Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Indonesian Journal of Public Administration Review
Nurul Hasanah
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal dalam Peningkatan UMKM di Kota Dumai Nurul Hasanah; Salsabila; Sindi Rahayu; Dila Erlianti
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.432

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi halal dalam meningkatkan kinerja dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Dumai, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui penelaahan berbagai literatur ilmiah, regulasi, dan hasil penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kepercayaan konsumen, pertumbuhan omzet usaha, serta perluasan akses pasar, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong perbaikan manajemen usaha dan standar produksi UMKM menjadi lebih terstruktur, higienis, dan transparan. Namun demikian, implementasi kebijakan belum berjalan optimal akibat berbagai kendala, seperti rendahnya literasi halal dan digital, keterbatasan biaya, kompleksitas prosedur, kurangnya pendampingan, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan collaborative governance untuk meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan. Kesimpulannya, sertifikasi halal merupakan instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi lokal berbasis nilai dan meningkatkan daya saing UMKM, namun masih memerlukan perbaikan berkelanjutan melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan edukasi, serta penguatan dukungan kelembagaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.
Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Penyaluran Bantuan Pasca Bencana (Studi Kasus: Bencana Alam di Aceh Tamiang) Nurul Hasanah; Jessica Tanjung; Mei Situmorang; M. Sandi; Nurmala Sari
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 3 No. 2 (2026): February
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v3i2.5409

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pengawasan masyarakat dalam penyaluran bantuan pascabencana, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengawasan, serta menganalisis strategi penguatan pengawasan masyarakat guna mewujudkan tata kelola bantuan yang lebih transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kepustakaan serta analisis regulasi yang relevan, khususnya dalam perspektif administrasi negara. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika pengawasan masyarakat dan relevansinya dalam konteks kebijakan penanggulangan bencana.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat memiliki peran strategis dalam mencegah penyimpangan distribusi bantuan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta mendorong akuntabilitas pemerintah dalam penanganan pascabencana. Namun, efektivitas pengawasan masih terhambat oleh keterbatasan akses informasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya mekanisme pengaduan dan tindak lanjut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki potensi besar dalam mengawasi jalannya distribusi bantuan, kapasitas mereka belum sepenuhnya dioptimalkan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya dukungan regulasi dan kebijakan yang lebih jelas untuk memperkuat posisi masyarakat sebagai pengawas. Selain itu, peningkatan literasi kebencanaan, penyediaan saluran pengaduan yang efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam memperkuat pengawasan publik. Dengan adanya sistem pengawasan yang lebih terstruktur, diharapkan distribusi bantuan dapat berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.Penelitian menegaskan bahwa penguatan peran pengawasan masyarakat harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya ini perlu menjadi bagian integral dari tata kelola penanggulangan bencana yang berkeadilan dan berorientasi pada keberlanjutan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pemulihan sosial-ekonomi masyarakat di Aceh Tamiang.
Co-Authors Dila Erlianti Jessica Tanjung M. Sandi Mei Situmorang Nurmala Sari Salsabila Sindi Rahayu