Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH ADVOKASI Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Januri Januri
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI TINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Juliadi Rusydi; Januri Januri; Rika Santina
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 01 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v2i01.2064

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah dalam penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan dari perspektif peraturan perundang-undangan tata negara yang dianggap efektif. Penelitian menggunakan metode empiris normatif dengan menelaah dokumen hukum dan pasal-pasal lainnya serta penerapannya pada fakta hukum melalui teknik pengumpulan data Melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, peran Pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan dari perspektif hukum tata usaha negara saat ini berlangsung sejalan dengan penegakan sanksi administratif yang telah ditetapkan Undang-Undang agar efektif sanksi pelanggaran administratif dan agar meminimalisir pelanggaran pencemaran lingkungan. Hambatan penerapan sanksi administratif dalam penerapannya merupakan hambatan internal dan eksternal, sehingga perlu dilakukan sosialisasi pengelolaan lingkungan dan penyadaran aparat penegak hukum melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami realita dengan baik dalam mengelola lingkungan.
HAKEKAT KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM Januri Januri; Nelti Lita
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 02 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v2i02.2324

Abstract

Hukum menjadi landasan yang paling dasar di dalam suatu kehidupan. Jika di dalam suatu negara tidak ada suatu hukum maka negara tersebut akan mengalami berbagai masalah yang akan timbul. Bagi negara hukum terdapat sumber hukum yang mana pada hakikatnya sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan menjadi suatu nilai dasar hidup manusia atau masyarakat yang masih menjadi masalah klasik yang belum pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam menerjemahkan keadilan itu sendiri sehingga perlunya membahas hal ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hakekat keadilan dalam perspektif filsafat hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, artikel, jurnal, tulisan para ahli, putusan-putusan pengadilan, dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil yang didapat adalah, 1) Keadilan Menurut Ahli Keadilan merupakan suatu konsep yang penting dalam kehidupan manusia. Masalah keadilan tidak hanya wilayah kajian hukum saja, tetapi juga masalah ini bisa dikaji dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora. 2) Keadilan dalam filsafat hukum menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur, serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM IZIN POLIGAMI DAN HARTA BERSAMA (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 2/PDT.G/2025/PA.BBU) Jaka Tri Junius; Sri Zanariyah; Januri Januri
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v14i2.8366

Abstract

Polygamy under Islamic law and Indonesian positive law is permissible only when strict legal requirements are fulfilled to safeguard the rights of wives, children, and jointly acquired marital property. Nevertheless, the judicial practice of granting polygamy permits continues to generate debate regarding the balance between procedural justice and substantive justice. This study aims to analyze the legal reasoning of judges in granting polygamy permits and its legal implications for the status of the first wife and jointly acquired property through an examination of Decision Number 2/Pdt.G/2025/PA.Bbu of the Blambangan Umpu Religious Court. The research employs a normative-empirical (socio-legal) approach using case and statutory approaches, supported by library research, judicial decision analysis, interviews, and observations. The findings reveal that the panel of judges based its decision on the first wife's health condition, the applicant's financial capability, and the wife's consent. However, the decision primarily emphasized compliance with formal legal requirements rather than critically assessing the voluntariness of the wife's consent and the protection of women's rights, thereby reflecting the predominance of procedural justice over substantive justice. Furthermore, the determination of jointly acquired property prior to the implementation of polygamy constitutes a preventive measure to protect the first wife's economic rights, although its effectiveness ultimately depends on the enforcement of the judgment and the husband's compliance with his legal obligations. The study recommends that Religious Courts adopt a more comprehensive assessment of the wife's consent and strengthen the protection of women's rights to ensure the realization of substantive justice in polygamy cases.Keywords: substantive justice; procedural justice; polygamy; protection of women's rights; judicial legal reasoning
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG: ANALISIS HAMBATAN DAN STRATEGI PENGUATAN PENYIDIKAN Berthiana Berthiana; Januri Januri; Rika Santina
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v14i2.8397

Abstract

The increasing prevalence of narcotics abuse and illicit trafficking in Lampung Province poses a serious threat to public security, social order, and the effectiveness of Indonesia's criminal justice system. This condition requires strengthening law enforcement efforts that extend beyond punitive measures to address the various challenges encountered during criminal investigations. This study aims to analyze the enforcement of narcotics laws by the Lampung Regional Police (Polda Lampung), identify the factors hindering the effectiveness of criminal investigations, and formulate strategies to strengthen investigative processes. The research employs a normative-empirical (socio-legal) approach using statutory and case approaches, supported by library research, document analysis, and interviews with investigators at the Lampung Regional Police. The findings reveal that narcotics law enforcement has been implemented through both preventive and repressive measures. However, the effectiveness of investigations remains constrained by limited human resources, inadequate investigative facilities and technology, the complexity of organized narcotics trafficking networks, and insufficient inter-agency coordination. This study argues that strengthening investigators' professional capacity, modernizing investigative technologies, enhancing inter-agency collaboration, and optimizing community-based prevention programs constitute key strategies for improving the effectiveness of narcotics law enforcement in Lampung Province. Keywords: law enforcement; narcotics crime; Lampung Regional Police; criminal investigation; investigation strengthening strategy
PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA MELALUI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENT) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Nurbaiti Syarif; Januri Januri; Eva Lestari Dolok Saribu
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 02 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i02.3310

Abstract

Asas praduga tidak bersalah, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia, menegaskan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Prinsip ini sangat penting dalam melindungi hak-hak tersangka. Dengan adanya asas ini, sistem peradilan pidana diharapkan dapat mencegah penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap individu yang belum terbukti bersalah, sehingga menjamin keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asas praduga tidak bersalah dalam melindungi hak tersangka sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dan metode yuridis empiris. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah keberadaan asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana, merupakan pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka yang diberikan oleh undang-undang sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat.
ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PEJABAT PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Januri Januri; Yuli Purwanti; Fathur Rachman; Dina Haryati
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 02 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i02.3268

Abstract

Korupsi oleh pejabat daerah di Indonesia bukanlah hal yang mengherankan dan memang marak terjadi di Indoesia, di berbagai daerah dan wilayah selalu saja ada pejabat pemerintah yang melakukan korupsi. Penjatuhan pidana yang rendah terhadap pelaku tindak pidana korupsi acap kali dipertanyakan oleh mayarakat apakah sesuai penjatuhan pidana yang demikian, dan banyak juga anggota masyarakat yang tidak percaya dengan kredibilitas badan peradilan akibat penjatuhan pidana yang demikian. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Prosedur pengumpulan data melalui studi lapangan yang menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara. Pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah antara lain Pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematika data. Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan merupakan kebijakan hakim sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan seperti bukti, saksi dan lain-lain. Mengenai putusan hakim yang ringan jika Jaksa Penuntut umum berkeberatan maka Jaksa akan menolak dan mengajukan Banding.
Co-Authors Berthiana Berthiana Dina Haryati Eva Lestari Dolok Saribu Fathur Rachman Jaka Tri Junius Juliadi Rusydi Nelti Lita Nurbaiti Syarif Rika Santina Sri Zanariyah Yuli Purwanti