Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.957
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA UIR LAW REVIEW Lex Scientia Law Review Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Kajian Ilmu Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Lex Scientia Law Review Indonesian Journal of Criminal Law Studies Unizar Law Review
David Hardiago
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Law and Digitalization: Cryptocurrency as Challenges Towards Indonesia's Criminal Law David Hardiago; Rani Fadhila Syafrinaldi; Syafrinaldi; M. Musa; Kim Hyeonsoo
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol. 10 No. 1 (2025): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v10i1.22557

Abstract

The advancement of science and technology continues to accelerate. Internet and its supporting technology became the backbone for many activities. This kind of advancement goes beyond territorial boundaries and human’s intelligence. This phenomenon triggers a new crime model. One of them is a crime related to the existence of Cryptocurrency such as money laundering, terrorism financing, and other forms of crime. This is understood given that Cryptocurrency give rise to large number of crimes as well as the emergence of a new modus operandi in several criminal acts. This is further supported by the lack of current Indonesian regulations that do not specifically accommodate the Cryptocurrency mechanism. The main issues raised in this study are related to how crimes and new modus operandi are caused by the Cryptocurrency mechanism against Indonesian criminal law, as well as how the mechanism of crime prevention and handling caused by the Cryptocurrency mechanism through the means of penal policy, covering targeted legislative amendments, specialised investigative units, prosecutorial guidelines, and asset-seizure procedures—to prevent and combat such crimes. This article uses normative method to answer the problem through comparative approach, case approach, literary approach and statutory approach. Initial hypotheses proposed to address these problems are: First, Cryptocurrency as a financial transaction mechanism that relies on the computational system with anonymous transactions opens a great opportunity for crime in the mechanism of the transaction. Second, the establishment of new rules in order prevent and combat crime and the modus operandi caused by the Cryptocurrency mechanism through the mechanism of penal policy are essential.
Money Politic Dan Delik Politik: Studi Relasi Serta Pengaruhnya Terhadap Ekstradisi Dalam Hukum Pidana Indonesia David Hardiago; syafrinaldi syafrinaldi; Rani Fadila Syafrinaldi; Nunung Rahmania
Unizar Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i1.69

Abstract

Delik politik yang tidak memiliki batasan normatif, berdampak pada lahirnya dua kubu utama ketika dihubungkan dengan tindak pidana money politics dan mekanisme ekstradisi terhadap pelakunya. Kubu pertama yang menkualifikasikan tindak pidana money politics sebagai bagian dari delik politik, membawa implikasi pelaku tindak pidananya tidak dapat diekstradisi. Sementara kubu kedua yang tidak mengkualifikasikan tindak pidana money politics sebagai bagian dari delik politik, membawa implikasi pelakunya dapat ekstradisi, namun melahirkan prolem hukum lanjutan berupa kebutuhan akan penegasan apakah pandangan tersebut dapat diberlakukan secara general terhadap seluruh tindak pidana money politics yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji antinomi tersebut dengan fokus pada permasalahan utama yakni: Pertama, bagaimana hubungan antara tindak pidana money politics dan delik politik dalam hukum pidana di Indonesia. Kedua, bagaimana proyeksi terhadap mekanisme ekstradisi atas tindak pidana money politics di masa mendatang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa: Pertama, hubungan antara delik politik dan tindak pidana money politics dalam dimensi hukum pidana Indonesia, menghasilkan 2 (dua) pandangan yang berlawanan, disatu sisi mengartikan tindak pidana money politics sebagai bagian dari delik politik, sementara di sisi lainnya menanggap tindak pidana money politics bukanlah delik politik, yang mana kedua pandangan tersebut membawa implikasi terkait dengan mekanisme ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana money politics. Kedua, untuk mengantisipasi perbedaan pandangan tersebut disusun kriteria delik politik sebagai proyeksi untuk diterapkan pada reformulasi regulasi ekstradisi yang ada saat ini baik secara parsial maupun secara total.  
Sosialisasi Merek bagi Pelaku Industri Small and Medium Enterprises (SMES) di Negeri Kedah Malaysia sebagai Solusi dan Proyeksi terhadap Upaya Pemberian Kepastian dan Perlindungan Hukum Syafrinaldi, Syafrinaldi; Mokthsim, Noranida; Hardiago, David
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 5 No. 1 (2024): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v5i1.4193

Abstract

Penjabaran dan sosialisasi atas mekanisme pendaftaran merek UMKM di Malaysia sebagai suatu kebutuhan tidak saja dilatarbelakangi atas masalah dan hambatan yang dihadapi oleh UMKM Malaysia untuk menghadapi tantangan baru yang timbul dari globalisasi, melainkan ditujukan pula untuk menarik jumlah pelaku Industri agar berkeinginan melakukan pendaftaran atas merek yang secara signifikan akan berdampak pada pemasukan negara atas biaya pendaftaran merek yang dilakukan disatu sisi, dan di sisi lainnya agar memberikan dampak positif kepada para pelaku industri UMKM dalam hal perlindungan dan pemberian kepastian hukum. Mengingat, dalam mekanisme pendaftaran merek dengan merujuk pada Pasal 18 ayat (1) Trademark ACT 2019 atau UU Merek Malaysia, memberi klasifikasi pendaftaran merek dengan total 45 pembagian kelas yang penting untuk dijabarkan termasuk yang terkait dengan mekanisme perlindungan hukum apa yang disajikan oleh Trademark ACT 2019 terhadap pelaku industri UMKM yang mendaftarkan merek miliknya.
Hygiene Criminil & Politic Criminil: Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Mekanisme Soft Approach di Negeri Kedah Malaysia Hardiago, David; Mokthsim, Noranida; Syafrinaldi, Syafrinaldi
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 5 No. 1 (2024): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v5i1.4197

Abstract

Kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Malaysia menduduki tren peningkatan tertinggi jika dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya yang terjadi, yang pada gilirannya berdampak pada terjadinya permasalahan overcrowding di penjara Malaysia, di mana 56% dari total overcrowding tersebut disumbangkan dari kejahatan terhadap penyalahgunaan narkotika. Tentunya, angka overcrowding penjara di Malaysia tersebut turut memasukan jumlah penyalahguna narkotika yang terjadi di Negeri Kedah, mengingat data yang dimaksud merupakan akumulasi dalam skala nasional. Terlebih lagi, berdasarkan data statistik kejahatan narkotika yang terjadi di Malaysia antara tahun 2016 - 2020, daerah dengan tingkat penyalahguna narkotika tertinggi didominasi oleh Negeri Kedah dengan total 15.097 penyalahguna. Dengan tingkat penyalahguna narkotika di Negeri Kedah yang tinggi tersebut, tentunya membutuhkan strategi yang ditujukan sebagai upaya untuk pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dimaksud.  
Trips Agreement Dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri Di Indonesia Syafrinaldi, Rani Fadhila; Hardiago, David
UIR Law Review Vol. 5 No. 1 (2021): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6992

Abstract

Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Agreement 1995 (TRPS Agreement) is an international provision in the field of intellectual property rights protection that applies universally. Indonesia as a country of law, has all laws relating to the protection of intellectual property rights with reference to the TRIPS Agreement. The TRIPS Agreemnt formulation must also refer to the Paris Convention For the Protection of Industrial Property, 1883 which has been recognized as the legal basis for the protection of intellectual property rights globally. Protection of industrial assets consisting of Patents, Trademarks, Trade Secrets, Industrial designs, Protection of Plant Varieties and Layout Designs of Integrated Circuits must be carried out by the state towards the holders of the said industrial property rights
Bencana Alam Banjir Dan Tanah Lonsor Di Kabupaten Sentani Jayapura Dalam Prespektif Green Criminology Hardiago, David; Syafrinaldi, Rani Fadhila
UIR Law Review Vol. 5 No. 1 (2021): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6998

Abstract

This article aims to analyze two main problems related to the connection between floods and landslides that occurred in Sentani Jayapura Regency with green criminology discipline as the main approach perspective. This paper also offer projection as a means of prevention of environmental damage that has an impact on the natural disaster. This research uses a multi-method research technique (triangular method), which combines more than one research technique or strategy to study one or several related phenomena. The conclusion, in general, consists of two main parts. First, the connection between flood and landslide natural disasters in Sentani Jayapura Regency with green criminology, lies in the scope of green criminology in relation to factors in factual incidents in the example cases raised. Second, the means of prevention as a projection offer, in outline it consists of several main points. First, restoring the forest area according to its function. Second, conduct a spatial review based on considerations of disaster risk reduction and develop an adaptation scheme at the point of flooding. Third, internalization of land rehabilitation programs in the upstream and middle watersheds (DAS), especially forest areas, into program indications for spatial planning. Fourth, internalization of the soil and water conservation program in the form of Water Drainage (SPA) in agricultural land and settlements to improve regulation so as to reduce the potential for landslides and water accumulation in a short time. Fifth, socialization to the public by providing an understanding of green criminology and the importance of environmental responsibility.
Asas Legalitas Dan Self Plagiarism: Antinomi Realitas Empiris Sebagai Proyeksi Pengaturan Tindak Pidana Khusus Di Bidang Hak Cipta Hardiago, David; Syafrinaldi
UIR Law Review Vol. 6 No. 2 (2022): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).11689

Abstract

This study aims to analyze and provide projections in order to answer the problem of self-plagiarism in relation to positive legal regulations in Indonesia which regulate copyright. As a normative legal research, this study uses several approaches including the statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of the study conclude that the current act of self-plagiarism is completely unknown in positive law regulations in Indonesia, especially in regulations related to copyright. The absence of these regulations has an impact on the absence of sanctions for acts of self-plagiarism, both ethical sanctions and criminal sanctions. While it is known that self-plagiarism has a greater detrimental impact when compared to pragmatic plagiarism and is known in positive laws and regulations with ethical and criminal sanctions that can be applied. Thus, with the empirical reality of self-plagiarism it is projected that the act in question is regulated as a crime in the copyright regulations that will be formed in the future by providing and including criminal threats against acts of self-plagiarism in the form of a total reformulation of the current regulations.
Artificial Intelligence, Innovation, and Copyright: Comparing Intellectual Property Law in Indonesia and South Korea Syafrinaldi Syafrinaldi; Kim Hyeonsoo; Rani Fadhila Syafrinaldi; David Hardiago
Lex Scientia Law Review Vol. 8 No. 2 (2024): Advancing Justice, Rights, and Governance in a Digital and Decentralized World
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v8i2.1227

Abstract

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) is reshaping industries globally, raising critical questions about the intersection of technology, law, and innovation. In particular, AI's ability to autonomously generate creative works challenges traditional concepts of authorship, ownership, and intellectual property (IP) rights. As AI technologies continue to evolve, existing legal frameworks, particularly in the realm of copyright, struggle to keep pace. This issue is especially pronounced in countries like Indonesia, where traditional copyright laws fail to address the complexities introduced by AI-generated content. In contrast, South Korea has made notable strides in reforming its IP laws to accommodate technological advancements, offering a more adaptive approach to regulating AI-driven innovation. This study critically analyzes the adequacy of copyright regulations in Indonesia in the context of AI and compares them with South Korea's more progressive legal responses. The research addresses the urgent need for legal reform in Indonesia to ensure that its IP laws remain relevant in an era of rapid technological change. By examining the regulatory responses of both countries, this study highlights the potential risks and opportunities for innovation that arise from the current legal landscapes. The contribution of this research lies in its comparative approach, shedding light on how differing legal systems address the challenges posed by AI. Through this analysis, the study provides valuable insights into how Indonesia can evolve its copyright framework to foster innovation while protecting the rights of creators, offering a model for countries facing similar technological and legal challenges.
Enhancing External Oversight of Constitutional Judges: A Study on the Role of the Judicial Commission in Indonesia and South Korea Suparto Suparto; Kim Hyeonsoo; David Hardiago; Rani Fadhila Syafrinaldi
Lex Scientia Law Review Vol. 8 No. 1 (2024): Contemporary Legal Challenges and Solutions in a Global Context
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v8i1.14140

Abstract

This study addresses the urgent need for enhanced external oversight of constitutional judges in Indonesia and South Korea, driven by increasing concerns over judicial integrity and accountability. Recent instances of judicial misconduct and rising public dissatisfaction highlight the necessity for effective mechanisms that ensure transparency and ethical conduct among judges. The research investigates the roles and effectiveness of the Judicial Commissions in both countries, providing critical insights into their operations and impacts on judicial oversight. By employing a comparative approach, the study reveals the strengths and weaknesses of each commission’s framework, focusing on ethical guidelines, disciplinary processes, and public engagement strategies. It identifies best practices that could be adapted or improved to enhance judicial oversight, thereby fostering greater public trust in the legal system. The findings indicate that while both commissions aim to uphold judicial integrity, their effectiveness is influenced by contextual factors such as political dynamics and public perception. Additionally, this study explores the implementation of external oversight for Constitutional Judges in Indonesia, particularly in light of the establishment of the Constitutional Court following the 1945 Constitution amendment. Given the court’s crucial role in upholding constitutionalism, the exclusion of constitutional judges from oversight mechanisms is untenable. The Judicial Commission emerges as the most suitable body for external supervision, yet prior legislative efforts to integrate constitutional judges under its purview have been invalidated by the Constitutional Court. To rectify this, the study recommends amending Article 24B paragraph (1) of the 1945 Constitution to explicitly include "Constitutional Judges." This amendment is essential to ensure that all judges, including constitutional judges, are subject to the same level of external scrutiny. Ultimately, this research contributes to the broader discourse on judicial independence and accountability, offering actionable recommendations to strengthen oversight institutions and foster a more resilient judiciary in both Indonesia and South Korea.
Co-Authors Adinda, Fadhel Arjuna Hamzah, Rosyidi Kim Hyeonsoo Kim Hyeonsoo M. Musa Mokthsim, Noranida Nunung Rahmania Ramadan Tabiu, Ramadan Rani Fadhila Syafrinaldi Rani Fadila Syafrinaldi Suparto Suparto Syafrinaldi Syafrinaldi Syafrinaldi Syafrinaldi Syafrinaldi Syafrinaldi Syafrinaldi Syafrinaldi syafrinaldi syafrinaldi Wisnu Indaryanto, Wisnu Woodward, John