Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Private Law Review Mendapo: Journal of Administrative Law Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research
Mastutik, Siti
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENGARUH DIGITALISASI TERHADAP KEPATUHAN DAN PENERAPAN HUKUM PAJAK DI INDONESIA: Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan dan Penerapan Hukum Pajak di Indonesia Abdul Rosyid , Muhammad; Pangesti , Indri; Hasanah , Nur; Mastutik, Siti
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 5 No. 3 (2024): Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v5i3.32242

Abstract

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License This research explores the impact of digitalization on taxpayer compliance and the application of tax law in Indonesia in the era of digital transformation. Involving a qualitative approach with a focus on literature study and document analysis, this research illustrates how digital initiatives, such as e-Filing and e-Billing, implemented by the Directorate General of Taxes, have accelerated the efficiency of tax administration and made it easier to fulfill tax obligations. Literature studies review the importance of tax awareness, service quality, and public knowledge of the tax system, while research results show that digitalization has the potential to increase tax compliance. Evaluation of Directorate General of Taxes strategy highlights increased tax revenue through e-Filing and e-Billing, however, data security challenges and digital access gaps remain a concern. In the context of tax law implementation, this research highlights the adaptation of regulations to technology, digital supervision efforts, and the potential risk of tax fraud. The implications of digitalization for fiscal justice, contemporary tax theory, and the contribution of big data in optimizing tax rates are also detailed. This research concludes that digitalization provides opportunities and challenges that require holistic attention to ensure a tax transformation that is fair, efficient and in line with the development of the digital economy in Indonesia. This research explores the impact of digitalization on taxpayer compliance and the application of tax law in Indonesia in the era of digital transformation. Involving a qualitative approach with a focus on literature study and document analysis, this study illustrates how digital initiatives, such as e-Filing and e-Billing, are implemented by the Directorate General of Taxes in increasing tax revenue and strengthening taxpayer compliance. In addition, this research highlights the importance of strengthening data security and addressing the digital access gap to ensure successful digital transformation in taxation.
Analisis Yuridis Overmacht Terhadap Penyelenggaraan Kesepakatan Kredit Motor Di Era Pandemi Covid 19 Pangesti, Indri; Irawan, Bian Ilmar; Jajuly, Rijal; Mastutik, Siti; saulidia@students.unnes.ac.id, Uswatun Saulidia
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 1 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Covid 19 adalah wabah penyakit dalam masyarakat dengan jumlah orang yang terjangkit lebih banyak dari umumnya pada kelompok atau keadaan tertentu dimana pada awalnya terdapat aduan kasus terjangkit virus corona ini yang terlihat pada 17 November 2019 yang memuculkan isu sosial muncul akibat kekurangan atau kelemahan dalam diri manusia atau dalam beberapa kelompok sosial, yang bisa berakar dari faktor-faktor ekonomi seperti adanya masalah masalah di masyarakat terkait dengan pembayaran yang menyebabkan konsumen sebagai debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dapat dikatakan sebagai keadaan yang memaksa atau Overmacht, alam penulisan ini penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana dalam penelitian ini mengacu kepada norma hukum yang ada di dalam perundang-undangan ,serta norma hukum lainnya dan penulis juga menggunakan analisi data dengan metode kualitatif dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sering disebut juga sosiologis adalah penelitian ini dimulai dengan analisis normatif atau penelaahan terhadap peraturan hukum dengan tujuan melakukan penelitian mendalam tentang Overmacht dan mendapatkan pemahaman yang kuat tentang perusahaan, industri, atau topik yang kita  teliti sehingga memahami dengan baik latar belakang, sejarah, visi, dan misi perusahaan tersebut, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian semacam itu dalam menavigasi situasi yang tidak terduga dan memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks yang sangat dinamis selama masa pandemi.Kata kunci: Perjanjian,Kredit,Overmacht,Covid 19
Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna (Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.) Permata, Setya Wanda Mega; Mastutik, Siti; Sapitri, Nopi; Pebriyani, Aulia
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 2 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya Perusahaan Asuransi yang mengalami gagal bayar menimbulkan keresahan di masyarakat. Salah satu upaya hukum yang banyak dilakukan nasabah adalah PKPU sedangkan perlu diperhatikan legal standing nasabah asuransi dalam mengajukan permohonan PKPU secara langsung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, penulisan deskriptif analitis, melalui penulisan kepustakaan data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Nasabah asuransi tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi secara langsung. Judex Factie keliru dalam meniutus PKPU Kresna Life. Mahkamah Agung menegaskan lembaga yang berwenang mengajukan adalah Otoritas Jasa Keunganan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/2020 tentang Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, dan Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2015dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan yang diajukan oleh kreditur terhadap Perusahaan Asuransi kepada pengadilan niaga kurang tepat karena pemegang polis tidak memiliki kedudukan hukum sebab berdasarkan pada Pasal 223 jo, Pasal 2 ayat (5) jo. Pasal 55 bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi hanya OJK
Tinjauan Hukum Terhadap Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard (No) Tentang Sengketa Tanah Menurut Hukum Acara Perdata Mustika Putri, Najma Kusumawardhani; Hasanah, Nur; Maharani, Putri; Mastutik, Siti
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 1 No. 4 (2024): AGUSTUS-OKTOBER 2024
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v1i4.2281

Abstract

This exploration aims to understand the Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) action in demanding land in civil procedural law as well as the legal way that need to be taken if facing NO action. The exploration uses normative styles. In conclusion, there are two rights for parties whose case is declared NO to file a new action or to appeal, without a clear time limit for when a new action can be filed. piecemeal from that, people frequently misinterpret, considering the NO decision as a defeat, indeed though there are still legal remedies that can be taken.
Co-Authors Abdul Rosyid , Muhammad Hasanah , Nur Irawan, Bian Ilmar Jajuly, Rijal Mustika Putri, Najma Kusumawardhani Nur Hasanah Pangesti , Indri Pangesti, Indri Pebriyani, Aulia Permata, Setya Wanda Mega Putri Maharani Sapitri, Nopi saulidia@students.unnes.ac.id, Uswatun Saulidia