Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAHKAMAH UNES Journal of Swara Justisia Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences
Nabhani Yustisi
Universitas Malikussaleh
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KEKUATAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) TERHADAP PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA Tasyukur Tasyukur; Muksalmina Muksalmina; Nabhani Yustisi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i1.391

Abstract

Dalam sejarah Indonesia sebanyak 2 (dua) kali terjadi pemakzulan presiden hal tersebut terjadi sebelum amandemen UUD 1945.  Namun, setelah amandemen UUD 1945 belum pernah terjadi pemakzulan presiden di Indonesia. Proses pemakzulan presiden di Indonesia sesudah amandemen  mempunyai 3 (tiga) tahap, pertama, dari DPR meminta putusan kepada MK atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden, kedua, MK memutuskan atas pendapat DPR, dan putusannya diserahkan kepada DPR, apabila dalam putusan MK bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 7A UUD 1945, maka DPR melakukan sidang paripurna, untuk mengajukan kepada MPR, ketiga, MPR melakukan sidang paripurna setelah menerima usulan dari DPR, MPR melakukan rapat paripurna yang harus dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan mendapat persetujuan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Artinya bahwa MPR dalam memberikan putusan harus secara voting. Dengan demiki, terjadi konflik norma antara Pasal 1 ayat (3) dengan Pasal 7B UUD 1945, dikarenakan dalam hal ini kekuatan putusan hakim tidak mengikat, yang keputusan mengikat berada di MPR. Maka menarik untuk dikaji terkait kekuatan putusan MPR dalam hal pemakzulan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Hasil penelitian ini bahwa MPR mempunyai hak mutlak untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden artinya bisa menganulir putusan MK, di saat tidak tercapai persetujuan 2/3 dari ¾ jumlah anggota yang dalam rapat dan presiden dan/atau wakil presiden tidak bisa dimakzulkan dimana MPR yang hadir dalam rapat tidak tercapai dari ¾ jumlah anggota MPR, artinya bahwa peranan politik MPR bisa mengalahkan putusan MK.
DINAMIKA KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Muksalmina Muksalmina; Tasyukur Tasyukur; Nabhani Yustisi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.379

Abstract

DPD merupakan Dewan Perwakilan Daerah sebanyak 4 orang orang per provinsi yang dipilih langsung oleh rakyat dengan tujuan untuk memperjuangkan daerahnya dikancah nasional berbeda halnya dengan DPR yang memperjuangkan hak rakyat secara umum walaupun dalam system pemilihannya di daerah pemilihan tertentu. Dalam UUD 1945 kewenangan DPD soft becameralism bukan strong bicameralism dengan alasan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan bulan negara federal. Dengan demikian, menjadi dinamika terkait kelembagaan DPD pada dasarnya merupakan Lembaga legislative, tetapi fungsi legislative yang dimiliki oleh DPD dibatasi, kata lain DPD adalah pembantu DPR. Padahal kalua kita tinjau dari sudut kelembagaan negara kedudukan keduanya sama yaitu Lembaga tinggi negara. Dalam prakteknya DPR ingin melemahkan kedudukan DPD dengan cara mengeluarkan UU MD3 dikarenakan kewenangan penuh membuat UU berada ditangan DPR. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian kedudukan DPD dalam system tata negara Indonesia harus diberikan kewenangan yang sama dengan DPR dalam hal legislasi karena DPD mempunyai peran yang lebih strategis dalam mewujudkan kepentingan daerah, dikarenakan disaat hak-hak daerah tidak terwujud akan terjadi wacana pemisahan diri dari negara kesatuan seperti yang pernah terjadi di beberapa provinsi dan tidak terjadi lagi diskriminasi yang dilakukan oleh DPR kepada DPD. Kemudian, peralihan hak membuat UU sebelum amandemen yang dilakukan oleh Presiden beralih ke DPR setelah amandemen, kedepannya dalam hal membuat UU juga harus dilibatkan DPD mulai dari rancangan hingga pengesahan, dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita dasar dalam pembentukan Lembaga DPD, disamping itu Lembaga DPD tidak diganggu oleh kepentingan politik manapun berbeda halnya dengan DPR, sehingga akan menghasilkan UU yang berkualitas.
KEKUATAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) TERHADAP PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA Tasyukur Tasyukur; Muksalmina Muksalmina; Nabhani Yustisi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i1.391

Abstract

Dalam sejarah Indonesia sebanyak 2 (dua) kali terjadi pemakzulan presiden hal tersebut terjadi sebelum amandemen UUD 1945.  Namun, setelah amandemen UUD 1945 belum pernah terjadi pemakzulan presiden di Indonesia. Proses pemakzulan presiden di Indonesia sesudah amandemen  mempunyai 3 (tiga) tahap, pertama, dari DPR meminta putusan kepada MK atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden, kedua, MK memutuskan atas pendapat DPR, dan putusannya diserahkan kepada DPR, apabila dalam putusan MK bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 7A UUD 1945, maka DPR melakukan sidang paripurna, untuk mengajukan kepada MPR, ketiga, MPR melakukan sidang paripurna setelah menerima usulan dari DPR, MPR melakukan rapat paripurna yang harus dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan mendapat persetujuan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Artinya bahwa MPR dalam memberikan putusan harus secara voting. Dengan demiki, terjadi konflik norma antara Pasal 1 ayat (3) dengan Pasal 7B UUD 1945, dikarenakan dalam hal ini kekuatan putusan hakim tidak mengikat, yang keputusan mengikat berada di MPR. Maka menarik untuk dikaji terkait kekuatan putusan MPR dalam hal pemakzulan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Hasil penelitian ini bahwa MPR mempunyai hak mutlak untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden artinya bisa menganulir putusan MK, di saat tidak tercapai persetujuan 2/3 dari ¾ jumlah anggota yang dalam rapat dan presiden dan/atau wakil presiden tidak bisa dimakzulkan dimana MPR yang hadir dalam rapat tidak tercapai dari ¾ jumlah anggota MPR, artinya bahwa peranan politik MPR bisa mengalahkan putusan MK.
Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia Muksalmina Muksalmina; Shira Thani; Nabhani Yustisi; Tasyukur Tasyukur
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.531

Abstract

Reformasi Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan agenda strategis dalam mewujudkan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Meski secara konstitusional Indonesia adalah negara hukum, praktik administrasi pemerintahan masih kerap menyimpang dari asas legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Penelitian ini menganalisis urgensi reformasi HAN dengan menyoroti problematika fragmentasi regulasi, penyalahgunaan diskresi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan terhadap putusan PTUN. Dengan pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa reformasi HAN tidak cukup dilakukan secara normatif, namun perlu restrukturisasi kelembagaan, penguatan budaya hukum, serta optimalisasi pengawasan. Reformasi HAN perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, pembatasan diskresi, penguatan peradilan administrasi, serta penegakan eksekusi putusan PTUN. Upaya ini menjadi kunci menegakkan supremasi hukum dan membangun sistem pemerintahan yang profesional, bersih, dan berkeadilan.
Status Hukum Hak Atas Tanah Musnah Pasca Banjir Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024 Tasyukur Tasyukur; Nabhani Yustisi; Joelman Subaidi; Muksalmina Muksalmina; Shira Thani
JOM Vol 7 No 2 (2026): Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, June
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ijhass.v7i2.9546

Abstract

Flood disasters frequently transform or eliminate the physical characteristics of land, generating legal uncertainty regarding the continuity of land rights. This article analyzes the legal status of land rights over land destroyed by floods under Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 3 of 2024, which amends Regulation Number 17 of 2021 concerning Procedures for Determining Destroyed Land. Employing normative juridical research with statutory and conceptual approaches, the study demonstrates that land rights are not automatically extinguished when land is affected by floods, mudflows, or temporary inundation. Rather, rights may be terminated only after the land is legally determined to be destroyed, namely when it has permanently lost its original physical characteristics, can no longer be identified, and is no longer capable of being used or utilized. The findings further reveal that the 2024 regulation strengthens legal certainty by establishing clearer criteria and administrative procedures for determining destroyed land while affirming the state's obligation to update land registration records and facilitate recovery measures, including relocation and social assistance for affected rights holders. This study contributes to the development of disaster-responsive land law by clarifying the legal distinction between temporary disaster impacts and the permanent extinction of land rights.
Reconstruction of Grant Contracts on Disaster Donation Distribution through Humanitarian Institutions in Aceh Fitria Mardhatillah; Sela Azkia; Shira Thani; Nabhani Yustisi; Tasyukur Tasyukur
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 11 No. 1 Juni (2026)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v11i1.7848

Abstract

The flash flood disaster in Aceh has had a great social and economic impact, encouraging people to distribute aid through donations. In the perspective of Islamic law, the donation contains elements of a grant contract as a voluntary gift without reward. However, studies on the application of grant contracts in the distribution of disaster donations are still limited, especially related to the validity of ijab kabul in emergency conditions, the typology of mutlaqah and muqayyadah grants, and its conformity with the fiqh of the Shafi'i school and positive law in Indonesia. This study aims to analyze the concept of grant contracts in Islamic law and its relevance to the practice of distributing flood disaster donations in Aceh, as well as examining the suitability of the aid distribution mechanism with the harmony and conditions of the grant contract. The research uses normative legal methods with a conceptual approach and a legislative approach supported by literature studies on classical and contemporary fiqh literature. The results of the study show that the distribution of donations has basically met the elements of wahib, mauhub lah, mauhub, and sighat. In practice, ijab kabul is often carried out implicitly through digital platforms and can still be considered valid as long as it meets the principle of willingness of the parties. The study also found a number of obstacles in the form of weak supervision of aid distribution, unclear status of distributing institutions, and potential deviations in fund management that can reduce the value of the mandate in grant contracts. The contribution of this research lies in the formulation of the concept of the validity of qabdh in disaster emergency conditions as well as the preparation of the typology of grant contracts for disaster donations as a development of contemporary muamalah fiqh. The research recommends standardizing the grant contract mechanism and strengthening the monitoring system based on the principles of trust, accountability, and transparency to realize the benefits of disaster-affected communities.
Co-Authors Fitria Mardhatillah Muksalmina Muksalmina Muksalmina Muksalmina Sela Azkia Shira Thani Shira Thani Subaidi, Joelman Tasyukur Tasyukur