Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Impresi Indonesia Lex Publica Jurnal Greenation Sosial dan Politik
Hidayati Hidayati
Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Beritikad Baik dalam Transaksi Jual Beli yang Dibatalkan karena Adanya Gugatan Pihak Ketiga: Studi Kasus Putusan Nomor 800/Pdt.G/2013/PN.Dps Hidayati Hidayati
Lex Publica Vol. 4 No. 2 (2017)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.526 KB) | DOI: 10.58829/lp.4.2.2017.782-788

Abstract

Dalam kehidupan di masyarakat banyak transaksi jual beli yang tidak sempurna artinya memiliki cacat hukum, baik objek jual beli tersebut belum diserahkan dalam transaksi jual beli maupun mengenai keabsahan legalitas seseorang untuk dinyatakan sah sebagai hak untuk melakukan transaksi jual beli. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis aspek perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik dalam transaksi jual beli yang dibatalkan karena adanya gugatan pihak ketiga. Studi ini mengambil studi kasus Putusan No. 800/Pdt.G/2013/PN.Dps. Dalam studi ini, aspek hukum yang dikaji adalah adanya gugatan terhadap suatu transaksi jual beli dari pihak ketiga. Ini secara hukum mempunyai konsekuensi terhadap hak pembeli yang beritikad baik, dan aturan hukum menyediakan perlindungan hukum dalam kasus ini. Sebagai temuan, bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pembeli tanah yang beriktikad baik tidak dipertimbangkan oleh hakim, dalam kasus Putusan No. 800/Pdt.G/2013/PN.Dps. Sebaliknya, pertimbangan hakim hanya ditujukan terhadap Penggugat saja tanpa mempertimbangkan mengenai adanya unsur-unsur pemenuhan kategori pembeli beritikad baik yang juga seharusnya dilindungi hak-haknya sesuai undang-undang yang ada. Abstract In life in society, many buying and selling transactions are imperfect, meaning they have legal defects, whether the object of sale and purchase has not been submitted in a sale and purchase transaction or regarding the validity of the legality of a person to be declared valid as the right to carry out a sale and purchase transaction. This study analyzes aspects of legal protection for good faith buyers in sales and purchase transactions canceled due to a third-party lawsuit. This study takes the case study of Decision No. 800/Pdt.G/2013/PN.Dps. In this study, the legal aspect studied was a lawsuit against a sale and purchase transaction from a third party. It has legal consequences for the rights of the good faith purchaser, and the rule of law provides legal protection in this case. As a finding, the form of legal protection given to land buyers with good intentions was not considered by the judges in the case of Decision No. 800/Pdt.G/2013/PN.Dps. On the other hand, the judge's considerations were only aimed at the plaintiff without considering the elements of fulfilling the category of good faith buyers whose rights should also be protected in accordance with existing laws. Keywords: Legal protection, Transactions, Good faith
Application of Eco-Democracy to Environmental Legal Protection Post-Mining Reclamation in Indonesia Zulfatah Zulfatah; Hidayati Hidayati; Andi Nur Hidayah
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v3i3.4753

Abstract

Mining in Indonesia still leaves many excavation holes that have not been reclaimed, at least 8 million hectares of post-mining land after the use of coal mining land in East Kalimantan Province. As a result, from 2011 to 2018, 32 people died, most of them children, while 140 people died in all regions in Indonesia due to drowning in ex-mining holes. The aim of this research is to provide legal protection for land through the application of the Eco-Democracy concept due to violations by fraudulent entrepreneurs. The method used is the approach of statutory opposition and conceptual opposition of regulations relating to legal issues resolved through a statutory approach. The results of the research explain that reviewing all laws written in Government Regulation Number 78 of 2010 concerning Reclamation and Post-Mining and Number 4 of 2009 in the Republic of Indonesia Law concerning Mineral and Coal Mining requires companies to restore land through reclamation after the mining process is complete. Prepare collateral in the form of money given by businesses committed to restoring and improving the land environment. The government authority will supervise the reclamation during its implementation so that mining entrepreneurs will comply and not abandon the ex-mining land.
Korupsi Aparat Penegak Hukum dalam Perspektif Etika Hukum dan Profesi: Analisis Kasus Pinangki Sirna Malasari, Raden Brotoseno, Akil Mochtar dan Pungutan Liar Rutan KPK Hidayati Hidayati; Ariffianto Wibi W; Barri Pratama; Hendry Juanda; Andi Jamaro Dulung
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Agustus - Oktober 2026)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v4i3.676

Abstract

Penelitian ini menganalisis fenomena korupsi di kalangan aparat penegak hukum di Indonesia dalam perspektif etika hukum dan profesi. Aparat penegak hukum sebagai pilar utama negara hukum memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, berbagai kasus seperti yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, AKP Raden Brotoseno, Akil Mochtar, serta praktik pungutan liar di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang merusak integritas sistem peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi aparat penegak hukum tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat sistemik yang dipengaruhi oleh lemahnya integritas moral, besarnya diskresi, budaya organisasi yang permisif, lemahnya pengawasan, serta rendahnya transparansi. Dari perspektif etika profesi, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip integritas, independensi, akuntabilitas, dan tanggung jawab publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan etika profesi, pengawasan independen, digitalisasi sistem hukum, serta penguatan budaya antikorupsi untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Quo Vadis Integritas Profesi Advokat: Kerahasiaan Informasi Klien Versus Kepentingan Umum Hidayati Hidayati; Adji Annisa Rahmadina; Angga Perwira Sukmawinata; Dewi Indrayani; Afnas Rachmawati; Emma Choerunnisa
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Agustus - Oktober 2026)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v4i3.678

Abstract

Profesi advokat menempati posisi strategis dalam sistem peradilan sebagai salah satu unsur penegak hukum yang bertugas menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Pelaksanaan fungsi tersebut memerlukan jaminan independensi profesi melalui pemberian hak imunitas serta kewajiban menjaga kerahasiaan informasi klien. Keberadaan hak imunitas bertujuan memberikan perlindungan terhadap advokat ketika menjalankan tugas profesi berdasarkan itikad baik. Perkembangan praktik penegakan hukum menunjukkan munculnya persoalan mengenai penyalahgunaan hak imunitas sebagai sarana melakukan perbuatan yang menghambat proses peradilan (obstruction of justice). Kondisi tersebut memunculkan konflik antara kewajiban menjaga kerahasiaan informasi klien dengan kepentingan umum dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis batasan hak imunitas advokat dalam perspektif kepentingan umum serta mengkaji parameter yuridis yang membedakan tindakan pembelaan hukum yang sah dengan perbuatan obstruction of justice. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas advokat bukan merupakan hak absolut. Keberlakuannya bergantung pada terpenuhinya unsur itikad baik dalam pelaksanaan profesi. Tindakan advokat yang mengarah pada upaya merintangi penyidikan, penuntutan, maupun persidangan mengakibatkan gugurnya perlindungan imunitas profesi. Kepentingan umum memperoleh legitimasi konstitusional sebagai dasar pembatasan kerahasiaan informasi klien sepanjang dilakukan berdasarkan undang-undang guna menjaga integritas sistem peradilan pidana.
Co-Authors Adji Annisa Rahmadina Afnas Rachmawati Andi Jamaro Dulung Andi Nur Hidayah Angga Perwira Sukmawinata Ariffianto Wibi W Barri Pratama Dewi Indrayani Emma Choerunnisa Hendry Juanda Zulfatah Zulfatah