Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Konstitusi Jurnal Penelitian Hukum De Jure PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) Jurnal Konstitusi Jurnal Legislasi Indonesia
Rahayu Prasetianingsih
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Legislasi Indonesia

 1 
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Perspektif Demokrasi Deliberatif JAMALUDDIN, MUHAMMAD NUR; Harijanti, Susi Dwi; Prasetianingsih, Rahayu
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2024
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v21i2.1232

Abstract

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 masih jauh dari proses demokrasi deliberatif. Padahal sejatinya keterlibatan rakyat merupakan sesuatu hal yang mutlak, agar perubahan tidak sarat akan kepentingan politik saja, tetapi seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 belum menerapkan prinsip demokrasi deliberatif karena cenderung lebih banyak mengandung politisasi MPR dan bersifat elitis daripada keterlibatan rakyat. Demokrasi deliberatif yang digagas merupakan solusi alternatif dan bermanfaat bagi negara-negara demokrasi, masih dapat menjadi pilihan terbaik bagi Indonesia. Minimnya peran MPR memberikan ruang publikkepada rakyat dalam amendemen, mengharuskan MPR memperkokoh sistem ketatanegaraan Indonesia guna melibatkan rakyat melalui pemberdayaan dan penguatan kewenangan DPD dalam proses amendemen. Praktiknya dapat menerapkan sistem e-debelibarative democracy, tentunya proses ini mesti memiliki dasar hukum yang kuat dan tertuang dalam konstitusi serta beradaptasi terhadap perkembangan digitalisasi
Pola Fast-Track Legislation Pada Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Pembubaran Bank Berbentuk BUMD Dalam Likuidasi Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Susanto, Mei; Junaenah, Inna; Prasetianingsih, Rahayu
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i2.1495

Abstract

Artikel ini mengajukan pola fast-track legislation dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Bank berbentuk BUMD yang dalam tahap likuidasi oleh LPS. Persoalan yang dikaji dalam artikel ini adalah karena adanya prinsip otonomi daerah bagi Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik berupa pembentukan dan pembubaran bank BUMD pada satu sisi, namun pada sisi lain LPS yang berwenang melakukan likuidasi tidak dapat menunggu lama proses pembentukan Perda secara reguler karena dapat menggangu prinsip prediktabilitas dan kepastian hukum penyelesaian likuidasi bank. Artikel ini beragumen bahwa pola fast-track legislation dapat menjadi jalan tengah dua rezim hukum yang berbeda yakni hukum perbankan bagi LPS dan rezim hukum pemerintahan daerah bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pola fast-track legislation itekankan pada perencanaan kumulatif terbuka, tidak perlunya Naskah Akademik, penyederhanaan dan percepatan waktu pembahasan maupun penetapan, pengesahan dan pengundangan.
Co-Authors Inna Junaenah, Inna Jamaluddin, Muhammad Nur Lailani Sungkar Mei Susanto Susi Dwi Harijanti