Garuda - Garba Rujukan Digital

KEKUATAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) TERHADAP PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA Tasyukur Tasyukur; Muksalmina Muksalmina; Nabhani Yustisi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i1.391

Dalam sejarah Indonesia sebanyak 2 (dua) kali terjadi pemakzulan presiden hal tersebut terjadi sebelum amandemen UUD 1945. Namun, setelah amandemen UUD 1945 belum pernah terjadi pemakzulan presiden di Indonesia. Proses pemakzulan presiden di Indonesia sesudah amandemen mempunyai 3 (tiga) tahap, pertama, dari DPR meminta putusan kepada MK atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden, kedua, MK memutuskan atas pendapat DPR, dan putusannya diserahkan kepada DPR, apabila dalam putusan MK bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 7A UUD 1945, maka DPR melakukan sidang paripurna, untuk mengajukan kepada MPR, ketiga, MPR melakukan sidang paripurna setelah menerima usulan dari DPR, MPR melakukan rapat paripurna yang harus dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan mendapat persetujuan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Artinya bahwa MPR dalam memberikan putusan harus secara voting. Dengan demiki, terjadi konflik norma antara Pasal 1 ayat (3) dengan Pasal 7B UUD 1945, dikarenakan dalam hal ini kekuatan putusan hakim tidak mengikat, yang keputusan mengikat berada di MPR. Maka menarik untuk dikaji terkait kekuatan putusan MPR dalam hal pemakzulan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Hasil penelitian ini bahwa MPR mempunyai hak mutlak untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden artinya bisa menganulir putusan MK, di saat tidak tercapai persetujuan 2/3 dari ¾ jumlah anggota yang dalam rapat dan presiden dan/atau wakil presiden tidak bisa dimakzulkan dimana MPR yang hadir dalam rapat tidak tercapai dari ¾ jumlah anggota MPR, artinya bahwa peranan politik MPR bisa mengalahkan putusan MK.

DINAMIKA KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Muksalmina Muksalmina; Tasyukur Tasyukur; Nabhani Yustisi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.379

DPD merupakan Dewan Perwakilan Daerah sebanyak 4 orang orang per provinsi yang dipilih langsung oleh rakyat dengan tujuan untuk memperjuangkan daerahnya dikancah nasional berbeda halnya dengan DPR yang memperjuangkan hak rakyat secara umum walaupun dalam system pemilihannya di daerah pemilihan tertentu. Dalam UUD 1945 kewenangan DPD soft becameralism bukan strong bicameralism dengan alasan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan bulan negara federal. Dengan demikian, menjadi dinamika terkait kelembagaan DPD pada dasarnya merupakan Lembaga legislative, tetapi fungsi legislative yang dimiliki oleh DPD dibatasi, kata lain DPD adalah pembantu DPR. Padahal kalua kita tinjau dari sudut kelembagaan negara kedudukan keduanya sama yaitu Lembaga tinggi negara. Dalam prakteknya DPR ingin melemahkan kedudukan DPD dengan cara mengeluarkan UU MD3 dikarenakan kewenangan penuh membuat UU berada ditangan DPR. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian kedudukan DPD dalam system tata negara Indonesia harus diberikan kewenangan yang sama dengan DPR dalam hal legislasi karena DPD mempunyai peran yang lebih strategis dalam mewujudkan kepentingan daerah, dikarenakan disaat hak-hak daerah tidak terwujud akan terjadi wacana pemisahan diri dari negara kesatuan seperti yang pernah terjadi di beberapa provinsi dan tidak terjadi lagi diskriminasi yang dilakukan oleh DPR kepada DPD. Kemudian, peralihan hak membuat UU sebelum amandemen yang dilakukan oleh Presiden beralih ke DPR setelah amandemen, kedepannya dalam hal membuat UU juga harus dilibatkan DPD mulai dari rancangan hingga pengesahan, dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita dasar dalam pembentukan Lembaga DPD, disamping itu Lembaga DPD tidak diganggu oleh kepentingan politik manapun berbeda halnya dengan DPR, sehingga akan menghasilkan UU yang berkualitas.

KEKUATAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) TERHADAP PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA Tasyukur Tasyukur; Muksalmina Muksalmina; Nabhani Yustisi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i1.391

Dalam sejarah Indonesia sebanyak 2 (dua) kali terjadi pemakzulan presiden hal tersebut terjadi sebelum amandemen UUD 1945. Namun, setelah amandemen UUD 1945 belum pernah terjadi pemakzulan presiden di Indonesia. Proses pemakzulan presiden di Indonesia sesudah amandemen mempunyai 3 (tiga) tahap, pertama, dari DPR meminta putusan kepada MK atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden, kedua, MK memutuskan atas pendapat DPR, dan putusannya diserahkan kepada DPR, apabila dalam putusan MK bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 7A UUD 1945, maka DPR melakukan sidang paripurna, untuk mengajukan kepada MPR, ketiga, MPR melakukan sidang paripurna setelah menerima usulan dari DPR, MPR melakukan rapat paripurna yang harus dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan mendapat persetujuan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Artinya bahwa MPR dalam memberikan putusan harus secara voting. Dengan demiki, terjadi konflik norma antara Pasal 1 ayat (3) dengan Pasal 7B UUD 1945, dikarenakan dalam hal ini kekuatan putusan hakim tidak mengikat, yang keputusan mengikat berada di MPR. Maka menarik untuk dikaji terkait kekuatan putusan MPR dalam hal pemakzulan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Hasil penelitian ini bahwa MPR mempunyai hak mutlak untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden artinya bisa menganulir putusan MK, di saat tidak tercapai persetujuan 2/3 dari ¾ jumlah anggota yang dalam rapat dan presiden dan/atau wakil presiden tidak bisa dimakzulkan dimana MPR yang hadir dalam rapat tidak tercapai dari ¾ jumlah anggota MPR, artinya bahwa peranan politik MPR bisa mengalahkan putusan MK.

Implementasi Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal bagi jasa Katering di Kota Lhokseumawe PG, Eko Gani; Mukalmin, Muksalmina; Hidayat; Tasyukur, Tasyukur
JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi & Pembangunan Vol. 9 No. 2 (2023): JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi dan Pembangunan
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe

Produk halal merupakan kebutuhan utama bagi umat Muslim di seluruh dunia. Keberadaan jasa katering bersertifikat halal mutlak diperlukan, terutama di Provinsi Aceh yang memberlakukan Syariat Islam. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam rangka menjalankan amanat konstitusi tersebut, pemerintah berkewajiban memberikan fasilitas dan perlindungan kepada setiap orang. Salah satu kebutuhan umat Islam adalah tersedianya produk halal untuk dikonsumsi dan digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 di Kota Lhokseumawe, bagaimana kendala dan sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Lhokseumawe terhadap Qanun SJPH Aceh khususnya mengenai sertifikat halal. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dan bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Qanun SJPH Aceh telah berlaku selama 6 tahun, namun belum berjalan dengan baik, data penelitian menunjukkan bahwa usaha ketring yang didirikan di wilayah Kota Lhokseumawe belum memiliki sertifikat halal, kendalanya adalah kurangnya pengetahuan dan kurangnya informasi dari pihak-pihak terkait. Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak melakukan pengawasan secara otonom, tidak ada pelimpahan wewenang dari LPPOM MPU Provinsi. MPU Kota Lhokseumawe hanya berpartisipasi dalam Program LPPOM Provinsi. Disarankan kepada MPU Provinsi Aceh untuk melimpahkan kewenangan pengawasan kepada pemerintah kabupaten kota. Para pelaku usaha disarankan untuk segera mengurus sertifikasi halal karena menyediakan produk halal merupakan kewajiban yang harus dilakukan

Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tasyukur; Yustisi, Nabhani
ENLEKTURER: Journal of Islamic Studies Vol. 2 No. 1 (2024): Enlecturer: Journal of Islamic Studies
Publisher : Enlightenment Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71036/ejis.v2i1.320

Marriage in Islamic law and positive law creates various issues within society, leading to many individuals not fulfilling administrative requirements as stipulated by law. For instance, marriages must be registered at the Office of Religious Affairs, and divorces must be processed through the Religious Court. Based on these problems, the author is interested in examining "Marriage in the Perspective of Islamic Law and Positive Law." The research method used is a normative juridical analysis, which analyzes legal materials based on applicable regulations as positive law norms and Islamic law. A marriage is considered valid if it meets the conditions and pillars set out in religious provisions. The difference in marriage in Islamic law emphasizes the principles of justice, responsibility, and the protection of individual and family rights, while positive law emphasizes legal certainty and administrative order.

Penguatan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Melalui Pelaksanaan Debat Publik Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Utara Jamaluddin, Jamaluddin; Yulia, Yulia; Yusrizal, Yusrizal; Hasbi, Yusrizal; Tasyukur, Tasyukur
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Oktober 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v3i2.20359

Artikel ini mendasari pada pelaksanaan debat publik Pilkada Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024. Tujuan pelaksanaan debat publik dalam pelaksanaan Pilkada adalah untuk memberi ruang penilaian terhadap kemampuan calon bupati dan wakil bupati kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Aceh Utara. Solusi yang ditawarkan bahwa agar pelaksanaan debat publik dilaksanakan dengan memberikan waktu yang cukup dalam persiapan debat dan penentuan tema-tema debat sesuai isu-isu pembangunan yang mendukung kebutuhan masyarakat Kabupaten Aceh Utara. Metode pelaksanaan debat publik Pilkada Kabupaten Aceh Utara dengan membentuk Panitia dan Tim Panelis untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan tentang isu-isu strategis.

Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Muksalmina; Nabhani Yustisi; Tasyukur
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Reformasi Hukum dalam Penegakan Keadilan
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v1i02.09

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting dalam sistem demokrasi sebagai pelayan masyarakat, pelaksana kebijakan publik, dan perekat persatuan bangsa, dengan kewajiban untuk menjunjung asas netralitas, terutama dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Netralitas ini bertujuan untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan kepercayaan masyarakat. Namun, sering terjadi pelanggaran, seperti keterlibatan ASN dalam kampanye terselubung, yang merusak citra mereka dan mencederai proses demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dipilih karena topik yang dibahas berkaitan dengan pengaturan netralitas ASN dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan ASN tidak netral dalam Pilkada. Pertama, faktor sistematis, yaitu lemahnya penegakan aturan hukum dan kenyataan bahwa promosi jabatan serta penilaian kinerja ASN dikelola oleh pejabat politik. Kedua, faktor budaya, yaitu anggapan bahwa berafiliasi dengan partai politik tertentu dapat memberikan manfaat bagi karier mereka. Ketiga, faktor politik, yaitu tekanan dari pejabat politik atau penguasa daerah yang meminta ASN untuk mendukung kandidat tertentu dalam Pilkada.

Membangun Partisipasi Pemda Aceh Utara pada Penyusunan Qanun Tentang Pengelolaan Aset Daerah: Building North Aceh Regional Government Participation in Preparation Qanun Concerning Regional Asset Management Mukhlis, Mukhlis; Faisal, Faisal; Muammar, Muammar; Tasyukur, Tasyukur; Gani, Fauzi A.
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 9 No. 5 (2024): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v9i5.6333

The qanun design process refers to Aceh Qanun Number 5 of 2011 concerning Procedures for Forming Qanuns. Article 22 of the Qanun states that the community provides verbal/written input in forming the Qanun. North Aceh Regional Government participation and community input on the draft revision of regional property management qanun was carried out through Focus Group Discussions (FGD). Existing Qanuns related to Regional Property must be adjusted to Government Regulation 28 of 2020 concerning the Management of State or Regional Property. This activity was carried out as a Focus Group Discussion (FGD) with stages of material delivery, question and answer, and interviews. This activity aims to obtain input on the draft qanun regarding managing goods owned by the North Aceh Regency area. Participants in this activity are government elements, community leaders, academics, and NGOs. After the FGD was carried out, the draft qanun was revised based on input to perfect the raqan, including the need for perfect administration of regional property from the planning stage to destroying assets belonging to the North Aceh Regency region. Apart from that, it is necessary to maintain and secure regional property so that the value and quality of assets are always maintained. Then, a good understanding is needed for regional property managers so they can carry out management properly and correctly by the mechanisms provided by law.

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN ILEGAL (Studi Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2021/PN.Lsm) Putriani, Putriani; Nur, Muhammad; Tasyukur, Tasyukur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22468

Penambangan ilegal menunjukkan ketidaksesuaian antara kenyataan dan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 158 jo. Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 yang mewajibkan izin dalam aktivitas pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara penambangan ilegal pada Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2021/PN Lsm. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan penambangan dan penjualan tanah timbun tanpa IUP dan dijatuhi pidana penjara 4 bulan. Majelis Hakim dinilai telah menerapkan prinsip keadilan dan kepastian hukum secara proporsional berdasarkan alat bukti dan kondisi sosial-ekonomi terdakwa. Meskipun proses penyidikan dan penuntutan berjalan sesuai prosedur, praktik di lapangan masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, minimnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan terhadap perlunya pendekatan korektif-edukatif dalam penegakan hukum pidana lingkungan, serta usulan penguatan regulasi melalui sistem perizinan pertambangan rakyat yang adaptif dan berbasis digital. Kesimpulannya, penegakan hukum pidana terhadap tambang ilegal sudah memiliki dasar yang kuat, namun memerlukan dukungan kebijakan yang lebih partisipatif dan inovatif. Saran yang diajukan yaitu perlunya reformasi sistem izin pertambangan rakyat yang inklusif, transparan, dan terintegrasi.

Kebijakan Hukum Pidana Terkait Dengan Penanganan Pengemis dan Gelandangan di Kota Lhokseumawe Shira Thani; Fitria Mardhatillah; Muksalmina; Yuli Santri Isma; Fitri Maghfirah; Nabhani Yustisi; Tasyukur
JOM Vol 6 No 2 (2025): Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, June
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/y279f632

A total of 50 beggars and homeless people have been recorded in Lhokseumawe City. This number has increased compared to the previous year, which recorded 37 beggars and homeless people. Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia affirms that the poor and neglected children shall be cared for by the state. In general, under Indonesia’s positive law, the activities of begging and vagrancy are classified as criminal acts. Substantively, criminal law provisions for beggars and homeless people remain necessary to address these issues in Lhokseumawe City. Based on this, the main problems are how criminal law policy regulates the handling of beggars and homeless people in Lhokseumawe City and how the implementation of criminal law enforcement is carried out against them. This research employs an empirical juridical method. The data sources consist of primary and secondary data, collected through interviews, observation, and document study, then analyzed qualitatively. The results show that there is no specific qanun (regional regulation) regarding beggars and homeless people. The existing criminal law policy still provides a legal basis for law enforcement against them. Efforts to address this issue include law enforcement, social rehabilitation, and social empowerment in accordance with Law Number 11 of 2009 and Government Regulation Number 31 of 1980. Therefore, handling beggars and homeless people can utilize provisions in the Indonesian Penal Code (KUHP), particularly Articles 504 and 505, which regulate begging and vagrancy in public places. The implementation of criminal law enforcement against beggars and homeless people in Lhokseumawe City still faces various obstacles in terms of legal structure, legal substance, and legal culture. Overall, law enforcement in this context requires regulatory reform, capacity building of law enforcement officers, and changes in the mindset of society and law enforcers to provide more effective and comprehensive solutions in addressing this issue.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search