Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Locus Journal of Academic Literature Review
Zulfiani Zulfiani
Universitas Samudra
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit dan Dampaknya Terhadap Lingkungan dan Sosial Studi Penelitian di Kota Subulussalam Kaya Alim; Muhammad Natsir; Zulfiani Zulfiani
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 8 (2026): August
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i8.1152

Abstract

Noodweer (pembelaan terpaksa) dalam hukum pidana Indonesia adalah alasan pemaaf yang melepaskan seseorang dari pidana saat terpaksa melakukan tindakan melawan hukum untuk membela diri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda dari serangan seketika yang melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan batasan penerapan hukum menurut KUHP terkait tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian, untuk menjelaskan fungsi dan kewenangan kepolisian/penyidik dalam KUHP serta untuk menjelaskan penerapan asas-asas hukum pidana, seperti asas legalitas dan due process of law, dalam menentukan kewenangan lembaga penegak hukum terhadap pelaku pembunuhan yang mengklaim pembelaan diri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus pembunuhan dengan klaim pembelaan diri menuntut pemahaman dan penerapan hukum yang tepat oleh aparat penegak hukum, terutama kepolisian sebagai penyidik. Hal ini karena Pasal 49 KUHP serta Pasal 34 dan 43 KUHP Nasional telah mengatur secara tegas syarat kumulatif yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri yang sah (noodweer) atau pembelaan yang melampaui batas akibat keguncangan jiwa (noodweer exces), yang masing-masing berimplikasi pada penghapusan sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku. Legal policy noodweer exces terhadap pembunuhan pada dasarnya adalah kebijakan yang adil secara substantif karena mengakui bahwa dalam kondisi psikologis ekstrem, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan secara penuh. Namun, kebijakan ini hanya akan mencapai tujuannya jika didukung oleh sistem penegakan hukum yang kompeten, berintegritas, dan peka terhadap keadilan.
PENDAMPINGAN DAN PEMBIMBINGAN GURU DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KECAMATAN SIMPANG JERNIH KABUPATEN ACEH TIMUR Rini Fitriani; Zulfiani Zulfiani; Liza Agnesta Krisna; Fachrizal Fachrizal; Zuleha Zuleha
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 12 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v%vi%i.%p

Abstract

Masa kanak-kanak, dikenal sebagai "the golden age," periode penting dalam tumbuh kembang anak. Masa itu, anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas guna mengoptimalkan potensi diri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, dengan fokus pada perkembangan fisik, kecerdasan, emosi, komunikasi, dan spiritual anak. Peran PAUD sangat krusial karena perkembangan anak selama periode ini berdampak signifikan pada kehidupan masa depannya. Oleh karena itu, penyelenggaraan PAUD yang berkualitas memerlukan keterlibatan aktif dari pemerintah, pendidik, keluarga, dan masyarakat. Melalui kegiatan PKM ini diharapkan kepada guru PAUD dapat memberikan layanan pendidikan bermutu kepada para anak. Kegiatan PKM ini dilakukan dalam bentuk pendampingan dan pembimbingan kepada para guru PAUD kecamatan simpang jernih. Setelah itu dalam kegiatan PKM ini juga dilakukan monitoring evaluasi pelaksanaan dengan harapan para guru PAUD dan orang tua memahami tentang pemenuhan hak pendidikan anak di usia dini.
Co-Authors Fachrizal Fachrizal Kaya Alim Krisna, Liza Agnesta Muhammad Natsir Rini Fitriani Zuleha, Zuleha