Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI) Bertuah : Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat
Asfar Hamidi Siregar
STAIN Bengkalis
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kehujjahan dalam Beramal dengan Menggunakan Maslahah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah Asfar Hamidi Siregar
Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol. 9 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/jurnal_risalah.v9i1.437

Abstract

Ibnu Taimiyyah adalah seorang ulama yang memiliki ilmu yang luas dan ahli dalam bidangnya, khususnya bidang Fiqh dan Ushul Fiqh. Namun, Ibnu Taimiyyah memiliki pendapat yang membolehkan pembuktian amal dengan nash marjuh (lemah), yaitu mashlahah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku, buku, dan jurnal ilmiah yang merupakan sumber primer, sedangkan untuk menunjang penelitian ini juga membutuhkan sumber sekunder, seperti buku dan penelitian ilmiah terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap pemikiran Ibnu Taimiyyah terkait kemampuannya melakukan hujjah dengan menggunakan mashlahah murshalah yang dipandang sebagai teks marjuh oleh para ulama. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai berhujjah dengan mashlahah mursalah, sebagian ulama menolak untuk menjadikan mashlahah mursalah sebagai hujah dalam beramal, karena yang diperbolehkan hanya berpesan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma 'Ulama. Namun sebagian ulama juga membolehkan berhujjah dengan mashlahah mursalah dengan syarat tertentu, yaitu tidak bertentangan dengan nash qath'i, tidak menggunakan nalar untuk kepentingan individu, dan menghilangkan kesulitan bagi umat. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah, diperbolehkannya berhujjah dengan mashlahah mursalah, selama perbuatan itu tidak membatalkan dan meniadakan ibadah, seperti orang yang memimpin shalat berjamaah yang paham jahar membaca basmallah, tetapi imam paham sirr dalam membaca basmallah. Namun, Ibnu Taimiyyah juga melarang penggunaan mashlahah mursalah di pengadilan, halal dan haram serta fatwa.
Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga menurut Perspektif Hukum Islam Syahrizan, Muhammad; Siregar, Asfar Hamidi
Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Vol. 5 No. 1 (2024): Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam
Publisher : STAIN Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56633/jsie.v5i1.787

Abstract

Kajian ini menjelaskan fenomena budaya patriarki dalam rumah tangga dari sudut pandang hukum Islam. Budaya patriarki adalah sistem sosial di mana otoritas, kekuasaan, dan kendali dominan dipegang oleh para pria dalam sebuah keluarga. Pendekatan ini menggambarkan peran gender yang tersegmentasi dan hierarkis di mana perempuan dan anak-anak sering kali berada di bawah kontrol dan pengaruh pria. Dalam kerangka hukum Islam, rumah tangga dipandang sebagai unit fundamental dalam masyarakat yang diatur oleh prinsip-prinsip yang diturunkan dari Al-Quran dan Hadis. Kajian ini meninjau konsep-konsep seperti kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, tanggung jawab istri untuk memelihara rumah tangga, serta kewajiban saling menghormati dan mendukung antara suami istri. Namun demikian, praktik budaya patriarki dalam rumah tangga sering kali menyimpang dari prinsip-prinsip ini, mengarah pada ketidakseimbangan kekuasaan, penindasan, dan ketidakadilan gender. Oleh karena itu, kajian ini juga mengkaji pemahaman Islam tentang kesetaraan gender, keadilan, dan hak asasi manusia dalam konteks rumah tangga. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana budaya patriarki dalam rumah tangga dapat dinilai dari perspektif hukum Islam, serta mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki ketidakseimbangan kekuasaan dan mempromosikan hubungan yang lebih seimbang dan adil antara suami dan istri dalam kerangka nilai-nilai Islam.
Nahdlatul Ulama and Environmental Engagement in Coastal Bengkalis amid Ecological Crisis Firdaus, Reno; Siregar, Asfar Hamidi
Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI) Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jsai.v6i1.7518

Abstract

This article explores how Nahdlatul Ulama (NU), through its local branch in Bengkalis (PCNU), responds to the worsening ecological crisis in one of Indonesia’s most vulnerable coastal regions. Using a qualitative case study approach that combines field interviews, participant observation, and document analysis, this study investigates how Islamic environmental ethics—particularly fiqh al-bi’ah and maqāṣid al-sharī‘ah—are translated into collective practices through grassroots religious initiatives. Two key programs are highlighted: Green Pesantren, which integrates ecological education, reforestation, and sustainable practices into Islamic boarding schools; and Mimbar Dakwah, which encourages preachers to include environmental themes in sermons as a form of moral advocacy. These initiatives show how religious discourse can shape environmental behavior and public consciousness at the community level. However, the study also identifies major obstacles, including economic hardship, weak policy enforcement, limited institutional support, and escalating climate impacts. Despite these barriers, PCNU plays a critical role in mobilizing religious networks, shaping local ecological narratives, and promoting community resilience. The findings contribute to the sociology of religion and environmental studies by demonstrating how faith-based organizations can serve as agents of social action and environmental engagement, especially in regions where state capacity is limited.
Legality Of E-Commerce Transactions: A Comparative Analysis Of Islamic Law And Indonesian Civil Law Dewi, Irlina; Utari, Yuni Dhea; Siregar, Asfar Hamidi; Riyaldi, Rino
Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol. 10 No. 2 (2025): In Progress
Publisher : Lembaga Dakwah dan Pembangunan Masyarakat Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (LDPM UCY)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/jnajpm.v10i2.3207

Abstract

The development of information technology has encouraged the emergence of increasingly complex e-commerce transactions that require legal certainty. This study aims to analyze the legality of e-commerce transactions through a comparison of Islamic law and Indonesian civil law perspectives. The method used is normative juridical research with a descriptive-analytical approach based on literature review, using primary sources in the form of the Qur'an, hadith, the Civil Code, the ITE Law, and fatwas of contemporary scholars, and secondary sources in the form of related academic literature. The results of the study indicate that in Islamic law, e-commerce transactions are permitted as long as they fulfill the pillars and conditions of a valid sale and purchase, are free from elements of gharar, usury, and fraud, and uphold the principles of justice, honesty, and openness. Meanwhile, Indonesian civil law views e-commerce as valid if the conditions of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code are met, namely the existence of an agreement, legal capacity, a specific object, and a lawful cause, and are based on the principles of freedom of contract and good faith. Thus, both Islamic law and civil law emphasize the importance of transparency, agreement, and justice, although with different emphases. This study recommends strengthening regulations and legal education to protect consumers while creating a safe and equitable digital transaction ecosystem.
Co-Authors Firdaus, Reno Irlina Dewi Rino Riyaldi Syahrizan, Muhammad Utari, Yuni Dhea