Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA NASABAH DALAM PENYELENGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Kevin Richardson Bunawan; Henny Yuningsih
Lex LATA Volume 5 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i1.1881

Maraknya kejadian pelanggaran Data Pribadi Konsumen bisnis Teknologi Finansial (fintech) yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Dalam praktik bisnis ini terdapat pihak yang dirugikan yaitu konsumen yang dilakukan oleh perusahaan Teknologi Finansial (fintech) legal. Meski sudah diberikan sanksi, namun masih banyak penyelenggara yang melanggar data/informasi pribadi konsumen sehingga efektifitas Peraturan Perundang–Undangan tersebut masih dipertanyakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum data pribadi konsumen telah diatur oleh OJK dan terkait data apa saja yang harus dilindungi juga telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen dan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Terkait sanksi yang diberikan sudah jelas diatur di POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Islamic Law, the State, and Human Rights: The Contestation of Interfaith Marriage Discourse on Social Media in Indonesia Y Sonafist; Henny Yuningsih
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 22, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/juris.v22i2.10934

This study aimed at explaining the contestation of interfaith marriage discourse on social media, specifically on Instagram. The issue of interfaith marriage was quickly responded by social media users, not only by posting on their own accounts, but also by commenting on those posts of other people’s accounts. This study attempted to map Instagram media users’ comments on posts about interfaith marriage and to see the contestation of these comments in the context of the discourse on Islamic law, the state, and human rights in Indonesia. Qualitative research method was used in conducting this study. Data were collected from netizens’ comments on the issue of interfaith marriage, specifically the issue of interfaith marriage conducted by a member of Presidential Special Staff, the District Court’s decision on granting the interfaith marriage, and the Supreme Court’s circular on interfaith marriage. These comments were randomly selected and then analyzed using qualitative content analysis methods. This study found that: first, there were two response models for social media users when commenting on the issue of interfaith marriage on Instagram, they were the responses of acceptance and rejection. The narrative of the comments that accepted the idea of interfaith marriage emphasized human rights, diversity, freedom, and criticized the state’s involvement in private matters. Meanwhile, the narrative of comments that rejected the idea of interfaith marriage mostly refered to the provisions of Islamic law and state law. Second, based on these two response models, there was a contestation over the discourse of interfaith marriage in the context of Islamic law, the state, and human rights. However, this contestation was not based on a deep understanding of human rights and legal discourse. This contestation might have an impact on the public’s lack of legal understanding of interfaith marriage and had the potential to cause conflict on social media. This study confirmed that contestation of legal discourse came not only from people who had authority, but also from people who did not have in-depth legal knowledge.

Politik Hukum pada Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Faiqah Putri Nur Islamiati; Ridwan Ridwan; Henny Yuningsih
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15678

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP membawa perubahan mendasar terhadap pengaturan tindak pidana korupsi, terutama melalui perumusan Pasal 603 dan Pasal 604. Ketentuan ini menunjukkan adanya kesinambungan sekaligus pergeseran politik hukum pidana dibandingkan pengaturan yang lalu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama pada aspek penalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum pidana dalam pengaturan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP serta implikasinya terhadap karakter korupsi sebagai extraordinary crime. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP terbaru merupakan bagian dari upaya rekodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional guna mewujudkan sistem pemidanaan yang terintegrasi, proporsional, dan menjamin kepastian hukum. Penyesuaian ancaman pidana, khususnya terkait pidana minimum dan denda, mencerminkan upaya negara menyeimbangkan efektivitas pemberantasan korupsi dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, perubahan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi politik hukum pidana dalam mempertahankan sifat luar biasa tindak pidana korupsi.

PENENGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN TIMAH TANPA IZIN DI BANGKA BARAT Intan Akuntari; Henny Yuningsih
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/p317sd52

Penambangan timah tanpa izin atau Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bangka Barat merupakan persoalan kompleks yang berdampak multidimensional, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik social, hingga hilangnya pendapatan negara. Studi ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan peraturan perudang-undangan yang relevan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku PETI. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih lemah akibat kurangnya konsistensi aparat, belum ditetapkannya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), serta minimnya edukasi hukum kepada masyarakat. Padahal, keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, serta ketentuan sanksi pidana lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, telah secara tegas mengatur larangan dan konsekuensi hukum terhadap aktibitas tambang illegal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penanggulangan yang terintegrasi, mencakup pendekatan represif, preventif, serta pemberdayaan ekonomi dan refirmasi perizinan tambang rakyat secara legal dan inklusif. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tambang Timah, PETI, Bangka Barat

PENERAPAN PIDANA MATI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA Paulus Bill Regent A; Mada Apriandi Zuhir; Henny Yuningsih
Lex LATA Vol. 8 No. 1 (2026): MARET 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v8i1.3305

Tindak pidana narkotika ialah kejahatan serius atau (serious crime), hal ini disebabkan dari dampak peredaran narkotika bagi masyarakat. Peredaran narkotika yang kian berkembang baik dari metode kejahatannya maupun jenis narkotika. Undang-Undang Narkotika menerapkan pidana mati sebagai salah satu pemidanaan bagi pengedar narkotika. Penelitian ini membahas Bagaimana Penerapan Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika Bagi Anggota Kepolisian Yang Terlibat Sebagai Pengedar Narkotika Putusan No.56 Pid.Sus/2020PN.Dpk, dan putusan No.227/Pid.Sus/2020 PN.Dum, serta Bagaimana Pengaturan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Di Masa Mendatang. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan Pada Putusan No. 56 /Pid.Sus/2020PN.Dpk dan Putusan No.227/Pid.Sus/2020 PN.Dum telah dijatuhi pidana mati kepada anggota POLRI yang secara sah dan meyakinkan mengedarkan narkotika sebagaimana memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika. Majelis hakim memberikan pertimbangannya berpedoman dengan ketentuan hukum yang berlaku sejalan dengan teori putusan hukum hakim yakni ratio decidendi dan meletakkan pidana mati bagi terdakwa didalam putusan tersebut sebagai nestapa atau pembalasan sesuai dengan tujuan pidana retributive. Pengaturan pidana mati bagi pengedar narkotika dimasa mendatang, yakni menghapus ketentuan pidana mati dengan merevisi KUHP dan UU Narkotika. Pada prakteknya, penerapan pidana mati memiliki permasalahan unfair trial, tidak menghilangkan kejahatan narkotika, melanggar hak asasi manusia dan tidak bisa diperbaiki atau diubah apabila terdapat kesalahan didalam putusan apabila terpidana telah dieksekusi. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya masalah utama didalam penegakan hukum peredaran narkotika bukan mengenai beratnya sanksi yang dijatuhkan melainkan aparat penegak hukum

PENENGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN TIMAH TANPA IZIN DI BANGKA BARAT Intan Akuntari; Henny Yuningsih
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/p317sd52

Penambangan timah tanpa izin atau Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bangka Barat merupakan persoalan kompleks yang berdampak multidimensional, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik social, hingga hilangnya pendapatan negara. Studi ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan peraturan perudang-undangan yang relevan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku PETI. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih lemah akibat kurangnya konsistensi aparat, belum ditetapkannya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), serta minimnya edukasi hukum kepada masyarakat. Padahal, keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, serta ketentuan sanksi pidana lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, telah secara tegas mengatur larangan dan konsekuensi hukum terhadap aktibitas tambang illegal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penanggulangan yang terintegrasi, mencakup pendekatan represif, preventif, serta pemberdayaan ekonomi dan refirmasi perizinan tambang rakyat secara legal dan inklusif. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tambang Timah, PETI, Bangka Barat

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search