Markus Suryo Utomo
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAMPASAN KEMERDEKAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI TUNTUTAN JAKSA UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK KORBAN Satria Bagus Budi Jiwandono; Markus Suryo Utomo
MAGISTRA Law Review Vol 4, No 01 (2023): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v4i01.3579

Abstract

Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebagai pelaku kejahatan dengan korban yang juga masih kategori Anak khususnya tindak pidana kesusilaan (pencabulan dan persetubuhan) dalam praktek peradilan dianggap belum mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada korban karena tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pidana yang dijatuhkan Hakim kepada pelaku sering dianggap belum memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya karena dianggap tidak sebanding dengan trauma dan penderitaan seumur hidup yang dialami korban. Metode pendekatan menggunakan Yuridis Empiris, Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa perlindungan hukum kepada Anak Korban karena tuntutan tersebut baik formil maupun materiil dan juga dilihat dari aspek tujuan hukum itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada yang secara formal terdapat pengaturannya di dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain itu dari sudut pandang sosiologis maupun filosofis hukumnya yaitu mendasarkan pada rasa keadilan dan kemanfaatan untuk kepentingan Anak korban dan keluarganya maka tuntutan Jaksa dimaksud yang di dalamnya terkandung aspek perampasan kemerdekaan terhadap Anak pelaku kejahatan sudah dirasakan sebanding dengan trauma dan penderitaan seumur hidup yang dialami oleh Anak korban dalam menghadapi masa depannya.
UPAYA HUKUM KONSUMEN KORBAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KORPORASI Ridho Pakina; Markus Suryo Utomo; Yulies Tiena Masriani
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i1.4905

Abstract

 Hukum yang belum mampu mengikuti perkembangan pembangunan di sektor ekonomi menciptakan ketidakadilan bagi para korban kejahatan korporasi. Sebaliknya, para pelaku kejahatan korporasi dengan bebas menikmati manfaat dari tindakannya. Masih sering ditemukan perlakuan yang merendahkan martabat manusia yang menjadi tersangka, meskipun tekanan-tekanan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) semakin meningkat, namun sedikit perhatian yang diberikan kepada para korban kejahatan, maupun hak-hak korban yang dilanggar telah dipulihkan. Permasalahan tersebut bisa dicegah dengan mengikuti standar penggunaan pemanfaatan produk sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan. Apakah bukan suatu korporasi (terhadap konsumen) sikap mencari untung sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan persyaratan keamanan dan keselamatan Siapakah yang hendaknya dimintai pertanggungjawaban terhadap Perbuatan Melawan Hukum  ini,  Penelitian ini menggunnakan pendekatan case aprouch Sehubungan dengan masalah pertanggungjawaban korporasi, KUHPerdata  kita masih  menut asas hanya oranglah (pribadi kodrati) yang dapat melakukan tindak pidana/kejahatan. Setidaknya dalam doktrin hukum pidana.