Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perjanjian Sewa-Menyewa Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pin Nurfauzi, Wahyu Adiva; Putri, Najma Kusumawardhani Mustika; Pangesti, Indri; Maharani, Putri
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 2 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Rumah merupakan tempat yang begitu penting bagi manusia tidak heran jika ada  beberapa orang yang menyewakan rumahnya melalui perjanjian lisan dan tertulis, sering dijumpai bahwa orang-orang dalam perjanjian sewa-menyewa mengalami berbagai masalah oleh karena itu peneliti ingin meneliti perjanjian sewa-menyewa rumah pada putusan nomor 12/Pdt.G/2020/Pn Pinrang. Dalam penelitian  ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis. Setelah peneliti menganalisis keputusan hakim pada putusan nomor 12/Pdt.G?2020/Pn Pinrang Nampaknya masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan peraturan dan tidak benar.Kata Kunci: Perjanjian lisan, Sewa-menyewa, Rumah, Putusan Mahkamah Agung, Putusan Hakim
Analisis Yuridis Overmacht Terhadap Penyelenggaraan Kesepakatan Kredit Motor Di Era Pandemi Covid 19 Pangesti, Indri; Irawan, Bian Ilmar; Jajuly, Rijal; Mastutik, Siti; saulidia@students.unnes.ac.id, Uswatun Saulidia
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 1 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Covid 19 adalah wabah penyakit dalam masyarakat dengan jumlah orang yang terjangkit lebih banyak dari umumnya pada kelompok atau keadaan tertentu dimana pada awalnya terdapat aduan kasus terjangkit virus corona ini yang terlihat pada 17 November 2019 yang memuculkan isu sosial muncul akibat kekurangan atau kelemahan dalam diri manusia atau dalam beberapa kelompok sosial, yang bisa berakar dari faktor-faktor ekonomi seperti adanya masalah masalah di masyarakat terkait dengan pembayaran yang menyebabkan konsumen sebagai debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dapat dikatakan sebagai keadaan yang memaksa atau Overmacht, alam penulisan ini penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana dalam penelitian ini mengacu kepada norma hukum yang ada di dalam perundang-undangan ,serta norma hukum lainnya dan penulis juga menggunakan analisi data dengan metode kualitatif dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sering disebut juga sosiologis adalah penelitian ini dimulai dengan analisis normatif atau penelaahan terhadap peraturan hukum dengan tujuan melakukan penelitian mendalam tentang Overmacht dan mendapatkan pemahaman yang kuat tentang perusahaan, industri, atau topik yang kita  teliti sehingga memahami dengan baik latar belakang, sejarah, visi, dan misi perusahaan tersebut, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian semacam itu dalam menavigasi situasi yang tidak terduga dan memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks yang sangat dinamis selama masa pandemi.Kata kunci: Perjanjian,Kredit,Overmacht,Covid 19
Analisis Yuridis Penyelesaian Kepailitan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Terhadap Tanggung Jawab Debitur dan Pihak Ketiga Pangesti, Indri; Eka Febriantika, Nur Afifah; Lainatusyifa, Ahida; Kurniawati , Titis
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1 (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1.2378

Abstract

This article examines the resolution of bankruptcy from the perspective of civil procedural law, with an emphasis on the responsibilities of debtors and third parties. Bankruptcy in Indonesia is governed by Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUK-PKPU), while the Civil Code (KUHPerdata) continues to provide a general legal framework related to contracts and civil liabilities. The bankruptcy process begins with a petition to the District Court, followed by case examination, bankruptcy ruling, appointment of a receiver, and liquidation of the debtor's assets. A case study of PT Dirgantara Indonesia in 2007 is used to illustrate the practical challenges and processes involved in bankruptcy resolution. The findings indicate that while the Bankruptcy Law provides specific rules, the principles of the Civil Code remain relevant in determining responsibilities and creditor rights. The article suggests the need for stronger debt restructuring policies and effective prevention measures to reduce future bankruptcy risks and ensure a fair and sustainable debt resolution process.