Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JaPaBis) Indonesian Journal of Public Administration Review
Nurmala Sari
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LANCANG kUNING DUMAI
Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS KINERJA OMBUDSMAN PROVINSI RIAU Jesika Puteri; Nurmala Sari
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis Vol 5 No 1 (2023): Maret
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36917/japabis.v5i1.81

Abstract

The Ombudsman is a public complaints institution formed to realize "Good Governance" and "Clean Government" local governments are required to be able to provide services to the public in an effective, efficient and accountable manner. The purpose of this study was to analyze the performance of the Riau Province Ombudsman in completing community reports. The method used in this research is descriptive qualitative. The indicators used to assess performance in this study are productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. In addition, it is also seen from the supporting factors and inhibiting organizational performance. The results showed that the productivity of the Ombudsman Representative of the Republic of Indonesia in Riau Province had not been maximized because the completion of reports that had not been owned by the community had not yet reached the target. Factors hindering performance are the lack of quantity and quality of human resources in completing reports, the absence of work system mechanisms, lack of facilities and infrastructure, limited budgets, lack of public knowledge about the existence of an Ombudsman in Riau Province, as well as the leadership and performance Ombudsman driving team.
Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Banjir Bandang Sumatera Utara 2025) Ayyi Afifah; Dhea Ananta; Salsabila; Syarifah Nadhira; Nurmala Sari
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 3 No. 2 (2026): February
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v3i2.5406

Abstract

Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas pengawasan pemerintah daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dalam pencegahan dan penanggulangan banjir bandang di Sumatera Utara pada tahun 2025. Fokus penelitian meliputi peran BPBD dalam mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder berupa laporan resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, dokumentasi bencana, serta literatur ilmiah terkait. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan indikator efektivitas pengawasan menurut Stoner: akurasi, ketepatan waktu, fokus pada titik strategis, realistis secara ekonomi, dan koordinasi organisasi. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan pemerintah daerah masih bersifat reaktif, ketepatan waktu pra-bencana rendah, fokus pengawasan terhadap titik risiko tinggi belum konsisten, dan keterbatasan anggaran serta kewenangan menghambat efektivitas. Selain itu tumpang tindih peraturan di sektor kehutanan menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang berpotensi memicu banjir dan tanah longsor. Dampak bencana semakin meluas akibat kegagalan deteksi dini dan mitigasi preventif, menimbulkan korban jiwa, ribuan pengungsi, serta kerugian sosial dan ekonomi yang besar. Temuan menegaskan perlunya penguatan pengawasan pra-bencana melalui koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan, optimalisasi pemanfaatan data risiko, serta kejelasan pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan. Penelitian ini memberikan dasar rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat manajemen risiko bencana secara sistematis dan berkelanjutan, dengan pendekatan yang lebih preventif, efisien, dan responsif terhadap kondisi lokal.
Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Penyaluran Bantuan Pasca Bencana (Studi Kasus: Bencana Alam di Aceh Tamiang) Nurul Hasanah; Jessica Tanjung; Mei Situmorang; M. Sandi; Nurmala Sari
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 3 No. 2 (2026): February
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v3i2.5409

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pengawasan masyarakat dalam penyaluran bantuan pascabencana, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengawasan, serta menganalisis strategi penguatan pengawasan masyarakat guna mewujudkan tata kelola bantuan yang lebih transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kepustakaan serta analisis regulasi yang relevan, khususnya dalam perspektif administrasi negara. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika pengawasan masyarakat dan relevansinya dalam konteks kebijakan penanggulangan bencana.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat memiliki peran strategis dalam mencegah penyimpangan distribusi bantuan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta mendorong akuntabilitas pemerintah dalam penanganan pascabencana. Namun, efektivitas pengawasan masih terhambat oleh keterbatasan akses informasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya mekanisme pengaduan dan tindak lanjut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki potensi besar dalam mengawasi jalannya distribusi bantuan, kapasitas mereka belum sepenuhnya dioptimalkan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya dukungan regulasi dan kebijakan yang lebih jelas untuk memperkuat posisi masyarakat sebagai pengawas. Selain itu, peningkatan literasi kebencanaan, penyediaan saluran pengaduan yang efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam memperkuat pengawasan publik. Dengan adanya sistem pengawasan yang lebih terstruktur, diharapkan distribusi bantuan dapat berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.Penelitian menegaskan bahwa penguatan peran pengawasan masyarakat harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya ini perlu menjadi bagian integral dari tata kelola penanggulangan bencana yang berkeadilan dan berorientasi pada keberlanjutan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pemulihan sosial-ekonomi masyarakat di Aceh Tamiang.
Co-Authors Ayyi Afifah Dhea Ananta Jesika Puteri Jessica Tanjung M. Sandi Mei Situmorang Nurul Hasanah Salsabila Syarifah Nadhira