Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Dimensi

PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI Setyobudi, Yustinus Farid
JURNAL DIMENSI Vol 1, No 3 (2012): JURNAL DIMENSI
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.26 KB) | DOI: 10.33373/dms.v1i3.179

Abstract

Sifat dasar kemiskinan amatlah kompleks dan faktor-faktor penyebabnya amat beragam. Kaum miskin mungkin tidak memiliki aset maupun kemampuan yang bersifat esensial karena mereka tinggal di daerah yang terpencil, rawan konflik, dan mempunyai sumberdaya sangat terbatas. Orang-orang ini mungkin rentan karena usia, kesehatan, lingkungan tempat tinggal, ataupun pekerjaan. Dalam tingkatan yang lebih luas, kemiskinan mungkin berasal dari situasi dimana ada ketimpangan yang besar secara terus-menerus akibat dari kepentingan dan struktur kekuasaan yang cenderung mempertahankan kewenangan (status quo). Keanekaragaman kondisi dan sebab-sebab kemiskinan tersebut mengisyaratkan bahwa intervensi-intervensi untuk mengurangi kemiskinan harus disesuaikan menurut keadaan-keadaan tertentu.
Peran Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Sesuai Dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Setyobudi, Yustinus Farid
JURNAL DIMENSI Vol 2, No 1 (2013): JURNAL DIMENSI (MARET 2013)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (919.355 KB) | DOI: 10.33373/dms.v2i1.140

Abstract

Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan negara Repulik Indonesia salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga Negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA BATAM Puspitasari, Meri Enita; Setyobudi, Yustinus Farid; Pratiwi, Diah Ayu
JURNAL DIMENSI Vol 4, No 3 (2015): JURNAL DIMENSI
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.913 KB) | DOI: 10.33373/dms.v4i3.51

Abstract

This research entitled Factors Affecting Compliance Implementation of Public Service Government of Batam. This study aims to determine the factors that influence the level of compliance of public service providers in the City of Batam. This research is useful to provide recommendations solutions and strategies to improve adherence public service providers.This research is a qualitative descriptive study. This study took place at the Department of Health and Department of Education Batam. The variables of this study were (1) Factors compliance behavior as independent variables, (2) Compliance with the Public Service Operator in accordance with Law No. 25 About the Public Service as the dependent variable. Data collection techniques with observation, interviews and documentation and questionnaires as secondary data. This research data analysis techniques using analysis of data reduction, data presentation and conclusion / verification.Results of this study based on behavioral factors, namely compliance in providing services to the public, the Department of Education and the Health Department in the knowledge, attitudes and actions in providing the services referred to Batam City Government Regional Regulation No. 1 Year 2014 on the Implementation of Public Service. While in service execution factors that in the implementation of the service to the community, the Department of Education and Department of Health have conducted according to the standards of service prescribed by the Government of Batam in accordance with Regulation No. 1 Year 2014 area Implementation of services carried out can be seen that the start of the awareness factor, organizational factors, factors rule, factor income, capabilities and skills, as well as service facilities factor, getting a response different from service users (community). Of the six factors are used as indicators of the implementation of services in this study, the factors factor rules and service facilities are under the spotlight of the public. Based on observations and interviews conducted are still many people who complained about how far the service provider to provide services not in accordance with service standards are displayed in the object of research.      Conclusion The research is Factors compliance behavior: In providing service to the community, required the Department of Education and Department of health knowledge,attitudes and actions in providing the services referred to Batam City Government Regional Regulation No. 1 Year 2014 on the Implementation of Public Service. But the results of this research that the compliance behavior factor still does not work as mandated by the Act. And Factor implementation of the service: In the implementation of service to the community, the Department of Education and Department of Health have conducted according to the standards of service prescribed by the Government of Batam in accordance with Regional Regulation No. 1 Year 2014. Implementation of services carried out can be seen that the factors of consciousness, organization, rules, income, ability and skills, as well as service facilities, got a different response from the service users (community). Of the six factors are used as indicators of the implementation of services in this study, the factors factor rules and service facilities are under the spotlight of the public. Based on observations and interviews conducted are still many people who complained about how far the service provider to provide services not in accordance with service standards are displayed in the object of research.
REFORMASI BIROKRASI GUNA MENGEFEKTIFKAN KINERJA PEMERINTAH DI INDONESIA Yustinus Farid Setyobudi
JURNAL DIMENSI Vol 2, No 2 (2013): JURNAL DIMENSI (JULI 2013)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.849 KB) | DOI: 10.33373/dms.v2i2.149

Abstract

Sejak lahir sampai sekarang, kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya birokrasi. Kita lahir langsung berhadapan dengan birokrasi di dinas catatan sipil dan kependudukan. Apalagi sekarang, hampir tiap hari kita berhadapan dengan birokrasi, misalnya jika kita ingin mengurus KTP, Paspor, atau SIM yang sering dilakukan masyarakat pada umumnya, kita langsung dihadapkan pada birokrasi, mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten maupun di kepolisian di tingkat Polres (Kabupaten).Birokrasi merupakan sebuah konsekuensi logis yang harus diterima dari hipotesis bahwa negara mempunyai tujuan yang mulia yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk itu negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya. Berkenaan dengan upaya pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, birokrasi publik memberikan andil yang besar. Barang dan jasa publik hendaknya dapat dikelola secara efisien dan efektif, dan hal tersebut merupakan tanggung jawab birokrasi.Peran pemerintah yang strategis, akan banyak ditopang oleh bagaimana birokrasi mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan besar yang dihadapi birokrasi adalah bagaimana dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, dikarenakan selama ini birokrasi identik dengan segala macam bentuk patologi yang dideritanya.