Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum MAGISTRA Law Review ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Markus Suryo Utomo
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERAMPASAN KEMERDEKAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI TUNTUTAN JAKSA UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK KORBAN Satria Bagus Budi Jiwandono; Markus Suryo Utomo
MAGISTRA Law Review Vol 4, No 01 (2023): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v4i01.3579

Abstract

Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebagai pelaku kejahatan dengan korban yang juga masih kategori Anak khususnya tindak pidana kesusilaan (pencabulan dan persetubuhan) dalam praktek peradilan dianggap belum mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada korban karena tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pidana yang dijatuhkan Hakim kepada pelaku sering dianggap belum memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya karena dianggap tidak sebanding dengan trauma dan penderitaan seumur hidup yang dialami korban. Metode pendekatan menggunakan Yuridis Empiris, Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa perlindungan hukum kepada Anak Korban karena tuntutan tersebut baik formil maupun materiil dan juga dilihat dari aspek tujuan hukum itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada yang secara formal terdapat pengaturannya di dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain itu dari sudut pandang sosiologis maupun filosofis hukumnya yaitu mendasarkan pada rasa keadilan dan kemanfaatan untuk kepentingan Anak korban dan keluarganya maka tuntutan Jaksa dimaksud yang di dalamnya terkandung aspek perampasan kemerdekaan terhadap Anak pelaku kejahatan sudah dirasakan sebanding dengan trauma dan penderitaan seumur hidup yang dialami oleh Anak korban dalam menghadapi masa depannya.
UPAYA HUKUM KONSUMEN KORBAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KORPORASI Ridho Pakina; Markus Suryo Utomo; Yulies Tiena Masriani
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i1.4905

Abstract

 Hukum yang belum mampu mengikuti perkembangan pembangunan di sektor ekonomi menciptakan ketidakadilan bagi para korban kejahatan korporasi. Sebaliknya, para pelaku kejahatan korporasi dengan bebas menikmati manfaat dari tindakannya. Masih sering ditemukan perlakuan yang merendahkan martabat manusia yang menjadi tersangka, meskipun tekanan-tekanan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) semakin meningkat, namun sedikit perhatian yang diberikan kepada para korban kejahatan, maupun hak-hak korban yang dilanggar telah dipulihkan. Permasalahan tersebut bisa dicegah dengan mengikuti standar penggunaan pemanfaatan produk sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan. Apakah bukan suatu korporasi (terhadap konsumen) sikap mencari untung sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan persyaratan keamanan dan keselamatan Siapakah yang hendaknya dimintai pertanggungjawaban terhadap Perbuatan Melawan Hukum  ini,  Penelitian ini menggunnakan pendekatan case aprouch Sehubungan dengan masalah pertanggungjawaban korporasi, KUHPerdata  kita masih  menut asas hanya oranglah (pribadi kodrati) yang dapat melakukan tindak pidana/kejahatan. Setidaknya dalam doktrin hukum pidana.
Mining Regulations In Effort Of Indonesian Carbondioxide Emission Reduction Targets In 2030 Yulius Tiena Masriani; Markus Suryo Utomo; Ridho - Pakina
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 2 (2022): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i2.3387

Abstract

Mining is an business quarter that has a large impact in growing country wide earnings. However, the mining enterprise often encounters issues associated with its suitability with the balance of the surroundings and climate alternate. This examine has the primary goal of imparting a complete rationalization concerning the Indonesian government's efforts to lessen carbon dioxide emissions to reap the 2030 emission discount target that's bolstered thru the Nationally Determined Contribution file, namely 834 million lots of CO2e on the unconditional target (CM1) and 1.081 million tons. CO2e at conditional goals (CM2). As nicely as licensing policies related to mining both in legal guidelines and government regulations that allows you to later make a contribution to efforts to lessen the poor impacts of mining on the environment. The results of the study display that in the duration 2000 to 2016 carbon emissions persisted to boom via 2.Nine% and the government keeps to make efforts to lessen those emissions. The guidelines associated with the mining industry which have been at first defined in Law Number 4 of 2009 have been amended with the issuance of the Job Creation Law of 2020. The management of the mining commercial enterprise is also explained in authorities regulation Number 96 of 2021. As an attempt to prevent the increase in unfavourable environmental damage due to mining, mining management with an environmental attitude needs to be progressed, inclusive of with the aid of providing an in depth elaboration inside the stipulated policies regarding environmental safety.
Strategi Kebijakan Dalam Meminimalisir Perilaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Michael Devangga Hardjono Halim; Markus Suryo Utomo
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i1.162

Abstract

Artikel ini merupakan artikel konseptual yang mencoba memberikan kajian terhadap strategi kebijakan dalam meminimalisir perilaku tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. argumentasi yang mendasari tentang pentingnya strategi penanggulangan KKN di Indonesia didasarkan pada fakta bahwa saat ini korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, korupsi dapat dijumpai diberbagai lembaga negara dan menyangkut berbagai penyelengara negara ditingkat pusat maupun daerah. dasar tersebut oleh penulis dianalisis hingga menemukan suatu kesimpulan bahwa perlu ada suatu strategi kebijakan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kebijakan ini dapat dilakukan sebagai upaya-upaya penegakan hukum prefentif dan berpusat pada perilaku penyelengara negara (struktur hukum). strategi pencegahan meliputi antaralain strategi penataan kelembagaan, startegi, penataan ketatalaksanaan/ manajemen, strategi penataan Sumber Daya Manusia/ Aparatur dan startegi Akuntabilitas (Pertanggungjawaban). Startegi sebagaimana dimaksud perlu dilaksanakan guna dapat mengefektifkan kinerja dan tersedianya penyelengaraan negara yang efisien, mudah, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, politis dan hukum.
Co-Authors Masriani . Michael Devangga Hardjono Halim Ridho - Pakina Ridho Pakina Satria Bagus Budi Jiwandono Yulius Tiena Masriani