Abstract

The purpose of this study is to analyze the process of implementing the policy implementation of Gorontalo City regional regulation no. 12 of 2017 concerning Waste Management in Hulonthalangi District. This research was conducted by a qualitative method, the data collection techniques used were using interviews, observations and documentation. The data analysis technique is interactive data analysis. The results of the research as indicators of the success of policy implementation used in this study, both in terms of socialization, the availability of supporting facilities, and factual budget support are not available or can even be said to have received full attention from the Gorontalo City local government. As suggestions and recommendations that can be given by researchers as part of constructive things, the importance of education that is continuously carried out massively by local governments, the need for full penetration from local governments on the availability of supporting facilities and infrastructure, the availability of sufficient budgets as part of policy financing also needs to be prepared by local governments, communication and coordination across sectors, addition to temporary waste collection points at each point in each sub-district in the Gorontalo City area.