Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Private Law Review Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research
Lainatusyifa, Ahida
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Studi Kasus Pada Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT Yyk Afrillia, Niken Ayu; Asha, Wafiyatun Dian; Afifah, Eka Febriantika Nur; Lainatusyifa, Ahida; wati, Titis kurnia; Jayanti, Kharin Dwi
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 1 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbuatan melawan hukum kerap kali dipermasalahkan pada struktur perlakuan ingkar janji atau wanprestasi. Sementara dua-duanya ialah hal yang berlainan antara satu bersama yang lain. Meskipun dua duanya berasal dari perikatan, yakni konsepsi cidera janji/wanprestasi bersumber dari perikatan yang berawal dari perjanjian dan struktur PMH bersumber dari perikatan yang berasal dari konstitusi perundang-undangan. Terdapat empat unsur dalam perlakuan melawan hukum yang layak dipenuhi, adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kekeliruan, adanya kerugian, dan terdapat interaksi kausalitas antar kerugian dan perilaku. Maka dari itu dalam penelitian ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam perjanjian melalui analisis yuridis Perbuatan Melawan Hukum (PMH) didasarkan pada putusan pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 3/PDT 020180PT YKK. Tujuan dilakukan penelitian ini yakni untuk mengetahui Perbuatan Melawan Hukum dan juga mengetahui peninjauaan hakim dalam memutus perkara kasus tersebut yang didasarkan pada beban kerugian materil dan immaterilnya.
Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Secara Yuridis Afrilia, Niken Ayu; Nur Afifah, Eka Febriantika; Lainatusyifa, Ahida; Kurniawati, Titis
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 2 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permohonan dispensasi perkawinan anak diusia dini , Oleh hakim pengadilan agama dan mencari tahu pengaruh menyampaikannya permintaan dispensasi perkawian dini Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang perkawinan baru-baru ini mengalami revisi atau perubahan terkait dengan aturan batas usia nikah yang Terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun,aturan tersebut setelah dilakukan peninjauan kembalidi Mahkamah Konstintusi terdapat unsur yang mendiskriminasi hak-hak perempuan dan banyak menimbulkan smasalah. Oleh karena itu pemerintah menetapkan aturan baru mengenai batas usia nikah batas usia nikah dengan ditetepkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan fokus penelitian ini adalah mengenai pengaruh dispensasi perkawinan anak diusia dini. Selain itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses persetujuan dispensasi tersebut. Dispensasi perkawinan anak diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019.Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan kajian teoritis,referensi dan mengunakan metode hukum normatif. 
Analisis Yuridis Penyelesaian Kepailitan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Terhadap Tanggung Jawab Debitur dan Pihak Ketiga Pangesti, Indri; Eka Febriantika, Nur Afifah; Lainatusyifa, Ahida; Kurniawati , Titis
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1 (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1.2378

Abstract

This article examines the resolution of bankruptcy from the perspective of civil procedural law, with an emphasis on the responsibilities of debtors and third parties. Bankruptcy in Indonesia is governed by Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUK-PKPU), while the Civil Code (KUHPerdata) continues to provide a general legal framework related to contracts and civil liabilities. The bankruptcy process begins with a petition to the District Court, followed by case examination, bankruptcy ruling, appointment of a receiver, and liquidation of the debtor's assets. A case study of PT Dirgantara Indonesia in 2007 is used to illustrate the practical challenges and processes involved in bankruptcy resolution. The findings indicate that while the Bankruptcy Law provides specific rules, the principles of the Civil Code remain relevant in determining responsibilities and creditor rights. The article suggests the need for stronger debt restructuring policies and effective prevention measures to reduce future bankruptcy risks and ensure a fair and sustainable debt resolution process.
Co-Authors Afifah, Eka Febriantika Nur Afrilia, Niken Ayu Afrillia, Niken Ayu Asha, Wafiyatun Dian Eka Febriantika, Nur Afifah Jayanti, Kharin Dwi Kurniawati , Titis Kurniawati, Titis Nur Afifah, Eka Febriantika Pangesti, Indri wati, Titis kurnia