Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.512
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Keadilan Ius Poenale JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Keadilan PESHUM
Henny Yuningsih
Universitas Sriwijaya
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA NASABAH DALAM PENYELENGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Kevin Richardson Bunawan; Henny Yuningsih
Lex LATA Volume 5 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i1.1881

Abstract

Maraknya kejadian pelanggaran Data Pribadi Konsumen bisnis Teknologi Finansial (fintech) yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Dalam praktik bisnis ini terdapat pihak yang dirugikan yaitu konsumen yang dilakukan oleh perusahaan Teknologi Finansial (fintech) legal. Meski sudah diberikan sanksi, namun masih banyak penyelenggara yang melanggar data/informasi pribadi konsumen sehingga efektifitas Peraturan Perundang–Undangan tersebut masih dipertanyakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum data pribadi konsumen telah diatur oleh OJK dan terkait data apa saja yang harus dilindungi juga telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen dan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Terkait sanksi yang diberikan sudah jelas diatur di POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Islamic Law, the State, and Human Rights: The Contestation of Interfaith Marriage Discourse on Social Media in Indonesia Y Sonafist; Henny Yuningsih
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 22, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/juris.v22i2.10934

Abstract

This study aimed at explaining the contestation of interfaith marriage discourse on social media, specifically on Instagram. The issue of interfaith marriage was quickly responded by social media users, not only by posting on their own accounts, but also by commenting on those posts of other people’s accounts. This study attempted to map Instagram media users’ comments on posts about interfaith marriage and to see the contestation of these comments in the context of the discourse on Islamic law, the state, and human rights in Indonesia. Qualitative research method was used in conducting this study. Data were collected from netizens’ comments on the issue of interfaith marriage, specifically the issue of interfaith marriage conducted by a member of Presidential Special Staff, the District Court’s decision on granting the interfaith marriage, and the Supreme Court’s circular on interfaith marriage. These comments were randomly selected and then analyzed using qualitative content analysis methods. This study found that: first, there were two response models for social media users when commenting on the issue of interfaith marriage on Instagram, they were the responses of acceptance and rejection. The narrative of the comments that accepted the idea of interfaith marriage emphasized human rights, diversity, freedom, and criticized the state’s involvement in private matters. Meanwhile, the narrative of comments that rejected the idea of interfaith marriage mostly refered to the provisions of Islamic law and state law. Second, based on these two response models, there was a contestation over the discourse of interfaith marriage in the context of Islamic law, the state, and human rights. However, this contestation was not based on a deep understanding of human rights and legal discourse. This contestation might have an impact on the public’s lack of legal understanding of interfaith marriage and had the potential to cause conflict on social media. This study confirmed that contestation of legal discourse came not only from people who had authority, but also from people who did not have in-depth legal knowledge.
Politik Hukum pada Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Faiqah Putri Nur Islamiati; Ridwan Ridwan; Henny Yuningsih
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15678

Abstract

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP membawa perubahan mendasar terhadap pengaturan tindak pidana korupsi, terutama melalui perumusan Pasal 603 dan Pasal 604. Ketentuan ini menunjukkan adanya kesinambungan sekaligus pergeseran politik hukum pidana dibandingkan pengaturan yang lalu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama pada aspek penalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum pidana dalam pengaturan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP serta implikasinya terhadap karakter korupsi sebagai extraordinary crime. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP terbaru merupakan bagian dari upaya rekodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional guna mewujudkan sistem pemidanaan yang terintegrasi, proporsional, dan menjamin kepastian hukum. Penyesuaian ancaman pidana, khususnya terkait pidana minimum dan denda, mencerminkan upaya negara menyeimbangkan efektivitas pemberantasan korupsi dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, perubahan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi politik hukum pidana dalam mempertahankan sifat luar biasa tindak pidana korupsi.
PENENGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN TIMAH TANPA IZIN DI BANGKA BARAT Intan Akuntari; Henny Yuningsih
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/p317sd52

Abstract

Penambangan timah tanpa izin atau Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bangka Barat merupakan persoalan kompleks yang berdampak multidimensional, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik social, hingga hilangnya pendapatan negara. Studi ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan peraturan perudang-undangan yang relevan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku PETI. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih lemah akibat kurangnya konsistensi aparat, belum ditetapkannya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), serta minimnya edukasi hukum kepada masyarakat. Padahal, keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, serta ketentuan sanksi pidana lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, telah secara tegas mengatur larangan dan konsekuensi hukum terhadap aktibitas tambang illegal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penanggulangan yang terintegrasi, mencakup pendekatan represif, preventif, serta pemberdayaan ekonomi dan refirmasi perizinan tambang rakyat secara legal dan inklusif. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tambang Timah, PETI, Bangka Barat
THE IMPLEMENTATION OF THE DEATH PENALTY FOR MEMBERS OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE AS NARCOTICS DEALERS Paulus Bill Regent A; Mada Apriandi Zuhir; Henny Yuningsih
Lex LATA Vol. 8 No. 1 (2026): MARET 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v8i1.3305

Abstract

Narcotics crime is a serious crime, this is caused by the impact of narcotics circulation on society. The circulation of narcotics is growing both from the method of crime and the type of narcotics. The Narcotics Law applies the death penalty as one of the penalties for drug dealers. This study discusses how the implementation of the death penalty for drug crimes for police members involved as drug dealers Decision No.56 Pid.Sus/2020PN.Dpk, and decision No.227/Pid.Sus/2020 PN. Dum, and How to Regulate the Death Penalty for Drug Dealers in the Future. The research method used is a type of normative research with a statutory, case, conceptual, and analytical approach. The results of this study show in Decision No. 56 / Pid.Sus / 2020PN.Dpk and Decision No. 227 / Pid.Sus / 2020 PN. Dum has been sentenced to death to members of the National Police who lawfully and convincingly distribute narcotics in accordance with the elements of Article 114 paragraph (2) of the Narcotics Law. The panel of judges gave its consideration based on the applicable legal provisions in line with the judge's legal decision theory, namely ratio decidendi and placed the death penalty for the defendant in the decision as nestapa or retribution in accordance with the purpose of retributive crime. The death penalty arrangement for drug dealers in the future, namely removing the death penalty provisions by revising the Criminal Code and the Narcotics Law. In practice, the execution of the death penalty has unfair trial problems, does not eliminate drug crimes, violates human rights and cannot be corrected or changed if there is an error in the verdict if the convict has been executed. This research shows that the main problem in law enforcement of narcotics trafficking is not the severity of sanctions imposed but law enforcement officials.
PENENGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN TIMAH TANPA IZIN DI BANGKA BARAT Intan Akuntari; Henny Yuningsih
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/p317sd52

Abstract

Penambangan timah tanpa izin atau Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bangka Barat merupakan persoalan kompleks yang berdampak multidimensional, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik social, hingga hilangnya pendapatan negara. Studi ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan peraturan perudang-undangan yang relevan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku PETI. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih lemah akibat kurangnya konsistensi aparat, belum ditetapkannya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), serta minimnya edukasi hukum kepada masyarakat. Padahal, keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, serta ketentuan sanksi pidana lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, telah secara tegas mengatur larangan dan konsekuensi hukum terhadap aktibitas tambang illegal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penanggulangan yang terintegrasi, mencakup pendekatan represif, preventif, serta pemberdayaan ekonomi dan refirmasi perizinan tambang rakyat secara legal dan inklusif. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tambang Timah, PETI, Bangka Barat
Kekosongan Hukum Dan Perlindungan Korban Dalam Penyalahgunaan Artificial Intelligence Pada Deepfake Pornografi Di Indonesia Decri Reza; Meria Utama; Henny Yuningsih
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16856

Abstract

Perkembangan pesat artificial intelligence telah memungkinkan penyalahgunaan teknologi deepfake untuk menghasilkan konten pornografi melalui manipulasi digital tanpa persetujuan korban. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum yang serius terutama terkait perlindungan korban yang mengalami pelanggaran terhadap identitas martabat dan privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban deepfake pornografi di Indonesia serta mengidentifikasi kekosongan norma dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual melalui analisis terhadap Undang Undang Pornografi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan hukum tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku namun belum secara eksplisit mengatur manipulasi berbasis artificial intelligence sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan keterbatasan perlindungan korban. Oleh karena itu diperlukan pembaruan hukum yang komprehensif guna menjamin perlindungan yang efektif. Temuan ini menegaskan urgensi reformasi hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi serta memperkuat perlindungan martabat dan privasi individu di era digital.
Artificial Intelligence–Generated Deepfake Pornography: A Normative Analysis of Criminal Liability and Victim Protection in Indonesian Law Decri Reza; Meria Utama; Henny Yuningsih
Ius Poenale Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/ip.v7i1.4738

Abstract

The rapid development of artificial intelligence (AI) has facilitated the creation of deepfake pornography through non-consensual digital manipulation of a person’s image, raising significant legal and human rights concerns. This study aims to examine the adequacy of Indonesian positive law in addressing AI-generated deepfake pornography, analyze the construction of criminal liability under existing legal frameworks, and formulate normative recommendations to strengthen victim protection. This research employs normative juridical research using statutory and comparative approaches. Primary legal materials include the Pornography Law, the Electronic Information and Transactions Law, the Criminal Code, and the Personal Data Protection Law. Secondary materials consist of legal doctrines and scholarly publications. A comparative analysis of China’s regulation on deep synthesis technology is conducted to assess potential reform models relevant to Indonesia. The findings indicate that existing Indonesian legislation provides partial legal grounds for prosecuting deepfake pornography; however, none explicitly regulates AI-based digital manipulation. This results in interpretative ambiguity, challenges in proving criminal elements, and limitations in ensuring comprehensive victim protection. The absence of clear provisions regarding synthetic content, platform accountability, and algorithmic transparency weakens enforcement effectiveness. This study contributes to Indonesian legal scholarship by offering a doctrinal analysis of criminal liability in deepfake pornography cases and proposing a reform-oriented framework to enhance legal certainty, strengthen enforcement mechanisms, and protect victims’ dignity and privacy in the digital era.
Disparitas Keputusan Hakim dalam Diversi dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Anak Kiki Fatmala Wardana; Henny Yuningsih; Irsan Irsan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.17535

Abstract

Studi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas keputusan hakim terhadap penerapan diversi pada sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan diversi merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan dengan pendekatan penyelesaian perkara dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan (restoratif), namun kenyataannya masih terdapat ketidakkonsistenan putusan hakim tentang persoalan yang memiliki sifat yang sama. Penelitian ini disusun menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan undang-undang, teoritis, dan analisis perkara, sehingga hasil pada penelitian menerangkan bahwasanya disparitas terjadi akibat luasnya diskresi hakim, belum adanya parameter operasional yang jelas, serta perbedaan pemahaman terhadap konsep keadilan restoratif. Dari perspektif teori keadilan, kondisi ini mencerminkan bahwa keselarasan antara aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan masih belum tercapai, serta belum terpenuhinya prinsip equality before the law. Selain itu, disparitas tersebut berdampak negatif terhadap perlindungan anak, khususnya bagi anak yang tidak memperoleh diversi, seperti timbulnya stigma sosial, tekanan psikologis, dan meningkatnya risiko residivisme. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan melalui penyusunan pedoman teknis, pengembangan kapasitas hakim, serta optimalisasi koordinasi antar aparat penegak hukum supaya pelaksanaan diversi dapat diterapkan secara konsisten dengan orientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
Perampasan Aset Sebagai Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Jkt.Pst) Ferra Dwi Ayu Saputri; Ridwan Ridwan; Henny Yuningsih
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.18059

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian negara, merusak sistem pemerintahan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Pengembalian kerugian negara masih menghadapi kendala karena aset hasil korupsi sering disamarkan melalui tindak pidana pencucian uang, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini bertujuan menganalisis terjadinya kerugian negara serta pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian negara terjadi melalui pembayaran bijih timah kepada penambang ilegal, biaya sewa smelter yang tidak wajar, dan kerusakan lingkungan, dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp300 triliun. Namun, pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset dan uang pengganti belum optimal karena pengadilan hanya membebankan uang pengganti sebesar Rp210 miliar. Merujuk pada teori tujuan hukum maka Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai kemanfaatan putusan bagi pemulihan keuangan negara masih sangat terbatas, karena mekanisme pengembalian aset yang diterapkan belum mampu mengembalikan kerugian negara secara proporsional. Akibatnya, meskipun putusan telah memberikan kepastian hukum melalui pemidanaan terhadap pelaku, aspek keadilan substantif dan pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama pemberantasan korupsi belum tercapai secara optimal.
Co-Authors Decri Reza Faiqah Putri Nur Islamiati Ferra Dwi Ayu Saputri Intan Akuntari Irsan Irsan Kevin Richardson Bunawan Kiki Fatmala Wardana Mada Apriandi Zuhir Meria Utama Paulus Bill Regent A Ridwan Ridwan Y Sonafist