Garuda - Garba Rujukan Digital

Kedudukan Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Aris Agus; Syahruddin Nawi; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis status anak yang dilahirkan di pernikahan nikah di bawah tangan dan kedudukan anak yang dilahirkan di pernikahan di bawah tangan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) status anak yang dillahirkan di pernikahan di bawah tangan itu menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42 yang menyatakan “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dan pasal 43 ayat (1) juga menyatakan “anak yang di lahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya” dan pasal 2 ayat (1) mendefinisikan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Masing-masing agamanya dan kepercayaannya. 2) kedudukan anak setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, akibat dari adanya putusan Mahkamah Konsitusi tersebut timbullah hubungan perdata antara anak dengan ayah atau ibu yang mengakuinya atau dengan cara membuktikan secara teknologi melalui tes DNA, Dengan timbulnya hubungan perdata tersebut maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui. The research objective is to analyze the status of children born in underhanded marriages and the status of children born in underhanded marriages after the Constitutional Court decision No. 46/PUU-VII/2010. The type of research used is normative legal research. The results of the study show that 1) the status of children born in underhand marriage is according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage article 42 which states "a legitimate child is a child born in or as a result of a legal marriage" and article 43 paragraph ( 1) also states "a child born out of wedlock only has a civil relationship with the mother and the mother's family" and article 2 paragraph (1) defines a valid marriage if it is carried out according to the law of each religion and belief. 2) the position of the child after the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VII/2010, as a result of the Constitutional Court's decision a civil relationship arises between the child and the father or mother who admits it or by proving it technologically through a DNA test, With the emergence of a civil relationship Accordingly, the status of a child out of wedlock changes to a child out of wedlock who has been recognized.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Nurindah Asliana; Hambali Thalib; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan; (2) menganalisis Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus No.9/Pid.sus/2022/ PN.Mrs. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Perlindungan Hukum Sebagai Korban Tindak Pidana Pidana Pencabulan diatur dalam Undang – Undang Perlindungan anak, Undang – Undang Perlindungan saksi dan korban, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021, dan Undang – undang Lainnya. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap anak meliputi perlindungan dalam proses peradilan dan perlindungan kesejahteraan anak. (2) Penerapan hukum sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam kasus putusan No. 9/Pid.sus/2022/PN.Mrs belum sesuai dengan nilai keadilan. The research objective is to analyze the legal protection of children as victims of criminal acts of obscenity; (2) analyze the application of law in the crime of sexual abuse of children (Case Study No.9/Pid.sus/2022/ PN.Mrs. This study uses normative legal methods. The results of this study indicate that: (1) Legal protection as a victim of an act of Criminal abuse is regulated in the Child Protection Act, the Witness and Victim Protection Law, Government Regulation No. 78 of 2021, and other laws. Forms of legal protection for children include protection in the judicial process and protection of children's welfare. (2) ) The application of the law as the perpetrator of the criminal act of sexual abuse of children in the case of decision No. 9/Pid.sus/2022/PN.Mrs is not in accordance with the value of justice.

Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata Muh. Faraz Daffa; Sufirman Rahman; Abdul Qahar
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1499

Tujuan penelitian menganalisis kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perdata. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perdata di Pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik belum memiliki nikai pembuktian sempurna tetapi diakui eksistensinya, dan dalam praktiek peradilan mempunyai kekuatan pembuktian bebas. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan pembuktian tanda tanggan elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perdata di Pengadilan adalah faktor keabsahan hukum (legal validity), faktor integritas dan non repudiasi (integrity and non-repudiation), dan faktor pemahaman teknologi masyarakat. The research objective is to analyze the strength of proof of electronic signatures as evidence in civil cases. (2) To find out and analyze what factors influence the strength of proof of electronic signatures as evidence in civil cases in court. This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. The results of this study indicate that: (1) the evidentiary power of an electronic signature does not yet have a perfect evidentiary value but its existence is recognized, and in judicial practice, it has independent proving power. (2) Factors that affect the strength of proof of electronic signatures as evidence in civil cases in court are legal validity, integrity and non-repudiation factors, and understanding of community technology.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Tari Kreasi Baru Empat Etnis Sulawesi Selatan Andi Tenri Abeng Salangketo; Abdul Qahar; Andika Prawira Buana
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine and understands the regulations regarding legal protection of the copyright of the art work of the Kreasi Baru Four Ethnic Dance in South Sulawesi. This study uses empirical legal research methods. The results showed that the guarantee of legal protection against the copyright of the new creations of dance creation by four ethnic groups of south Sulawesi has been regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright but has not been comprehensive. The recommendations from this study are the government as the implementer of the law can make implementing regulations in the form of regional regulations that regulate more comprehensively related to legal protection of the copyright of the new creative dance works of the four ethnic groups of South Sulawesi. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni Tari Kreasi Baru Empat Etnis Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai jaminan perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni tari kreasi baru empat etnis Sulawesi selatan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta namun belum komperhensif. Adapun rekomendasi dari penelitian ini agar pemerintah sebagai pelaksana undang-undang dapat membuat peraturan pelaksana berupa peraturan daerah yang mengatur lebih komperhensif terkait perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni tari kreasi baru empat etnis Sulawesi selatan.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Investasi Online Reksadana Larisha Amalia Pratiwi; Abdul Qahar; Andi Risma
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study intends to identify and explain the legal regulations related to online mutual fund investment in Indonesia and the legal protection aspects of investors as consumers in online mutual fund investment. The research was conducted using the normative method by examining secondary data and supported by interview data. The results showed that in the context of online mutual fund investment in Indonesia it is not specifically regulated, but related to the legal arrangement it is regulated in several laws and regulations. Meanwhile, the aspect of legal protection for online mutual fund investment consumers in Indonesia can refer to several laws and regulations, namely. Based on the Capital Market Law, initially, the capital market was under the supervision of Bapepam-Lk, but in 2011 the Government & DPR agreed to establish OJK to replaces Bapepam-Lk. Based on the Financial Services Authority Law, the form of legal protection for the OJK for consumers is preventive and repressive. Meanwhile, based on the Consumer Protection Law, a form of legal protection for investors, namely in 2001 the Government established the National Consumer Protection Agency (BPKN) which then formed the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) at the regional level. Abstrak Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pangaturan hukum terkait investasi online reksadana di Indonesia dan aspek perlindungan hukum terhadap investor selaku konsumen dalam investasi online reksadana. Penelitian dilakukan dengan metode normative dengan mengkaji data sekunder dan didukung oleh data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteksnya investasi online reksadana di Indonesia tidak diatur secara spesifik, namun terkait pengaturan hukum nya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sedangkan, aspek perlindungan hukum terhadap konsumen investasi reksadana online di Indonesia dapat merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yakni : Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal awalnya pasar modal dibawah pengawasan Bapepam-Lk, namun pada tahun 2011 Pemerintah dan DPR sepakat mendirikan OJK untuk menggantikan Bapepam-Lk. Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, bentuk perlindungan hukum OJK terhadap konsumen yakni secara preventif dan represif. Sedangkan, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bentuk perlindungan hukum terhadap investor yakni pada tahun 2001 Pemerintah membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang kemudian membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat daerah.

Bentuk Perjanjian Dalam Hubungan Simpan Pinjam Pada Koperasi Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Andi Nur Risqa Auliyah; Abdul Qahar; Muhammad Murnir Husein
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to explain the legal aspects of the agreement in the savingsand loan business activities at the Berkat Makassar credit cooperative and toanalyze the dispute resolution in the event of a default in the savings and loancooperative of the Berkat Makassar cooperative. The research method used inthe completion of this thesis is normative juridical research, which refers tolegal norms and legislation. This research shows that cooperatives do notspecifically mention legal protection for customer funds while for customersthe protection can be seen in article 7 and article 8 Government RegulationNo. 33 of 1998 concerning Equity Participation in Cooperatives. But in thelegal protection of customer funds before the occurrence of the problem, itcan be seen by the agreement made by the Cooperative with the customer'sfunds. If the losses suffered by customers are caused by policies that have beenagreed upon in the members' meeting, all members or owners of thecooperative are responsible, or if the losses are caused by the negligence of themanagement, the responsibility here is the management. There is a differencein the savings and loan relationship in cooperatives as a form of loanagreement as regulated in the Civil Code, there is a requirement that theborrower is registered as a member of the cooperative concerned and canonly borrow an amount of money whose nominal amount is given based on theconsideration of the number of deposits owned by the member. with severalother provisions. The recommendation of this research is that it is hoped thatthe cooperative must improve the contents of the agreement regarding rightsand obligations, so that each reason is clearer to maintain the health of thecooperative. Abstrak: penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aspek hukum perjanjian dalamkegiatan usaha simpan pinjam pada koperasi kredit Berkat Makassar danmenganalisis penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi pada koperasisimpan pinjam koperasi berkattt makassar. Metode penelitian yangdipergunakan dalam penyelesaian skripsi ini adalah penelitian yuridisnormatif yakni mengacu kepada norma-norma hukum dan peraturanperundang-undangan penelitian ini menunjukkan bahwa Perkoperasiantidak menyebutkan secara khusus mengenai perlindungan hukum untuk dananasabah sedangkan untuk nasabah perlindungannya terlihat dalam pasal 7dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor. 33 Tahun 1998 tentang ModalPenyertaan Pada Koperasi. Tetapi dalam perlindungan hukum terhadap dananasabah sebelum terjadinya permasalahan itu terlihat dengan adanyaperjanjian yang dibuat oleh Pihak Koperasi dengan para dana nasabah.Apabila kerugian yang dialami oleh para nasabah diakibatkan kebijakanyang sudah disepakati dalam rapat anggota maka yang bertanggung jawab adalah seluruh anggota atau pemilik koperasi, atau apabila kerugiandiakibatkan kelalaian pengurus maka yang bertanggung jawab disini adalahpengurus. Ada perbedaan dalam hubungan simpan pinjam pada Koperasisebagai suatu bentuk Perjanjian Pinjam Meminjam yang diatur dalam KitabUndang- Undang Hukum Perdata, adanya persyaratan dimana peminjamtercatat sebagai anggota koperasi yang bersangkutan dan hanya dapatmeminjam sejumlah uang yang nominalnya diberikan berdasarkanpertimbangan jumlah simpanan yang dimiliki anggota tersebut denganbeberapa ketentuan lainnya. Rekomendasi penelitian ini diharapkan PihakKoperhsi harus memperbaiki isi perjanjian mengenai hak Dan kewajiban,agar Lebih Jelas Setiap Pasalnya untuk menjaga kesehatan koperasi.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search