Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Indonesian Journal of Public Administration Review
Salsabila
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal dalam Peningkatan UMKM di Kota Dumai Nurul Hasanah; Salsabila; Sindi Rahayu; Dila Erlianti
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.432

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi halal dalam meningkatkan kinerja dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Dumai, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui penelaahan berbagai literatur ilmiah, regulasi, dan hasil penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kepercayaan konsumen, pertumbuhan omzet usaha, serta perluasan akses pasar, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong perbaikan manajemen usaha dan standar produksi UMKM menjadi lebih terstruktur, higienis, dan transparan. Namun demikian, implementasi kebijakan belum berjalan optimal akibat berbagai kendala, seperti rendahnya literasi halal dan digital, keterbatasan biaya, kompleksitas prosedur, kurangnya pendampingan, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan collaborative governance untuk meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan. Kesimpulannya, sertifikasi halal merupakan instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi lokal berbasis nilai dan meningkatkan daya saing UMKM, namun masih memerlukan perbaikan berkelanjutan melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan edukasi, serta penguatan dukungan kelembagaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.
Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Banjir Bandang Sumatera Utara 2025) Ayyi Afifah; Dhea Ananta; Salsabila; Syarifah Nadhira; Nurmala Sari
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 3 No. 2 (2026): February
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v3i2.5406

Abstract

Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas pengawasan pemerintah daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dalam pencegahan dan penanggulangan banjir bandang di Sumatera Utara pada tahun 2025. Fokus penelitian meliputi peran BPBD dalam mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder berupa laporan resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, dokumentasi bencana, serta literatur ilmiah terkait. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan indikator efektivitas pengawasan menurut Stoner: akurasi, ketepatan waktu, fokus pada titik strategis, realistis secara ekonomi, dan koordinasi organisasi. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan pemerintah daerah masih bersifat reaktif, ketepatan waktu pra-bencana rendah, fokus pengawasan terhadap titik risiko tinggi belum konsisten, dan keterbatasan anggaran serta kewenangan menghambat efektivitas. Selain itu tumpang tindih peraturan di sektor kehutanan menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang berpotensi memicu banjir dan tanah longsor. Dampak bencana semakin meluas akibat kegagalan deteksi dini dan mitigasi preventif, menimbulkan korban jiwa, ribuan pengungsi, serta kerugian sosial dan ekonomi yang besar. Temuan menegaskan perlunya penguatan pengawasan pra-bencana melalui koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan, optimalisasi pemanfaatan data risiko, serta kejelasan pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan. Penelitian ini memberikan dasar rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat manajemen risiko bencana secara sistematis dan berkelanjutan, dengan pendekatan yang lebih preventif, efisien, dan responsif terhadap kondisi lokal.
Co-Authors Ayyi Afifah Dhea Ananta Dila Erlianti Nurmala Sari Nurul Hasanah Sindi Rahayu Syarifah Nadhira