Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pelaksanaan Pendistribusian Dokumen Kependudukan Melalui Inovasi "Adek Manja" di Kabupaten Klaten Rizda Ardyati; Sri Wahyuningsih Yulianti; Enis Tristiana
ABDIMASKU : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : LPPM UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33633/ja.v6i1.970

Abstract

Digitalisasi pelayanan publik merupakan suatu hal yang semakin didorong perkembangannya oleh pemerintah Indonesia. Ketidakmampuan masyarakat untuk berkumpul dalam kelompok ketika pandemi turut mendorong masifnya gerakan digitalisasi pelayanan publik di Indonesia. Pengabdian ini dilaksanakan karena masalah-masalah yang berada di tengah masyarakat. Pengabdian dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan serta menjawab kebingungan dan pertanyaan masyarakat mengenai inovasi ADEK MANJA di Kabupaten Klaten. Kegiatan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: 1) Tahap Persiapan, pada tahap ini tim pengabdian melakukan persiapan yaitu berdiskusi dan mengkaji permasalahan yang mendominasi pada pelayanan administrasi kependudukan 2) Tahap Pelaksanaan 3) Tahap Evalusi, yaitu dengan memonitoring proses kegiatan berjalan, mengevaluasi setiap tahapan yang dilakukan, dan menindaklanjuti evaluasi kegiatan Tahapan pada hasil dari kegiatan workshop pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Kupang Karangdowo Klaten diharapkan dapat memudahkan masyarakat sasaran yang belum melek teknologi untuk memahami penggunaan inovasi Adek Manja yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten: Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berlangsung dengan baik. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyaraat tentang Inovasi “Adek Manja” yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Klaten Sebagai Pelayanan Publik Pendistribusian Dokumen Kependudukan Kabupaten Klaten.
PERCEPATAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN MELALUI PROGRAM JEMPUT BOLA DI KABUPATEN KARANGANYAR Hanif Veftin Novita; Enis Tristiana
EVOKASI: Jurnal Kajian Administrasi dan Sosial Terapan Vol. 1 No. 1 (2022): EVOKASI
Publisher : Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/evokasi.v1i1.253

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduka rentan melalui program jemput bola. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk melihat hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program jemput bola yang sudah dilakukan sudah pada target sasaran yaitu penduduk rentan sehingga adanya program ini membantu pendudukan rentan untuk memproses dokumen kependudukan, salah satunya e-KTP tanpa harus datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan program pelayanan jemput bola penduduk rentan dapat dikatakan sesuai dengan kriteria inovasi yang ditetapkan oleh PERMENPAN- RB terdiri dari 5 (lima) kriteria inovasi yaitu : Memiliki Kebaruan, Efektif, Bermanfaat, Tranfer/replikasi, dan Berkelanjutan. Kata kunci: Pelayanan Publik, Dokumen Kependudukan, Penduduk Rentan
Analysis of the Institution's Duties Regulation in Article 58 of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection Enis Tristiana
Journal of General Education and Humanities Vol. 5 No. 2 (2026): April
Publisher : MASI Mandiri Edukasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58421/gehu.v5i2.1252

Abstract

Personal data protection is one of the human rights that is part of personal personal protection, so it is necessary to be given a legal basis to provide security for personal data, based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, the protection of personal data is aimed at ensuring citizens' rights to personal self-protection and fostering public awareness as well as ensuring recognition and respect for the importance of personal data protection. However, the state in providing personal data protection for citizens needs to form an institution that can accommodate problems that arise or integrate data between institutions or bodies or materials with corporations that collect citizens' personal data. This is so that more rigid arrangements are needed related to the duties of institutions regulated in Article 58 of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection