Articles
<![CDATA[Meningkatkan Kompetensi Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berorientasi Pada Ketrampilan Berpikir Tingkat Tinggi (Higher Order Thingking Melalui Focus Group Discussion (FGD) ]]>
<![CDATA[Zuleha, Zuleha]]>
<![CDATA[ Publikasi Pendidikan Vol 10, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PGSD FIP UNM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (666.919 KB)
|
DOI: 10.26858/publikan.v10i2.13510
<![CDATA[Permasalahan penelitian tindakan sekolah ini adalah Apakah dengan Focus Group Discussion (FGD) UPT SD Negeri 210 Lemah abang dapat meningkatkan kompetensi guru kelas menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thingking Skill ).”Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) ini bertujuan Untuk mendeskripsikan kompetensi guru kelas menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thingking Skill ) dalam pembelajaran tematik di UPT SD Negeri 210 Lemah abang Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2019/2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Tindakan Sekolah (PTS). Subjek penelitian yaitu UPT SD Negeri 210 Lemah abang Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2019/2020, dengan jumlah guru sebanyak 12 (dua belas) orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara.Penelitian ini dilakukan 2 siklus yaitu siklus pertama dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thingking Skill) Dalam Pembelajaran Tematik. Guru menunjukkan keseriusan dalam memahami dan melakukan diskusi Focus Group Discussion (FGD) dengan bimbingan dari peneliti. Informasi ini peneliti peroleh dari hasil pengamatan pada saat bimbingan diskusi Focus Group Discussion (FGD) meningkatkan kompetensi guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thingking Skill) Dalam Pembelajaran Tematik. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah dengan Focus Group Discussion (FGD) dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thingking Skill) Dalam Pembelajaran Tematik. Hal itu dapat dibuktikan dari hasil observasi/pengamatan yang memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan kompetensi guru dari siklus ke siklus. yaitu terjadi peningkatan sebesar 16,00% dari siklus pertama kesiklus kedua]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI ]]>
<![CDATA[Zuleha Zuleha]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 10 No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (361.948 KB)
<![CDATA[Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan , utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisik serta psikis. Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana. Tindak pidana perkosaan sangat mencemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak, menimbulkan trauma seumur hidup dan yang lebih miris anak korban pemerkosaan bisa menjadi pekerja prostitusi. Sehingga merusak masa depan mereka.]]>
<![CDATA[RELEVANSI PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS ]]>
<![CDATA[Zuleha Zuleha]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 1 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (111.407 KB)
|
DOI: 10.33059/jhsk.v13i1.700
<![CDATA[Terjadinya kecelakaan lalu lintas banyak menimbulkan korban, meninggal dunia maka bagi pelaku bisa dijerat dengan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Penerapan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun dalam beberapa perkara kecelakaan lalu lintas yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri, hukuman yang dijatuhkan majelis Hakim kepada sipelaku yang melakukan tindak pidana karena kelalaianya masih banyak yang tidak mengacu pada ketentuan Undang-undang. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari faktor penyebab putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam perkara kecelakaan lalu lintas adalah adanya pihak kepolisian yang memperbolehkan perdamaian tindak pidana lalu lintas, Dalam penerapan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yaitu, putusan majelis hakim terhadap kecelakaan lalu lintas, menjatuhkan pidana penjara minimum.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN VIRUS CORONA DI KOTA LANGSA ]]>
<![CDATA[Zuleha]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v16i1.3186
<![CDATA[Covid-19 adalah salah satu virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Covid 19 muncul pertama kali pada bulan Desember 2019 di Wuhan China yang kemudian dikenal dengan nana Severe Acute Respiratotory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tujuan Penelitian untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Protokol Pelanggar Protokol Kesehatan dan Upaya Pemerintah Terhadap pelanggar Protokol Kesehatan. Hasil penelitian bahwa Di Kota Langsa dalam menekan penyebaran virus corona, pemerintah Kota Langsa telah menegluarkan kebijakan mengenai protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Protokol Kesehatan. Upaya pemerintah Kota Langsa tetap menghimbau dan melakukan sosialisasi bahayanya virus corona dengan menggugah kesadaran masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dalam menjalankan aktifitasnya dengan menggunakan menggunakan masker, jaga jarak dan sering mencuci tangan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MENGADOPSI ANAK TIDAK MELALUI PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Ahmad Mangantar Daulay]]>;
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>;
<![CDATA[Zuleha Zuleha]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i2.36
<![CDATA[Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 menyatakan “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Namun ditemukan di Kota Langsa adopsi anak tidak sesuai dengan peraturan perundangan, karena tidak melalui penetapan pengadilan. Tujuan Penulisan yaitu untuk mengetahui penegakan hukum terhadap orang yang mengadopsi anak tidak melalui peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak yang terlibat dalam penelitian. Hasil penelitian ditemukan pengangkatan anak di Kota Langsa tidak melalui proses atau putusan pengadilan, tetapi dengan cara orang tua menyerahkan anak kepada orang tua angkat tanpa surat dalam bentuk apapun dan dengan surat yang tidak diketahui oleh ibu kandungnya, cara ini merupakan kebiasaan masyarakat di Kota Langsa. Penegakan hukum terhadap orang yang mengadopsi anak diluar pengadilan belum ditegakkan. Kepada penegak hukum supaya memperhatikan undang-undang dan aturan adat yang berlaku dalam penegakan hukum terhadap orang yang mengadopsi anak tidak melalui pengadilan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MUMAYYIZ AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ]]>
<![CDATA[Reza Maulan Putra]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>;
<![CDATA[Zuleha Zuleha]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 2 (2021): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v3i2.141
<![CDATA[Perlindungan Hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, Perlindungan hukum terhadap anak yang belum mumayyiz akibat korban perceraian orang tuanya, Anak belum mumayyiz mendapatkan hak asuh dari pada kedua orang tuanya, ketentuan Pasal 105 huruf a komplikasi hukum islam menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang juga didukung oleh metode penelitian yuridis empiris, sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Pengaturan Hukum tentang hak asuh anak di atur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 , Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).Perlindungan hukum terhadap anak yang belum mumayyiz akibat korban perceraian orang tuanya, sang anak akan mendapatkan perlindungan hak asuh sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENGGUNAAN HELM STANDAR NASIONAL TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA LANGSA ]]>
<![CDATA[FRENDY KARNES SITEPU]]>;
<![CDATA[Wilsa Wilsa]]>;
<![CDATA[Zuleha Zuleha]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i2.77
<![CDATA[Helm standar nasional merupakan komponen yang wajib digunakan oleh pengendara sepeda motor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun belum semua pengendara sepeda motor di Kota Langsa mematuhi aturan tersebut. Berkaitan dengan itu, tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui efektifitas penggunaan helm standar nasional terhadap pengendara sepeda motor di Kota Langsa. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penegak hukum terhadap pengendara sepeda motor di Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan penelitian penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Penggunaan helm standar nasional di Kota Langsa belum efektif, yang menjadi hambatan aparatur penegak hukum adalah kurangnya kesadaran hukum pengendara sepeda motor di Kota Langsa. Upaya yang dilakukan aparatur penegak hukum adalah melakukan sosialisasi. Disarankan agar pihak kepolisian satuan lalu-lintas Polres Langsa lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya mengenakan helm standar nasional saat mengendarai sepeda motor.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PADA PEMBERI KETERANGAN PALSU TERHADAP ANAK DI CATATAN SIPIL ACEH TIMUR ]]>
<![CDATA[Novia Roshella Young]]>;
<![CDATA[Wilsa Wilsa]]>;
<![CDATA[Zuleha Zuleha]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 1 (2021): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v3i1.86
<![CDATA[Pasal 266 KUHPidana menegaskan memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik dapat dipidana paling lama tujuh tahun, Tindak pidana keterangan palsu dalam membuat akta autentik terjadi di Aceh timur dilakukan oleh Nurmalawati dalam pembuatan Akta Kelahiran anaknya. penelitian ini menggunakan metode Yurisidis empiris, Hasil penelitian menunjukkan tidak ada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberi keterangan palsu dalam pembuatan akta kelahiran. Faktor hingga menyebabkan tidak berjalannya penegakan hukum yaitu, tidak koeperatif pelaku atau tidak ada niat baik dari pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ada kerjasama antara masyarakat dengan pihak penegak hukum hingga menyulitkan pihak kepolisian dalam mengungkapkan serta menindak pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam pengurusan akta kelahiran.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan No.204/Pid.Sus/2018/PN.Lgs) ]]>
<![CDATA[Mara Iman Ito Hrp]]>;
<![CDATA[Zuleha Zuleha]]>;
<![CDATA[Siti Sahara]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i2.32
<![CDATA[Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.Tahun 2013 terpidana M Z Fpernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, tetapi tidak dilakukan rehabilitasidikarenakan kurangnya fasilitas rehabilitasi, biaya rehabilitasi, menurut hakim pengadilan negeri jika si pelaku melaporkan dirinya baru bisa dilakukan rehabilitasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer yang memberi penjelasan seperti pendapat para sarjana dan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait di dalamnya dan diawali dengan penelitian normatif yaitu menggunakan berbagai data sekunder.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum terhadap pemenuhan hak rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diatur dalam SEMA No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yaitu hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa karena telah memenuhi unsur tindak pidana dengan barang bukti narkoba dan urine dari laboratorium forensik.]]>
<![CDATA[DISKRESI PENYIDIK DALAM MENETAPKAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum POLRES Langkat) ]]>
<![CDATA[Kiky Adeq Rahayu]]>;
<![CDATA[Zuleha Zuleha]]>;
<![CDATA[Andi Rachmad]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 2 (2021): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v3i2.142
<![CDATA[Penahanan merupakan satu bentuk rampasan kemerdekaan bergerak seseorang.Penahanan terhadap tersangka dilakukan untuk kepentingan penyidikan oleh penyidik. Penyidik dalam menetapkan penahanan terhadap tersangka dapat melaksanakan diskresi. Mengenai pelaksanaan tugas Kepolisian dalam melakukan diskresi diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Rebublik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut kewenangan penilaiannya sendiri”. Pelaksanaan diskresi oleh penyidik Polres Langkat dalam menetapkan penahanan di masa pandemi Covid-19sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 di rumah tahanan yang mengalami over capacityyaitu mengupayakan penangguhan penahanan, Restorative Justice, sebagai upaya penyelesaian terhadap peristiwa pidana dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku, dan melakukan Mediasi Penal sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan]]>
