Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PRIVAT LAW II Jurnal Privat Law Privat Law
Munawar Kholil ,, Munawar Kholil
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ,, Apectriyas Zihaningrum; ,, Munawar Kholil
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research aims to determineaboutbid rigging law enforcement rule ofThe Act Number 5 of 1999 about The Monopoly and Unfair Business Competition Practice Prohibition. The research methods used in this research is a normative prescriptive law with the legislation (statue approach). The data source in this research consist of primary, secondary, and tertiary materials with the data collection techniques used is study library and the analysis technique used a deductive method. In this research, the results show thatthe bid rigging law enforcement rule on The Act Number 5 of 1999 is in The Article of 22are not optimal yet.Keyword : Bid Rigging, Law Enforcement Rule, Business CompetitionAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penegakan hukum persekongkolan tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan teknik analisis data yang menggunakan metode deduktif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penegakan hukum persekongkolan tender yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum berjalan secara optimal.Kata Kunci : Persekongkolan Tender, Penegakan Hukum, Persaingan Usaha
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA ,, Andhika Yusuf Permana; ,, Munawar Kholil
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1211.126 KB) | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30102

Abstract

AbstractThis article for analytic, a problematic consumer protection, and the dispute for consumer case. This research form normative legal research which perspective. A data used is secondary and tertiary data. Method of collection use document. Technique analytic a data using syllogism deduction. A problematic consumer protection on online transaction agreement Indonesian unsolved, due by lack of awareness consumer a conflict solution, lack of knowledge consumer protect law, and over difficult on dispute. Dispute online transaction use non litigation and litigation. Dispute non litigation via Indonesian National Board of Arbitration, Consumer Dispute Settlement Board, National Consumer Protection Agency, Mediation and Negotiation. Negotiation, this way the most effect and efficient, because taking conclusion propose dealing together.  Key word: protection, consumer, transaction.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji, problematika perlindungan konsumen, dan penyelesaiaan sengketa konsumen  dalam  perjanjian  jual  beli  online.  Jenis  penelitian  merupakan  hukum  normatif  bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan data sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data secara deduksi silogisme. Problematika perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli online di Indonesia belum terpecahkan, disebabkan karena kurangnya kesadaran dari konsumen untuk menyelesaikan sengketa, kurangnya pengetahuan hukum perlindungan konsumen, dan terlalu rumitnya dalam penyelesaian hukum. Penyelesaian sengketa dalam jual beli online dapat melalui non litigasi dan litigasi. Penyelesaian non litigasi melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Mediasi, dan Negosiasi. Negosiasi  merupakan  salah  satu  jalur  yang  paling  efektif  dan  efesien,  karena  dalam  pengambilan keputusan lebih mengedepankan kesepakatan bersama.Kata Kunci: perlindungan, konsumen, jual beli
STUDI PERLINDUNGAN HUKUM MEREK PADA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) JENANG DI KABUPATEN PONOROGO DALAM UPAYA MENDUKUNG BERKEMBANGNYA EKONOMI KREATIF ', Risky Kharisma Manggara; ,, Munawar Kholil
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.29964

Abstract

AbstractThis article aims to find out about the barriers SME offender porridge in Ponorogo in obtaining legal protection in the field of brand and provide solutions to address these obstacles. Empirical legal research is descriptive research location in Ponorogo. Types and sources of data for this research include primary data and secondary data. The technique of data collection through interviews and the study of librarianship. Technique of data analysis is done with a qualitative analysis of the interactive model. The results of this study discusses the barriers SME offender porridge in Ponorogo in obtaining legal protection brand. Barriers experienced by SME offender jenang in Ponorogo writers clarifikasion into two internal obstacles experienced by SME the abuser is the lack of information about the legal protection especially in the field of branding, in addition the limitations of funds as well as concerns its brand denied admission and perpetrators of SME still consider his effort was still not forward/small so it does not need to be registered. While the external obstacles i.e. obstacles that occur outside of the perpetrators of the barriers SME, about the cost of the administration of the registration of an expensive brand, brand registration site distances and time of registration of a brand that takes a long time. Solutions for internal and external barriers, namely SME should be more perpetrator digging information about the protection of the law in particular brands and follow the training activities in the conduct of the local government. Ponorogo and provide financing facilities for the registration of the brand.Keywords: Brand; Small And Medium Businesses; EkonomiKreatif.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang hambatan pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo dalam memperoleh perlindungan hukum di bidang merek serta memberikan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.Penelitian hukum empiris ini bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan.Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan analisis interaktif model.Hasil penelitian ini membahas tentang hambatan pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo  dalam  memperoleh  perlindungan  hukum  merek.  Hambatan-hambatan  yang  dialami  oleh pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo penulis mengklarifikasikan menjadi dua yaitu  h ambatan internal yang dialami pelaku UKM adalah kurangnya informasi tentang perlindungan hukum khususnya dibidang merek, selain itu keterbatasan dana serta kekhawatiran mereknya ditolak pendaftarannya dan pelaku UKM masih menganggap usahanya masih belum maju/ kecil sehingga tidak perlu didaftarkan.Sedangkan hambatan eksternal yaitu hambatan yang terjadi di luar pelaku UKM, hambatan tersebut yaitu mengenai biaya administrasi pendaftaran merek yang mahal, tempat pendaftaran merek yang jauh dan waktu pendaftaran merek yang membutuhkan waktu yang lama.Solusi untuk hambatan internal dan eksternal yaitu pelaku UKM harus lebih menggali informasi tentang perlindungan hokum khususnya merek dan mengikuti kegiatan pelatihan yang di adakan Pemerintah Daerah. Kabupaten Ponorogo serta memberikan fasilitas pembiayaan untuk pendaftaran merek.Kata Kunci: Merek; Usaha Kecil Menengah; EkonomiKreatif.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA ,, Andhika Yusuf Permana; ,, Munawar Kholil
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30102

Abstract

AbstractThis article for analytic, a problematic consumer protection, and the dispute for consumer case. This research form normative legal research which perspective. A data used is secondary and tertiary data. Method of collection use document. Technique analytic a data using syllogism deduction. A problematic consumer protection on online transaction agreement Indonesian unsolved, due by lack of awareness consumer a conflict solution, lack of knowledge consumer protect law, and over difficult on dispute. Dispute online transaction use non litigation and litigation. Dispute non litigation via Indonesian National Board of Arbitration, Consumer Dispute Settlement Board, National Consumer Protection Agency, Mediation and Negotiation. Negotiation, this way the most effect and efficient, because taking conclusion propose dealing together.  Key word: protection, consumer, transaction.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji, problematika perlindungan konsumen, dan penyelesaiaan sengketa konsumen  dalam  perjanjian  jual  beli  online.  Jenis  penelitian  merupakan  hukum  normatif  bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan data sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data secara deduksi silogisme. Problematika perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli online di Indonesia belum terpecahkan, disebabkan karena kurangnya kesadaran dari konsumen untuk menyelesaikan sengketa, kurangnya pengetahuan hukum perlindungan konsumen, dan terlalu rumitnya dalam penyelesaian hukum. Penyelesaian sengketa dalam jual beli online dapat melalui non litigasi dan litigasi. Penyelesaian non litigasi melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Mediasi, dan Negosiasi. Negosiasi  merupakan  salah  satu  jalur  yang  paling  efektif  dan  efesien,  karena  dalam  pengambilan keputusan lebih mengedepankan kesepakatan bersama.Kata Kunci: perlindungan, konsumen, jual beli
EFEKTIVITAS PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ,, Bambang Eko Nugroho; ,, Munawar Kholil
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30108

Abstract

AbstrackThis article describes and examines the problem, firstly whether the arrangement of the Rule of Reason approach in enforcement of tender conspiracy can be effectively implemented. This study is a descriptive empirical law study. Types of primary and secondary data. Data completion technique used is interviews, observation, and literature study with interactive qualitative method. The law enforcement of tender conspiracy by using the rule of reason approach so far can be effectively implemented by the Business Competition Supervisory Commission, by making the factor of law and economic condition and procedure of the Commission of Business Competition Supervisor itself. Keywords: Legal Effectiveness; Rule of Reason; KPPU; Tendering ConspiracyAbstrakArtikel  ini  mendeskripsikan  dan  mengkaji  permasalahan,  pengaturan  pendekatan  Rule  of  Reason dalam  penegakan  hukum  persekongkolan  tender  dapat  efektif  dilaksanakan.  Penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  empiris  bersifat  deksriptif.  Jenis  data  primer  dan  sekunder. Teknik  pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif interaktif. Penegakan hukum persekongkolan tender dengan menggunakan pendekatan rule of reason sejauh ini efektif dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dengan menjadikan faktor keadaan dari segi hukum dan segi ekonomi maupun prosedur teknis dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu sendiri.Kata Kunci : Efektivitas Hukum; Rule of Reason; KPPU; Persekongkolan Tender
Co-Authors ', Risky Kharisma Manggara ,, Andhika Yusuf Permana ,, Bambang Eko Nugroho Apectriyas Zihaningrum ,, Apectriyas Zihaningrum