Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pencerah Bangsa
Gilbeth Abiet Nego Sitindaon
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Penerapan Ketentuan Pasal 108 Juncto Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg Lingkungan Hidup) Gilbeth Abiet Nego Sitindaon; Alvi Syahrin; Edi Yunara; Mahmud Mulyadi
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pembakaran lahan diakomodir dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran lahan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg tidak optimal karena menjatuhkan sanksi di bawah pidana yang minimal. Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana pembakaran lahan dinilai telah merusak nilai-nilai yang terkandung dalam kepastian hukum. Adanya landasan dan pedoman bagi hakim dalam mengambil putusan dengan pidana minimum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan didukung oleh data primer berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Balige. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yang menganalisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan dapat dikatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg tidak memenuhi rasa keadilan . Putusan majelis hakim dalam perkara ini dan tuntutan yang diajukan jaksa bahkan kurang dari 1/3 sanksi pidana yang diatur dalam UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup dan UU Perkebunan
Co-Authors Alvi Syahrin Edi Yunara Mahmud Mulyadi